HALO PUSRI 0800-12-000-11
Media Massa

Kekurangan Pupuk Diantisipasi

29 Januari 2018
JAKARTA, KOMPAS – PT Pupuk Indonesia (Persero) meminta seluruh produsen pupuk mempercepat penyaluran pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, ke distributor dan kios. Stok disiapkan melebihi kebutuhan sehingga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan tani di awal tahun .

Upaya tersebut di tempuh untuk mengantisipasi gangguan akibat kekurangan dan keterlambatan pemupukan pada musim tanam awal tahun ini. Sebelumnya, sejumlah petani di Merauke, Papua terlambat memupuk, sebagian bahkan gagal memupuk karena kendala itu. Pupuk bersubsidi yang diharapkan datang pada November 2017 belum tiba hingga pertengahan Januari 2018. Sebagian petani menggunakan pupuk nonsubsidi dengan konsekuensi menanggung biaya lebih besar.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KR-KP) Said Abdllah, Minggu (28/1), mengatakan, gangguan berupa keterlambatan dan kekurangan pupuk bersubsidi masih kerap dialami petani, khususnya di luar Pulau Jawa. Menurut riset KRKP pada musim tanam lalu, ditemukan kasus keterlambatan atau kekuranga stok pupuk bersubsidi, antara lain di Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Flores Timur (Nusa Tenggara Timur), serta Maros dan Lawu Utara (Sulawesi Selatan). “Musim ini tak jauh beda,” ujar Said.
 
Antisipasi
Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Tossin Sutawikara dalam siaran pers menyatakan, selain mempercepat pengiriman, pihaknya juga meminta agar produsen pupuk mewajibkan distributor menyiapkan pupuk nonsubsidi untuk mengantisipasi kebutuhan di luar rencana definitif kebutuhan kelompok  (RDKK). Jenis pupuk yang mesti disiapkan terutama jenis Urea dan NPK. Kedua pupuk ini paling banyak dibutuhkan petani.

Total stok pupuk secara nasional pada 25 Januari 2018 mencapai 1,148 juta ton. Stok ini tersebar di gudang produsen dan distributor di setiap kabupaten. Rinciannya 403.360 ton urea, 374.725 ton NPK, 151.308 ton SP-3, 130.155 ton ZA, dan 88.898 ton pupuk organik. Jumlah ini tidak termasuk stok di gudang pabrik dan gudang provinsi.
Menurut Tossin, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai 24 Januari 2018 mencapai 294.792 ton urea, 47.722 ton SP-36,  64.953 ton pupuk ZA, dan 114.853 ton NPK. Pupuk Indonesia bekerjasama dengan dinas pertanian daerah untuk menjamin penyaluran pupuk tepat waktu dan sasaran.

Khusus di Aceh dan Sumatera bagian utara, ada dampak tidak beroperasinya PT Pupuk Iskandar Muda akibat ketiadaan pasokan gas. Namun, kata Tossin pihaknya sedang mengirim pupuk dari produsen lain, yaitu Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kaltim, dan Pupuk Kujang, ke wilayah tanggung jawab PT Pupuk Iskandar muda.
Selain problem distribusi kekurangan pupuk di sebagian wilayah juga dipicu oleh selisih antara data pengajuan yang didasarkan pada usulan RDKK dan realisasi kebutuhan di lapangan. Pada kasus di Papua, alokasi ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tanam dan penyerapan. Tahun lali, misalnya, untuk Papua ditetapkan 8.000 ton dan terserap 7.620 ton.

Sebelumnya Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani menyatakan, pengalokasian pupuk bersubsidi mempertimbangkan kebutuhan. Pemerintah berupaya mengatur agar tidak berlebih di satu wilayah, tetapi kekurangan di wilayah lain. Hal ini dikarenakan adanya penambahan luas tanam, baik padi, jagung, maupun kedelai.

Demi mengantisipasi kekuranga, PT Pupuk Indonesia menyatakan, stok pupuk khususnya di gudang lini III dijaga agar lebih tinggi dari kebutuhan. (MKN)