Pusri News

PALEMBANG, SRIPO – Guna mengawal distribusi pupuk bersubsidi yang sering mengalami kelangkaan, Komite II Dewan Perwakilan Daerah(DPD) RI melakukan kunjungan kerja kekantor PT Pusri Palembang, Jumat (15/5).

 

“Kedatangan Kami ke sini dalam rangka pengawasan. Kami DPD full kepentingan daerah. Kami minta terbuka-terbuka saja. Pupuk Subsidi apakah sudah sesuai dengan peruntukannya,”Kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MH didampingi Ketua Timja pupuk bersubsidi M Syukur SH MH, anggota DPD RI AS Malona SP, Anggota DPD RI M Afnan Hadikusumo, HJ Asmawati SE MM.

 

Para senator ini disambut Komisaris Utama PT Pusri Palembang Letjen TNI(Pur) Burhanuddin Amin, Direktur Produksi M. Djohan Safri, Direktur Komersil Bambang Lesmoko dan jajaran lainnya.

 

“Hampir semua reses masalahnya pupuk subsidi yang tidak dirasakan. Sempat diusulkan subsidi pupuk dicabut menjadi subsidi harga. Apakah sistemnya dilakukan pembenahan. Untuk yang ini saya kira pelan-pelan kearah sana,”katanya.

 

Menurut Parlindungan, Sengaja para senator melakukan kunjungan ke Pusri karena merupakan pabrik terbesar dan tertua yang mendistribusikan ke Sumatera, Jawa, Kalimantan. “Karena biasanya banyak masalah saat distribusi. Apalagi ada amanat UU Pangan. Temuan apa dilapangan, kita carikan solusinya dan akan Kita usulkan dewan kedaulatan pangan,”ujarnya.

 

Sementara Ketua Timja Pupuk Bersubsidi M Syukur SH MH menambahkan kedatangan Komite II DPD RI ini untuk meminta data berap jumlah pupuk yang bersubsidi. “Apa masalahnya. Saat ini kita belum bisa ambil kesimpulan,”kata Syukur.(Fiz)

LAHAT - Meski banyak petani mengeluh kesulitan pupuk, ternyata pupuk tidak langka. Melainkan mereka yang tidak mengikuti aturan, jelas sulit mendapatkan pupuk. Pasalnya, untuk mendapatkan pupuk petani harus tergabung dalam kelompok. Kemudian memiliki Rencana Definiti fKebutuhan Kelompok (RDKK). "Sebenernya tidak langka, hanya turan saja yang harus diikuti," jelas Hapid Fadli, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lahat.

Namun, dirinya mengakui masih banyak petani tak tergabung dalam kelompok tani hingga mengeluh dan menyatakan pupuk langka. Sosialisasi agar petani mengerti manfaat RDKK, terus dilakukan. Namun, mantan Kepala BP4K Kabupaten Lahat ini, yakin sulit terjadi penyimpangan pupuk subsidi.

Apalagi penditribusian dikawal langsung TNI, melalui upaya khusus. Hapid mengimbau seluruh petani harus bergabung dalam kelompok tani, sehingga seluruh kebutuhan pupuk dapat terakomodir. Petugas kami terus sosialisasi pentingnya RDKK ini,"bebernya. Sementara sebagian besar petani yang berdomisili dalam Kota Lahat, tapi memiliki lahan di wilayah pelosok, belum tergabung dalam kelompok. "Sehingga mereka inilah yang kesulitan mendapatkan pupuk," ujar Berawijaya (45), penjual pupuk di Kota Lahat.

Dia mengakui, harga pupuk subsidi dan non subsidi terpaut cukup jauh. Pupuk subsidi jenis urea hanya dipatok Rp.90 ribu per sak, tapi untuk non subsidi mencapai Rp.250 ribu per sak. (rif).


Sumber: Palembang Pos

Bantul (Antara Jogja) - Perseroan Terbatas Pupuk Sriwidjaja Palembang menyalurkan pupuk bersubsidi ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok yang disusun seluruh kelompok tani di daerah tersebut.

"Selama ini distribusi pupuk ke daerah sudah berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sehingga sudah sesuai dengan kebutuhan," kata perwakilan PT Pusri Anas Sudiyono di sela evaluasi distribusi pupuk bersubsidi di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dengan sistem penyaluran seperti itu, penyimpangan pupuk bersubsidi dapat diminimalisasi karena hal tersebut menunjukkan jika distribusi pupuk sudah berdasarkan kebutuhan petani dan telah sesuai dengan harapan.

Sementara itu, kata dia, alokasi pupuk urea untuk Bantul pada tahun 2014 sebanyak 11.691 ton. Akan tetapi, realisasinya sebanyak 11.092 ton.

Pada tahun 2015, lanjut dia, alokasi pupuk urea untuk Bantul sebanyak 11.190 ton. Baru terealisasi sebanyak 3.395 ton hingga April.

"Di gudang pengecer minimal harus ada 5 ton stok agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani, pengecer memang harus menyediakan stok setidaknya untuk dua minggu," kata Anas.

Ia menyebutkan target distribusi pupuk untuk empat seluruh kabupaten dan kota di DIY sebanyak sekitar 5.000 ton per bulan, sementara untuk Bantul, setidaknya ada 48 pengecer pupuk resmi untuk membantu distribusi tersebut.

"Pengecer resmi itu ada papan nama serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Kalau ada yang tidak ada (papan nama), bisa saja ditindak," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Bantul Pulung Haryadi mengatakan bahwa pupuk merupakan sarana produksi penting dalam meningkatkan produktivitas dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Oleh sebab itu, kata dia, penggunaan pupuk bersubsidi harus berdasarkan RDKK yang disusun secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani secara serentak dan tepat waktu sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran.

"Melalui RDKK ini juga bisa diketahui data kebutuhan pupuk petani secara riil sehingga pupuk bersubsidi dapat tersalurkan sesuai dengan peruntukan, juga terbina petani dalam berusaha tani secara terencana," katanya.

(KR-HRI)

Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © 2015

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Banyaknya pekerjaan sehari-hari terutama saat duduk, membuat para pegawai rentan terkena sakit pinggang.

Akan tetapi, jangan anggap enteng sakit pinggang yang diderita karena dapat fatal akibatnya.

Inilah yang dilakukan PT Pusri agar pegawainya tetap bisa beraktifitas tetapi dapat terhindar dari sakit pinggang.

Direktur Produksi Djohan Safri menuturkan, sakit pinggang tidak dapat dianggap sepeleh, apalagi untuk pegawai yang bekerja kebanyakan duduk.

"Sosialisasi mengenai sakit pingggang ini dianggap perlu, karena ada yang ditemukan pada pegawai PT Pusri. Inilah pentingnya seminar ini," ujarnya.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sedikitnya 150 karyawan PT Pusri Palembang diajak hidup sehat dan mencegah Low Back Pain pada Seminar di Auditorium Musi Diklat PT Pusri Palembang, Rabu (22/4/2015).

"Ada sekitar 150 yang ikut. Diadakannya seminar ini untuk sharing mengenai sosialisasi penyakit salah satu kasus ditemukan pada karyawan pusri. Orang yang banyak duduk. Sakit pinggang. Di pabrik angkat-angkat. Diharapkan peserta memahami penyebabnya apa. Insya Allah bisa menghindari. Kalau sakit bagaimana cara agar tidak sakit. Biasanya ada senam," ungkap Direktur Produksi PT Pusri M Djohan Safri didampingi Manager K3 Dani Bahar.

Menurut Djohan, para karyawan secara berkala diwajibkan mengikuti medical checkup.

"Di situ kan kelihatan macam-macam. Ada yang obesitas, darah tinggi. Ada yang nggak sadar selama ini kurang gerak. Atau gerakannya yang salah. Untuk mengatasinya kita serahkan ke dokter. Banyak juga dari pola hidup. Agar lebib aktif bergerak. Pinggang tidak tertumpu. Khusus karyawan yang banyak duduk, sakit pinggang jangan dianggap sepele. Senam menghindari. Kita harus tahu pemicunya apa dan harus dihindari.

Dikatakan Djohan, seminar ini dalam rangka Bulan K3 PT Pusri Palembang Tahun 2015 bekerjasama dengan PT Graha Pusri Medika.

Sementara pengisi materi seminar dr Lidya Aprilina Sp.S mengutarakan ada beberapa kategori penderita yang mengalami Low Back Pain.

"Kalau mekanik karena aktivitas sehari-hari pernah kecelakaan atau jatuh. Lalu ada yang non mekanik, bisa infeksi, kanker. Penyakit ini nyeri punggung bawah. Dari pinggang ke bawah. Apakah di lokalisir di pinggang saja atau ke samping. Iritasi syaraf. Ini suatu kumpulan gejala. Penyebabnya itu harus diketahui. Ada yang akut dan kronis. Ada yang hanya 2-4 minggu bisa hilang tidak serius karena ketegangan otot. Tapi kalau kronis kita cari penyebabnya, disarankan olahraga, ubah postur tubuh. Penderita ini dari usia 30-50 tahun. Biasa cenderung meningkat. Biasa mekanik hubngannya pekerjaan dan aktivitas. Operasional alat berat," kata dokter ahli syaraf alumni Fakultas Kedokteran Unsri.

Palembang (Antara) - Progres pembangunan pabrik Pupuk Sriwijaya II-B pada awal April 2015 telah mencapai 85 persen sehingga manajemen perusahaan menargetkan pengoperasian pada November mendatang.

Direktur Utama PT Pusri Musthofa di Palembang, Kamis, mengatakan proyek pembangunan pabrik ini sudah merampungkan pekerjaan kontruksi sipil, pemasangan listrik dan sejumah alat instrumen.

"Saat ini sedang pekerjaan pemasangan pipa, sedangkan air untuk utilitas sudah mulai beroperasi. Mudah-mudahan sudah bisa `start up` pada November karena tidak ada masalah lagi," kata Musthofa yang diwawancarai seusai meresmikan penyaluran dana CSR kepda 10 rumah tahfidz Alquran.

Ia menerangkan proyek pembangunan pabrik Pusri II B ini sempat mengalami kendala sejak pencanangan program revitalisasi pabrik pada 2007.

Pendanaan, menurutnya, yang menjadi kendala utama mengapa proyek ini baru dimulai pada 2012 atau tepatnya setelah menerima kredit dari sejumlah bank.

Sebanyak tujuh bank nasional sepakat memberikan pinjaman senilai Rp7,4 triliun. Ketujuhnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Jabar Banten, Bank Sumsel, Bank Central Asia (BCA), dan PT Bank UOB Indonesia.

Seperti dikutip di situs resmi www.pusri.co.id diketahui pabrik Pusri II-B ini akan mengganti Pabrik Pusri-II dengan menggunakan teknologi KBR Purifier Technology untuk Pabrik Amonia dan teknologi ACES 21 milik TOYO dan Pusri sebagai Co Licensor untuk Pabrik Urea.

Kapasitas Pabrik Amonia 2.000 ton per hari (660.000 ton per tahun) dan kapasitas Pabrik Urea 2.750 ton per hari (907.500 ton per tahun).

Dengan digantinya Pabrik Pusri II (existing) yang memiliki kapasitas 450.000 ton per tahun, maka jika nantinya pabrik Pusri II-B mulai beroperasi akan menambah produksi sebesar 457.500 ton per urea per tahun, sehingga total produksi urea Pusri menjadi 2,61 juta ton per tahun.

Pabrik Pusri II-B dengan teknologi baru, selain ramah lingkungan juga hemat bahan baku gas yakni dengan rasio pemakaian gas per ton produk 31,49 MMBTU/ton Amonia dan 21,18 MMBTU/Ton Urea.

Jika dibandingkan dengan Pabrik Pusri II (existing) yang memiliki rasio pemakaian gas per ton produk 49,24 MMBTU/Ton Amonia dan 36.05 MMBTU/Ton Urea maka akan dihemat pemakaian gas sebesar 14,87 MMBTU per ton urea.

"Dengan dibangunnya Pusri II-B ini, diharapkan PT Pusri dapat berkontribusi lebih besar pada peningkatan produksi pangan dalam mendukung ketahanan pangan nasional," kata Musthofa.

Editor: Parni

Palembang (ANTARA Sumsel) - PT Pupuk Sriwidjaja berupaya meningkatkan pemasaran pupuk urea secara komersial di dalam dan luar negeri.

Untuk meningkatkan pemasaran pupuk urea secara komersial itu, secara bertahap dilakukan peningkatan kapasitas produksi dengan mengoptimalkan keempat pabrik yang dimiliki sekarang ini dan membangun pabrik baru, kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Sulfa Ghanie di Palembang, Selasa.

Menurut dia, peningkatan pemasaran pupuk urea sangat memungkinkan, karena setiap bulan seluruh pabrik mampu memproduksi urea di atas kebutuhan petani yang ditentukan melalui rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK).

"Sesuai dengan ketentuan pemerintah, jika kebutuhan pupuk petani dalam negeri dapat dipenuhi dengan baik, perusahaan diizinkan memasarkan produk secara komersial untuk meningkatkan pendapatan dengan cara pengembangan pasar di dalam dan luar negeri," ujarnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan pemasaran pupuk urea secara komersial terus berlangsung ke perusahaan perkebunan dan industri di dalam negeri.

Berdasarkan data pemasaran pupuk urea nonsubsidi atau secara komersial pada Januari-Maret 2015, pihaknya telah menjual urea sebanyak 55.667 ton dengan perincian kepada perusahaan perkebunan swasta nasional sebesar 14.990 ton, dan industri 35.677 ton.

Jika kewajiban perusahaan memenuhi kebutuhan pupuk subsidi petani di sembilan rayon provinsi yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipenuhi dengan baik, pemasaran urea secara komersial itu akan ditingkatkan lebih besar lagi.

Selain pemasaran pupuk secara komersial kepada perusahaan perkebunan dan industri dalam negeri, pihaknya juga berupaya menjajaki pengembangan pemasaran di luar negeri, kata Sulfa.

Editor: Yudi Abdullah

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meresmikan 10 rumah tahfidz di wilayah Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumsel. Peresmian rumah tahfidz yang dibina melalui program CSR (corporate social responsibility) tersebut, Kamis (9/4), diresmikan Direktur Utama PT Pusri, Musthofa, bertempat di Masjid Adil Makmur, jalan Mayor Zen, Palembang.

Musthofa menjelaskan, pembinaan rumah tahfidz oleh PT Pusri baru dimulai untuk 2015. “Program ini untuk tahap awal difokuskan di lingkungan ring satu PT Pusri. Nanti akan dievaluasi perkembangan, jika bagus dan bisa dikelola dengan baik akan dikembangkan ke lingkungan ring dan ring tiga,” katanya.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pusri Zain Ismed, rumah tahfidz dibentuk sebagai upaya pembinaan masyarakat di bidang kerohanian dengan kegiatan belajar menghafal Alquran secara modern di bawah binaan ustadz al-hafidz asal Sumatera Selatan (Sumsel).

Dalam penyelengaraan dan pembinaan kegiatan rumah tahfidz, PT Pusri bekerja sama dengan 10 masjid di lingkungan perusahaan dan kegiatan belajarnya dilaksanakan sejak 29 Desember 204 lalu.

“Tercatat kini sebanyak 250 orang santri aktif penghafal Alquran. Mereka merupakan siswa sekolah dasar dan lanjutan tingkat pertama. Saat ini sudah 20 siswa yang sudah tercatat telah hafal 1 juz Alquran,” kata Zain Ismed.

Menurut Zain Ismed, bantuan untuk pembinaan 10 rumah tahfidz yang berada di lingkungan ring satu BUMN pupuk tersebut, PT Pusri mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta pertahun melalui program CSR.

Sementara itu ketua dewan pembinan Forum Rumah Tahfidz Sumatera Selatan (Sumsel) – Bangka Belitung (Babel), Subki Sarnawi, di Sumsel saat ini ada 125 rumah tahfidz yang berada di bawah pembinaan Yayasan Rumah Tahfidz Sumsel.

“Sebanyak 700 santri dari 125 rumah tahfidz tersebut pada tahun lalu tekah diwisuda,” katanya.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Guna mengantisipasi membeludaknya pendonor, sebanyak 300 kantong darah disiapkan pada donor darah Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Gedung Serba Guna PT Pusri Palembang, Selasa (31/3/2015).

"Setiap bulan K3, kita selalu gelar kegiatan sosial diantaranya donor darah yang diadakan setahun sekali kerjasama dengan PMI Kota Palembang. Kalau ini donornya Bulan K3," ungkap Manager K3LH Ir Dani Bahar MM.

Dijelaskannya, memang sudah menjadi kalender yang ditetapkan Disnaker bagi perusahaan untuk Bulan K3 ini.

"K3 ini untuk melindungi karyawan dan peralatannya agar selamat dan sehat. Makannya karyawan dan peralatannya dicek terus. Kita harapkan zero accident dan zero fire. Sehingga karyawannya sehat dan perusahaan menjadi meningkat," ujarnya.

Menurut Bahar, pada HUT Pusri Desember 2014 lalu mencapai 250 kantong. Banyak gak kebagian kantong dari PMI nya. Makanya sekarang minta 300.

Bed pun yang biasanya hanya 10 unit, kali ini ditambah menjadi 16 bed agar tidak lama antrean.

PT Pusri Palembang sendiri rutin menggelar kegiatan donor darah. Bulan K3, HUT RI, dan HUT Pusri.

"Selain donor darah, kegiatan lain juga menggelar tenaga kerja anorganik, prlatihan simulasi penanggulangan keadaan darurat, lomba pemadam kebakaran, karyawan peduli K3," katanya.

Sumber: Sriwijaya Pos

Total Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 Capai 9,55 Juta Ton

JAKARTA - Stok pupuk bersubsidi seacar nasional dalam menghadapi musim tanam bulan April 2015 ini dipastikan aman. Bahkan stok yang disiapkan melebihi dari ketentuan peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) Budi Asikin mengatakan, hal itu didasarkan pada data pelaksanaan yang telah dihimpun pihaknya sebagai induk dari lima produsen pupuk BUMN pupuk. Menurut dia, amannya kondisi stok karena produsen telah mengalokasikan jauh dari permintaan yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di daerah yang mencapai 13,18 juta ton.

Sesuai peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.130/2014 tertanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, total pupuk bersubsidi yang harus didistribusikan mencapai 9,55 juta ton. Pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari urea (4,1 juta ton), NPK (2,55 juta ton), ZA (1,05 juta ton), organik (1,0 juta ton) dan SP-36 (850.000 ton).

"Masih ada kelebihan yang disiapkan agar pasokan ke petani bisa tetap terjaga. Jadi tidak usah khawati akan terjadi kelangkaan," kata Budi di Jakarta kemarin.

Budi menambahkan, sampai Maret 2015 dari 34 provinsi sudah ada 31 Gubernur yang mengeluarkan peraturan alokasi pupuk bersubsidi, dan dari 484 kabupaten, hanya 181 Bupati yang sudah menerbitkan peraturan alokasi pupuk di wilayahnya.

Budi menjelaskan mengenai isu kelangkaan pupuk yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya sudah berulang terjadi pada setiap musim tanam awal tahun. "Persoalannya ternyata masih sama. Petani tidak memperoleh pupuk ketika ingin menanam, padahal pupuknya sering kali ada di kios resmi, distributor, dan gudang-gudang produsen baik di lini III (Kabupaten) sampai I (pabrik)," kata dia. 

Menurut dia, isu kelangkaan terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang selalu terjadi adalah peraturan Gubernur dan Bupati yang menjadi dasar alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi datang terlambat. "pupuknya ada, tapi kami sebagai produsentidak berani mendistribusikan tanpa ada dasar hukum, peraturan Gubernur dan Bupati," ujarnya.

Intinya, tegas dia, sebagai produsen, pihaknya baru akan menyalurkan pupuk bersubsidi bila ada perintah dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sementara itu Manajer Humas PT Petrokimia Gresik (Petrogres) anak perusahaan PIHC Yusuf Wibisono mengatakan, petani juga memberi kontribusi dalam isu kelangkaan tersebut. "kios resmi tidak melayani pembelian pupuk oleh petani yang tidak masuk RDKK, karena setiap petani harus masuk kebutuhan pupuknya dalam RDKK," jelasnya.

Hal itu menjadi salah satu upaya untuk menekan peyelewengan pupuk bersubsidi, karena pembeli harus terdaftar. Hal lain yang menyebabkan kelangkaan menurut Yusuf, adalah pemakaian puupk yang berlebihan oleh petani, sehingga mempercepat jatah alokasi suatu daerah habis.

Dinas Pertanian dan Perkebunan di daerah maupun produsen merekomendasikan pemakaian pupuk dengan komposisi 5:3:2 yaitu 500 kg organik, 300 kg NPK, dan 200 kg urea untuk satu hektar sawah. Namun sebagian besar petani masih menggunakan pupuk diatas rekomendasi tersebut.

PIHC telah mempersiapkan sejumlah investasi untuk menambah kapasitas produksi di anak perusahaannya, antar alain, PT Pupuk Kalimantan Timur, Petrogres PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), dan PT Pupuk Kujang Cikampek. 

Koran Sindo / anton c.

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) hingga Maret 2015 mengklaim telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi ke perkebunan milik perusahaan swasta sebanyak 14.999 ton. “Realisasi penyaluran pupuk komersial itu ke perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan dan delapan provinsi rayon pemasaran Pusri lainnya,: Kata Manager Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang Sulfa Ganie, kemarin.

 

Delapan provinsi itu, kata Sulfa, yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain ke perusahaan perkebunan, selama tiga bulan terakhir, pihaknya juga telah menyalurkan pupuk urea non subsidi ke sejumlah perusahaan sektor industri sebanyak 35.677 ton.

 

Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, menurut dia, selain menyalurkan pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah, pihaknya juga akan meningkatkan bisnis pemasaran pupuk nonsubsidi. Menurut dia, penjualan pupuk nonsubsidi ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tapi juga untuk di ekspor ke sejumlah negara di Asia.

 

“Ini untuk memperluas pasar mengantisipasi peningkatan produksi karena dibangunnya satu pabrik baru proyek revitalisasi pabrik urea Pusri II,” katanya.

 

Saat ini, kata dia, empat pabrik yang ada memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,262 juta ton pupuk urea per tahun . Pabrik tersebut, dia bilang sudah dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani dan perusahaan perebunan dalam negeri. Bahkan sebagiannya dialokasikan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.

 

Dia menegaskan, pihaknya tidak hanya memasok pupuk urea untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, tetapi juga untuk kegiatan sejumlah industri seperti pabrik kayu lapis dan interior mobil (dashboard). .ASI.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja, sejak Januari hingga Maret 2015, telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi atau komersial ke perkebunan milik perusahaan swasta sebanyak 14.990 ton. "Realisasi penyaluran pupuk komersial itu ke perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan dan delapan provinsi rayon pemasaran PT Pusri lainnya, yakni Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Sulfa Ganie, Senin (23/3).

Selain ke perusahaan perkebunan, selama tiga bulan terakhir ini pihaknya juga telah menyalurkan pupuk urea nonsubsidi ke sejumlah perusahaan sektor industri sebanyak 35.677 ton, ujarnya. Menurutnya, guna meningkatkan pendapatan perusahaan, selain melaksanakan kewajiban yang ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, pihaknya tetap berupaya melakukan kegiatan bisnis dengan memasarkan pupuk secara komersial.

Pemasaran pupuk secara komersil itu, tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga ada yang diekspor ke sejumlah negara di kawasan Asia. Dia menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran pupuk urea secara komersial itu akan terus ditingkatkan guna memperluas pasar mengantisipasi peningkatan produksi seiring sedang dibangunnya satu pabrik baru proyek rivitalisasi pabrik urea tertua di dunia Pusri II.

"Saat ini dengan empat pabrik yang memiliki total kapasitas produksi terpasang mencapai 2,262 juta ton pupuk urea per tahun secara umum dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani dan perusahaan perkebunan dalam negeri serta sebagian dialokasikan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri," ujarnya.