HALO PUSRI 0800-12-000-11
Media Massa

Dirut PT Pusri Minta Tambahan Subsidi

28 Juli 2006 Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, mengeluhkan harga gas bumi sebagai bahan baku produksi pupuk yang terus merangkak naik, padahal kontrak belum habis. Ia mencontohkan pada 2005, harga gas yang tadinya US$ 1,5-1,85/MMBTU menjadi US$ 2,0. Lalu pada tahun 2006, harga gas kembali naik menjadi US$ 2,15.

"Harga gas bumi untuk industri pupuk tidak dapat bersaing dengan harga LNG, PLN, PGN, dan Singapura. Kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, di satu sisi menginginkan bagi hasil yang tinggi. Sementara di sisi lain, pemerintah menetapkan harga urea yang rendah," ujar Dadang, kepada 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin.

Ditambahkannya, kenaikan harga eceran tertinggi (HET), pupuk hanya sedikit menolong produsen. Tahun 2000-2002, HET pupuk urea hanya sebesar Rp 1.150/kg. Kemudian pada tahun 2003-2005, HET justru turun menjadi Rp 1.050/kg. Lalu pada tahun 2006, HET kembali naik menjadi Rp 1.200/kg.

"Dengan HET tersebut, produsen rugi Rp 1,46 triliun. Akibatnya, PT Pupuk Kujang sebagai salah satu holding company dari PT Pusri tidak dapat beroperasi lagi pada Oktober 2006. Dan secara keseluruhan, industri pupuk nasional berada dalam kesulitan," tandas Dadang.

Ia berharap Komisi IV dapat memperjuangkan tambahan subsidi kepada PT Pusri dalam APBN Perubahan (APBN-P). Karena dari subsidi tahun 2006 yang diajukan sebanyak Rp 6,479 triliun, ternyata hanya separuhnya yang direalisasikan.

Sementara itu, anggota Komisi IV, Nurhadi M Musawir SH MM MBA, mempertanyakan lemahnya negosiasi industri pupuk dengan pemerintah. ?Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah industri pupuk pernah berbicara dengan presiden dan wakil presiden mengenai nasib masa depan industri pupuk?? tanya Nurhadi.

Subsidi pupuk, lanjutnya, memang tidak dapat optimal diberikan dalam APBN-P. Namun, Nurhadi dan anggota Komisi IV lainnya akan berusaha memperjuangkannya. Ia menyarankan agar di masa mendatang, ada industri pupuk yang khusus menjual pupuk secara bebas di pasar internasional, dan ada yang khusus menjual pupuk bersubsidi. (mg14)

Sebanyak 21 anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), yang diketuai Hilman Indra SE MM melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), kemarin (25/7). Rombongan diterima oleh Direktur Utama (Dirut) PT Pusri Ir Dadang Heru Kodri MM, di Ruang Rapat Gedung Utama Lantai VIII.