Pusri News

REALISASI penyaluran pupuk bersubsidi selama Januari-Maret 2009 hanya 70 persen dari alokasi yang disediakan pemerintah. "Realisasi penyaluran rendah karena musim tanam maju, harga komoditas pangan turun, dan akhir tahun lalu petani melakukan panic buying (pembelian berlebihan) hingga masih ada stoknya," kata Dirjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian (Deptan), Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu(9/4).

Selain itu, diberlakukan sistem distribusi pupuk bersubsidi tertutup dengan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) telah menekan rembesan pupuk ke sektor perkebunan dan lainnya.

"Volumenya kan juga kita naikkan sampai 5,5 juta ton (urea) tahun ini. Sebenarnya kebutuhan pupuk bersubsidi di lapangan tidak perlu sebesar itu, kalau semuanya berjalan dengan tertib," ujar dia.

Berdasarkan catatan Deptan, alokasi urea bersubsidi selama Januari-Maret 1,7 juta ton, realisasi penyerapan baru 1,2 juta ton saja.

"Jadi di lapangan ada stok sekitar 300-500 ribu ton, kondisi aman, sangat aman. Tahun lalu juga sama realisasi Januari-Februari memang rendah. Puncak penyerapan itu November-Desember.”

Sutarto menambahkan, pemerintah memang akan fokus mendorong penggunaan pupuk NPK yang berimbang serta penggunaan pupuk organik. Karena itu, alokasi pupuk kimia kemungkinan akan dikurangi.

Yogyo Susaptoyono

Penandatanganan Kontrak Gas

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Ir. Dadang Heru Kodri, MM menandatangani kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Pertamina EP, kemarin (7/4). Acara Penandatanganan Kesepakatan Jual Beli Gas Domestik berlangsung di kantor BP Migas Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta disaksikan secara langsung dihadapan Kepala BP Migas R. Priyono.

Penandatanganan kesepakatan ini menjamin pasokan gas untuk PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Pupuk Iskandar Muda sampai dengan tahun 2014. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Produksi Indra Jaya dan Direktur Teknik & Pengembangan Sutarto Budidarmo.

PT Pusri menjalin kerjasama kontrak gas dengan PT Pertamina EP, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) dengan BPONWJ, dan PT Pupuk Iskandar muda dengan ExxonMobil Oil. Dalam kesempatan tersebut ditandatangani 12 kesepakatan PJBG yang terbagi dalam tiga sektor. Sektor kelistrikan sebanyak 4 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 170,19 juta; sektor pupuk dan petrokimia sebanyak 8 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 284,48 juta, serta sektor industri sebanyak 2 kesepakatan dengan perkiraan nilai kontrak sebesar US$ 10,82 juta.

Dalam sambutannya, Priyono mengatakan bahwa peran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan energi maupun feedstock di pasar domestik merupakan suatu hal yang terus-menerus didukung oleh BPMIGAS. Diharapkan hal ini dapat mendorong keberhasilan upaya pemerintah untuk substitusi BBM sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor energi/kelistrikan dan industri lainnya.

"Pasokan ini juga akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap setidaknya 1.400 tenaga kerja baru," seperti yang dikutip dari rilis BP Migas.


Humas Pusri

PALEMBANG (SI) – Direktur Pengembangan Sarana Ditjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sputnik Sudjono mengakui, penyaluran pupuk bersubsidi semi tertutup dengan pola rencana definitif kelompok (RDKK) masih menemukan kendala.

Hal ini disebabkan masih adanya petani yang belum masuk kelompok tani sehingga penyerapan pupuk tidak berjalan sesuai harapan. “Ini khususnya petani yang memiliki luas tanam kecil,sehingga mereka tidak perlu menggunakan pupuk. Tapi, kendala ini hanya ditemukan di beberapa daerah,” ujar Sputnik seusai sosialisasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kantor Gubernur Sumsel kemarin.

Menurut dia, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem RDKK tidak menyesuaikan kondisi riil kebutuhan petani sehingga sulit terkontrol. Akibatnya, kelompok tani tertentu saja yang mengambilnya. Namun, dari pantauan pihaknya, banyak juga daerah atau provinsi lain yang tingkat penyerapan pupuknya selalu tinggi.

“Untuk evaluasi triwulan ini, banyak daerah yang penyerapan langsung habis dan ada yang kurang. Misalkan di Bali, baru sampai di kios, sudah diambil kelompok tani,”bebernya. Kondisi di Sumsel, ujar dia, masih dalam kategori baik dan hanya terkendala pada satu atau dua kabupaten yang tidak terserap langsung sehingga banyak pupuk yang menumpuk.Namun, dia yakin hal tersebut hanya bersifat kasuistik dalam suatu daerah.

Sputnik menambahkan, ada baiknya penyaluran pupuk bersubsidi disesuaikan permintaan pupuk dan luas tanam serta kebutuhan petani. ”Namun, itu masih memerlukan waktu dan pengawasan jelas terus kami tingkatkan.

Tapi, secara nasional persediaan pupuk cukup aman. Misalkan, untuk urea ada sekitar 5,5 juta ton dengan cadangan 300.000 ton. Pupuk NPK ada 1,5 juta ton dan cadangan 100.000 ton,” ungkapnya.

Sementara itu,Supervisor Pengadaan dan Penjualan Pupuk PT Pusri Sadikin Azwan menilai penyaluran pupuk bersubsidi dengan RDKK masih perlu penyempurnaan. Namun, khusus untuk distribusi di Sumsel, penyerapan pupuk sudah mencapai 60%.

”Kalau kendala tentu masih ada,ini karena banyak petani belum masuk kelompok tani,” katanya seraya menambahkan, upaya pendistribusian terus dilakukan dengan sosialisasi kepada petani agar mendaftar dalam kelompok tani. Mengenai distributor nakal,PT Pusri menegaskan akan menindak tegas.

Terbukti, sebelumnya sudah ada tujuh distributor nakal yang izinnya telah dicabut.Kendati, dia mengakui,khusus tahun ini,hal itu belum ditemukan. Dalam segi pengawasan, distribusi pupuk bersubsidi diawasi ketat,terutama menjelang musim tanam pada September mendatang.

PT Pusri sendiri, lanjut dia, sejauh ini memiliki stok urea yang cukup, misalkan ada 25.000 ton di gudang. Bahkan,distorage di Martapura dan Lahat persediaan pupuk masih mencukupi.“Ya, kami perkirakan akhir September penyerapan pupuk paling banyak karena masuk musim tanam,”ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf berharap evaluasi kesulitan petani terhadap penerapan sistem RDKK dapat disosialisasikan oleh seluruh badan pengawas di tiap daerah, termasuk kabupaten/ kota.

Khusus mengenai pemalsuan pupuk, dia mengatakan, masalah itu akan menjadi kewenangan kepolisian atau kejaksaan tinggi untuk memproses secara hukum. Begitu juga terhadap distributor pupuk yang nakal. Jika ditemukan, harus dihukum tegas berdasarkan aturan berlaku. (siera syailendra)

PT Pupuk Sriwidjaja tidak akan melakukan revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru tahun ini. Penundaan dilakukan akibat sulitnya pinjaman dari perbankan.

Pinjaman pinjaman perbankan memang sulit terpenuhi karena memerlukan syarat pasokan gas terpenuhi selama 20 tahun.

Demikian hal itu dikemukakan oleh Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri usai menghadiri pelantikan Komisaris Pusri di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3).

Dengan tidak adanya pinjaman, maka tahun ini dipastikan tidak akan ada revitalisasi pabrik dan pembangunan pabrik baru perseroan.

Walaupun pasokan gas yang diminta perbankan selama 20 tahun belum bisa terpenuhi, ia mengaku pasokan gas untuk produksi pupuk perusahaan plat merah tersebut dipastikan aman sepanjang tahun 2009

JAKARTA: pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib komoditas pupuk untuk melindungi konsumen dan mengantisipasi masuknya pupuk impor bermutu rendah.

Penerbitan SNI wajib pupuk tersebut juga dimaksudkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. SNI wajib tersebut wajib dipenuhi produsen dan importir menyusul diterbitkannya Permenperin No.19/M-IND/Per/2/2009 tentang Perlakukan SNI Pupuk Secara Wajib. Aturan baru ini mencakup tujuh jenis pupuk yakni urea (HS No. 3102.10.00.00), amonium sulfat (ZA/HS 3102.21), NPK padat (HS 3105.20), super fospat (SP-36/HS 3103.10.90.00), tripel superfospat (TSP/HS 3103.10.00.00)), pupuk fospat alam untuk pertanian (HS 3103.90.90) dan kalium klorida (KCl/3104.20.00.00).

"SNI Wajib ini mulai berlaku efektif dalam 6 bulan mendatang terhitung sejak Permenperin ini ditetapkan pada 16 Februari," jelas Menperin Fahmi Idris, kemarin.

Sesuai dengan peraturan tadi, setiap perusahaan yang memproduksi atau mengimpor pupuk wajib menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Menperin menegaskan jika ditemukan pupuk impor yang tidak sesuai dengan SNI, maka produk tersebut akan di re-ekspor atau dimusnahkan.

Ketua Dewan Pupuk Indonesia Zaenal Soedjais menilai pemberlakuak SNI Wajib pupuk dapat melindungi pasar dari produk bermutu rendah dan sekaligus dapat menjaga iklim persaingan yang sehat.

" Dengan adanya kebijakan ini, produk pupuk semakin terjamin kualitanya karena SNI Wajib juga merupakan cara melindungi kualitas pupuk nasional."

Yusuf Waluyo Jati

 

Departemen Pertanian akan fokus mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik dan bioorganik sebagai substitusi pupuk kimia. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan pemakaian pupuk kimia yang boros anggaran dan merusak lahan pertanian.

Hal itu dikatakan Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam kunjungan kerja terkait evaluasi program pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan selama empat hari, 19-23 Maret 2009.

Selain terus mendorong penggunaan pupuk organik, Deptan melalui program peningkatan produktivitas tanaman pangan seperti Sekolah Lapangan dan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SL-PTT), memanfaatkan penggunaan pupuk organik.

Terbukti dengan mengurangi penggunaan ure dari 300-400 kilogram per hektar menjadi 100 kilogram, NPK ditingkatkan menjadi 300 kilogram per hektar, dan pupuk organik 500 kilogram per hektar, produktivitas tanaman padi dalam program SL-PTT bisa ditingkatkan.

Dua pekan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menyatakan bahwa riset di bidang pangan, salah satunya diarahkan untuk pengembangan pupuk bioorganik atau biofertilizer.

Hal tersebut dilakukan karena pupuk organik lebih ramah lingkungan, sementara anggaran subsidi pupuk kimia terus membengkak, dan adanya kendala suplai gas ke industri pupuk.

Anton menyatakan, penggunaan urea harus dikurangi secara bertahap, tidak bisa langsung besar karena selama ini petani sudah terbiasa dengan urea.”Harus ada upaya terus-menerus untuk mengajak petani menggunakan pupuk organik,” katanya.


Pengolahan pupuk

Sementara itu, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemennegkop) mulai membidik koperasi untuk aktif memainkan peran dalam mengembangkan pupuk organik.

Setelah Bali dan Malang, pengembangan pupuk organik diperluas dengan
disosialisasikan ke koperasi Pasar Induk Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa pendirian Pabrik pengolahan pupuk organik di Bogor ini diperkirakan mencapai Rp 711 juta.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk bangunan Rp 200 juta, pengolahan pupuk organik Rp 190 juta, dan siswanya digunakan untuk mengolah menjadi granul serta sosialisasi ke masyarakat.

”Pada intinya,pengembangan pengolahan sampah menjadi pupuk organik mampu membuka lapangan kerja,” kata Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Selasa (24/3).

Deputi pengkajian Kemennegkop dan UKM Wayan Dipta menjelaskan, biaya operasional untuk pengolahan pupuk organik ini Rp 20,9 juta per bulan, sedangkan tenaga kerja yang terserap langsung 15 orang, ditambah seorang manajer. (MAS/OSA)

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) menjajaki bisnis waralaba atau franchise pupuk. Direktur Utama Pusri Dadang Heru Kodri mengatakan telah ada 16 rekan yang akan terlibat dalam bisnis ini.

Dadang menjelaskan selain perusahaannya, PT Petrokimia juga telah menjajaki bisnis yang sama. "Mereka lebih banyak, sekitar 30 rekanan," kata dia ketika ditemui di kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kamis (19/3).

Dengan kerja sama ini, dia melanjutkan, rekanan menyediakan modal Rp 800 juta untuk pembelian alat dan membayarkan fee kepada Pusri. "Kami hanya mengawal teknologinya," ujarnya.

Dadang mengatakan tahun ini Pusri belum berencana mencari pinjaman baru guna melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik baru. Menurut dia, peminjaman sulit dilakukan jika jaminan gas belum ada.

Pusri membutuhkan pasokan gas sebanyak 240 juta standar kaki kubik per hari. Sementara kebutuhan seluruh anak usaha hingga 700-900 juta standar kaki kubik per hari. "Semuanya sudah terpenuhi," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Pusri Luluk Sumiarso mengatakan, dirinya berencana agar persero tak kekurangan pasokan gas. Sebab jaminan pasokan ini memang tergantung pada pihak lain. Karena itu perseroan harus aktif dalam mendapatkan bahan baku. "Gas harus tersedia. Artinya, bisa diakses untuk dapat jaminan suplai," ujar Luluk usai dilantik menjadi komisaris.

RIEKA RAHADIANA

Pada hari Kamis, 19 Maret 2009 telah dilangsungkan pelantikan Komisaris PT Pusri Persero oleh Menteri BUMN yang dikuasakan kepada Deputi Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan, bertempat di Kantor Kementerian BUMN.

Melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-63/MBU/2009 tanggal 12 Maret 2009 Menteri Negara BUMN selaku RUPS memberhentikan dengan hormat DR IR Kardaya Warnika sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri dan mengangkat Ir. Luluk Sumiarso, MSc sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pusri Persero.

Ir.Luluk Sumiarso merupakan mantan Dirjen Migas. Dia pernah menjabat sebagai Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi serta Sekjen Departemen ESDM. Pria kelahiran Ponorogo, 11 Mei 1951 ini merupakan alumnus S1 ITB jurusan Teknik Elektro dan S-2 Universitas Pensylvania dan Syracuse University.


Humas Pusri 

Komunitas Onthel Pusri dan Komunitas Pusri Fun Bike Club melakukan aksi sepeda sehat di sepanjang jalan raya Tanjung Api-Api pada Minggu (22/3). Sebanyak 146 peserta mulai bersepeda dari simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II dan berakhir di pasar kalangan Gasing. Peserta menempuh jarak +/-12 km.

Aksi Sepeda Sehat ini merupakan ajang kebersamaan untuk meningkatkan hubungan baik antar sesama karyawan pusri dan keluarga karyawan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperat jalinan silaturahmi, selain untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. ”Rencananya sepeda sehat akan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Ini adalah tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada dua atau tiga bulan mendatang. Jarak tempuhnya pun akan semakin meningkat. Mungkin pada tahap kedua akan di coba jarak sekitar 15-20 km”, ujar Edy Wibawa, selaku panitia.

Aksi sepeda sehat ini berawal dari Komunitas Onthel Pusri yang selalu bersepeda setiap minggu di dalam komplek Pusri. Untuk menambah variasi kegiatan, maka dilaksanakan aksi sepeda sehat diluar komplek. ”Ternyata respon peserta sangat baik, sehingga panitia optimis pelaksanaan sepeda sehat tahap berikutnya akan lebih meriah”, ujar Agus Andiani ketua panitia Sepeda Sehat.

”Kegiatan ini merupakan perpaduan rekreasi dan olahraga, serta turut menyukseskan program pemerintah dalam kampanye mengurangi efek global warming. PT Pusri sebagai BUMN yang berwawasan lingkungan, selalu berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kesehatan seluruh karyawannya. (nh)


Humas Pusri

Memasuki musim tanam (MT) April-September (Asep)stok pupuk urea bersubsidi di gudang-gudang PT Pusri hingga ke lini III, aman. Persediaan urea bersubsidi ini dilakukan lebih awal mengingat April akan berlangsung Pemilu Legislatif.

‘’Begitupun dengan penyaluran, sudah tidak ada masalah lagi. Seluruh perangkat sudah siap, mulai dari distributor, pengecer, jumlah petani, kelompok petani hingga kebutuhan pupuk yang sesuai RDKK,’’ kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza didampingi Area Manager Pemasaran Pusri Daerah, (PPD) Sumsel, Sulfa Ganie kemarin.

Sulfa menjelaskan, alokasi pupuk di daerah ini mulai April disiapkan sekitar 24.225 ton. Angka ini telah melebihi SK Mentan untuk Sumsel yang ada pada kisaran 18.000 ton. Persediaan ini akan dialokasikan kepada 357.148 petani yang tergabung dalam 10..494 kelompok tani dengan luas areal tanam 946.210 hektar lahan.

Sementara penyerapan pupuk hingga Maret 2009, sekitar 52 persen atau 20.769 ton dari kuota SK Mentan No 05/Permentan?OT.140/ 2009, sebanyak 42.259 ton. “ Petani tidak perlu khawatir untuk menghadapi musim tanam kering tahun ini. Sebab sisa stok yang ada saja masih 50 persen, sementara persediaan untuk MT Asep (Aprril September) juga telah kita siapkan,” katanya.

Menurut dia awal Januari hingga akhir Februari total pupuk yang tersalurkan mencapai 14.745 ton kemudian awal hingga pertengahan Maret sebanyak 6.025 ton. ‘’Angka itu disalurkan melalui enam gudang yang ada di Sumsel,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk gudang Bagor Palembang tersalurkan sebanyak 5.936 ton ke wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, kemudian gudang Naskah untuk wilayah Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin serta Banyuasin sebanyak 4.255 ton, gudang Kurungan nyawa 3.492 ton, Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu 3.469 ton, gudang Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas 1.375 ton, serta gudang Lahat meliputi Pagar Alam, Muara Enim sebanyak 2.243 ton.

Sulfa juga menyebutkan, penyaluran pupuk di Sumsel hingga saat ini sudah mencapai dua kali lipat lebih dari ketentuan stok SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) N0 03/2009 sebesar 9.037 ton. ’Kami yakin penyaluran pupuk subsidi tahun ini akan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk sesuai sk mentan tersebut sebanyak 223.000 ton,’’ katanya.

Sedangkan untuk musin tanam kedua atau untuk April –September stok pupuk dalam posisi semula dan aman yakni sebanyak 23.713,56 ton sama dengan posisi stok 24.225,57 ton. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza mengungkapkan, selama ini penyaluran pupuk bersubsidi di Sumsel aman. Pihak Pemprov Sumsel, katanya sudah membentuk KP3 (Kordinator Pengasawan Penditribusian Pupuk yang terdiri dari beberapa unsur terkait, mulai dari kepolisian hingga produsen.

16 March 2009 09:19:43

Jakarta - Agenda besar Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk merestrukturisasi anatomi perusahaan pelat merah dengan membentuk perusahaan induk (holding company) hingga kini masih tersendat.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengakui, tersendatnya proses pembentukan holding karena belum ada kesamaan pendapat di internal pemerintahan. ''Memang belum satu visi,'' ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Said menyebut, pembentukan holding belum berjalan lancar karena beberapa kendala, terutama dari sektor pajak. Saat ditanya apakah belum ada kesepakatan dengan Departemen Keuangan (Depkeu), Said tidak menampiknya. ''Antara Kementerian BUMN dengan Depkeu memang belum ada kesamaan pandangan,'' timpalnya.

Dalam pembentukan holding, jelasnya, ada dua hal yang harus diselesaikan. Pertama, soal pajak. Kedua, persetujuan pemegang saham minoritas jika melibatkan BUMN yang sudah go public. ''Kalau hal-hal yang terkait dengan Kementerian BUMN tidak ada masalah,'' terangnya.

Dia mencontohkan, pembentukan holding pupuk yang mereorganisasi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) kini tinggal menunggu kepastian pajak yang besarnya mencapai Rp 2,1 triliun. ''Jika masalah pajak ini beres, holding pupuk bisa langsung jalan,'' jelasnya.

Besarnya beban pajak tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam pembentukan holding. Karena itu, Kementerian BUMN sempat meminta agar Depkeu bersedia membuat kebijakan untuk menghapus kewajiban pajak holding. Namun, hingga kini belum ada keputusan dari Depkeu terkait hal tersebut.

Pembentukan holding juga harus didukung semua elemen pemerintah. Sebab, dalam ketentuan Inpres No 5 2008, seharusnya rencana rightsizing BUMN tersebut sudah rampung di akhir 2008. ''Jadi, holding ini agenda pemerintah karena ditetapkan melalui Inpres, bukan hanya agenda Kementerian BUMN,'' ujarnya.

Sebelumnya, Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, urgensi pembentukan holding adalah untuk meningkatkan kemampuan leverage perseroan, sehingga kemampuan mencari pinjaman untuk pendanaan meningkat dan menyusun strategi pengembangan perseroan meningkat. ''Intinya adalah menciptakan sinergi,'' katanya.

Sofyan berharap, pihak Departemen Keuangan bisa memberikan solusi atas permasalahan pajak. ''Jika pajak holding ini terselesaikan, maka ke depan potensi penerimaan pajak dari tumbuhnya BUMN bakal makin besar,'' terangnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melayangkan surat secara resmi kepada semua produsen pupuk dalam negeri untuk segera memperbaiki sistem jaringan distribusi terkait upaya mencegah kelangkaan pupuk pada tahun ini. Para produsen pupuk diberi waktu hingga pertengahan Maret 2009.

KPPU akan memberikan prioritas penuh untuk melakukan pengawasan terhadap industri pupuk termasuk sistem pendistribusiannya.

"Kita akan mulai menanyakan setelah satu bulan surat dilayangkan dalam upaya untuk membenahi," kata Ketua KPPU Benny Pasaribu saat ditemui di gedung DPR, Rabu malam (11/2/2009).

Benny menargetkan pada pertengahan bulan Maret 2009 ini semua produsen pupuk harus sudah memberikan respons terhadap surat KPPU. Jika para produsen tidak melakukan tanggapan, maka KPPU tidak segan-segan untuk mengambil langkah penyelidikan mendalam dari sebelumnya yang hanya melakukan kajian.

"Saat ini belum ada tanggapan, itu masih perlu waktu bagi mereka," ujarnya.

Namun ia menegaskan masalah penyelidikan yang akan dilakukan KPPU sangat tergantung dari respons positif para produsen pupuk.

"Jauh dekat langkah penyelidikan tergantung niat mereka, kalau positif itu butuh waktu, kita bisa ngomong. Kita nggak Suudzon lah," ucap Benny.

Dalam surat yang telah disampaikan satu pekan lalu, KPPU meminta kepada para produsen pupuk untuk memperbaiki sistem distribusi, menjaga harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan keberadaan pupuk subsidi dan non subsidi harus tersedia di pasar.

Benny menjelaskan posisi distribusi sangat penting dalam pembentukan harga bagi industri pupuk. Tersedianya pupuk di pasar baik pupuk bersubsidi maupun tak bersubsidi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Menurutnya dalam industri pupuk terdapat indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat terlihat dari adanya kelangkaan dan harga yang senantiasa tinggi di petani.

Meskipun ia mengakui dalam ketentuan UU N0 5 Tahun 1999 mengenai praktek monopoli dan persaiangan usaha tidak sehat, posisi produsen pupuk BUMN yang selama ini memonopoli produksi dan distribusi pupuk sudah sesuai dengan ketentuan. Karena pupuk menyangkut hajat hidup orang banyak, asalkan dalam monopoli tersebut tidak terjadi penyimpangan.