HALO PUSRI 0800-12-000-11
Media Massa

Dividen BUMN Meningkat 300 Persen

24 Juli 2009 JAKARTA -- Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, menyatakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dalam lima tahun terakhir meningkat hingga 300 persen. "Peningkatan kinerja yang terjadi di Garuda merupakan salah satu contoh membaiknya BUMN," kata Sofyan dalam sambutannya pada peresmian gedung baru Manajemen PT Garuda Indonesia (Garuda) di area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis.

Menneg BUMN menjelaskan, total laba bersih seluruh BUMN (overall) juga meningkat 77 persen yakni dari Rp44 triliun pada 2004 menjadi Rp78 triliun pada 2008. "Kemudian, total aset juga meningkat 38 persen hingga mencapai saat ini sekitar Rp2000 triliun," katanya.

Sofyan mengakui, hal itu dapat dicapai karena dari segi kualitas perbaikan BUMN terjadi sangat signifikan, hal ini terbukti antara lain, penerapan pakta integritas dan sistem dan prosedur pengadaan, termasuk melalui "e procurement".

Selain itu, perbaikan mekanisme remunerasi, penyusunan kontrak manajemen melalui penerapan "key performance indicator" yg lebih ketat dan terukur. Juga, sinergi dan kerja sama langsung tanpa melalui pihak ketiga, benchmarking kinerja dengan perusahaan swasta terbaik dan efisiensi biaya kesehatan. "Ini semua menghasilkan budaya perusahaan yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah bagi BUMN," katanya.

Ketika kondisi krisis global saat ini, lanjutnya, peran dan belanja modal BUMN diharapkan mampu sebagai stimulus untuk tetap melanjutkan perekonomian.

Sofyan menyebut, jika pada 2008 belanja investasi BUMN mencapai Rp128 triliun maka pada 2009 ini diproyeksikan belanja investasi BUMN meningkat jadi Rp152 triliun. Padahal, pada 2004, total investasi BUMN baru mencapai Rp32 triliun.

Pada kesempatan itu, Menneg BUMN juga menyatakan, selama ini paling tidak ada dua kunci faktor penentu dalam pengelolaan BUMN. Pertama, kebijakan dan kondisi makro ekonomi yang sangat kondisif sehingga mampu menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku ekonomi termasuk BUMN untuk menciptakan nilai tambah.

Kedua, implementasi good governance di pemerintah yang dinilai mampu menciptakan ruang kondusif untuk implementasi GCG di kalangan BUMN. "Relatif sterilnya BUMN dari intervensi politik yang merugikan telah memungkinkan pengelolaan BUMN secara profesional," katanya.

Akibatnya, tambahnya, pengelolaan BUMN menjadi lebih "prudent" (berhati-hati) tanpa mengorbankan pencapaian misi dan tujuan korporasi BUMN.



http://republika.co.id/berita/64381