Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat memastikan kelangkaan pupuk SP-36 yang dikeluhkan petani segera teratasi. ?Sudah ada bongkar muat di pelabuhan untuk SP-36 dan urea,? kata Hazairin di Pontianak, kemarin.
Ia menambahkan, keluhan kekurangan stok pupuk bukan hanya terjadi di satu kabupaten saja. Tetapi di seluruh wilayah Kalbar. Penyebabnya gelombang besar yang terjadi di wilayah perairan Jawa.
Kata Hazairin, subsidi pupuk dari pemerintah lebih dari 50 persen. Pupuk dijual dengan harga Rp1.200 per kilogram dan kios harus membayar kontan untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. ?Kios harus bayar cash kepada PT. Pusri untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,? katanya.
Untuk penyaluran ke daerah-daerah lain di Kalbar, misalnya di Kabupaten Sanggau, PT Pusri menyalurkan pupuk urea sebanyak 500 ton. ?Sedangkan untuk pupuk SP-36, satu per tiga dari urea,? ungkap Hazairin.
Penggunaan pupuk, baik urea maupun SP-36, untuk tanaman pertanian dan perkebunan. Jika ada perusahaan perkebunan yang menampung atau menimbun pupuk dalam jumlah besar akan mendapat sanksi.
?Termasuk kios yang menjual dalam jumlah banyak kepada pengusaha. Pupuk yang bersubsidi disalurkan agar petani sejahtera dan mau mengembangkan pertaniannya,? tambah Hazairin.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kalbar Awang Sofian Rozali meminta distribusi pupuk bersubsidi harus diterima petani tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan. ?Mesti tepat kepada petani yang berhak melalui mata rantai distribusi yang sesuai dengan peraturan menteri pertanian,? katanya.
Anggota Komisi B tersebut mengungkapkan, harga tebus pupuk urea yang bersubsidi sebesar Rp1.200 per kilogram. Sedangkan non-subsidi sebesar Rp3.200 per kilogram. ?Sekarang stoknya masih tersedia. Distribusinya harus dikawal sehingga benar-benar tepat sasaran, karena pupuk ini dibiayai oleh APBN,? ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kinerja tim pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dibentuk pemerintah daerah. ?Saya kira perlu ada evaluasi kinerja tim ini. Saya melihat fungsi pengawasan dan pemantauan tidak berjalan. Ini terlihat kerap terjadi kelangkaan pupuk yang membuat petani mengeluh,? katanya.
Ketua Fraksi Partai Golkar ini juga mendesak distributor pupuk di tingkat kabupaten/kota tidak satu badan usaha saja. Jika itu yang terjadi, kata Awang, kecenderungan praktik monopoli bakan terjadi. ?Saya kira perlu melibatkan koperasi untuk membantu penyaluran. Pengawasan lebih mudah karena petani juga bagian dari koperasi,? katanya.
