Pusri News

MAYOR ZEN - Memasuki musim tanam yang diperkirakan akan terjadi bulan September mendatang, tidak perlu khawatir akan mengalami kekurangan pupuk. Pantauan Sumatera Ekspres kemarin (4/8) stok pupuk yang berada di gudang PT Pusri (PT Pupuk Sriwidjaja) menumpuk, bahkan jumlah pupuk yang tersimpan mencapai 120 ribu ton pupuk. Secara nasional stok pupuk dari PT Pusri mencapai 300 ribu ton.

Indra Jaya, Direktur PT. Pusri mengatakan, permintaan pupuk dari PT Pusri diperkirakan akan mengalami peningkatan saat masuk musim tanam September mendatang. "Tapi petani tidak perlu khawatir sebab stok pupuk yang dimiliki masih aman. Bahkan stok pupuk yang berada di gudang kita saja masih tersedia 120 ribu ton," ujarnya saat menghadiri Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gedung Serba Guna PT Pusri kemarin (4/8).

Masih kata Indra Jaya, stok pupuk tersebut akan cukup untuk kebutuhan pupuk bagi petani saat musim tanam yang akan datang. Selain itu, sambungnya hendaknya perkebunan juga dapat membeli pupuk dari PT Pusri. Apalagi jumlah perkebunan di Sumsel ini cukup banyak sehingga dapat menunjang jumlah produksi yang over kapasitas tersebut. "Saat ini kita sedang melakukan sinergi untuk perkebunan yang ada," jelasnya.

Sementara itu, dirinya juga menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kelebihan produksi (over produksi) setidaknya PT. Pusri membutuhkan gudang baru dengan kapasitas mencapai 150 ribu ton. " Kita juga membutuhkan gudang tambahan yang mampu menampung pupuk hingga 150 ribu ton," terangnya.

Menyikapi kelebihan stok yang ada di gudang yang mencapai 120 ribu ton tersebut, menurutnya sama dengan kejadian tahun 2007 yang lalu yang terpengaruh dengan musim kemarau yang cukup panjang, "sekarang kondisi cuaca yang sering berubah," tandasnya. (mg23)

MARTAPURA, SRIPO – Minat petani menggunakan pupuk organik pusri plus menunjukkan peningkatan. Padahal pupuk jenis ini tergolong masih baru jika dibanding dengan pupuk urea jenis non organik. Dalam satu bulan sekitar 48 ton telah tersalurkan ke petani di tiga kabupaten meliputi OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan.

Menurut kepala pemasaran pupuk kabupaten (PKK) OKU Timur H Burlian Ali, Jumat (24/7) menyebutkan, sebanyak 16 ton pupuk organik telah terserap petani kabupaten OKUT, sedangkan 32 ton lagi telah tersalurkan melalui sejumlah distributor yang ada dikabupaten OKU dan OKUS.

”Jumlah permintaan pupuk organik ini terus mengalami peningkatan terlebih jika nanti sudah memasuki musim tanam, yaitu diakhir musim kemarau yang diperkirakan pada bulan Oktober mendatang”, tegasnya.

Dijelaskan Burlian, Pupuk Organik Pusri Plus bukan substitusi pupuk an-organik, tetapi merupakan komplementer yang berfungsi selain memperbaiki tekstur dan struktur tanah, juga meningkatkan efisiensi pemupukan an-organik. Karena kandungan agromineral dan strain mikroba hayati, pupuk organik pusri plus mampu mengurangi aplikasi pupuk anorganik dengan kisaran 25-50 %. Pupuk ramah lingkungan karena berasal dari kompos dan bahan pengayaan lainnya ini, kini bisa dibuat dalam bermacam-macam bentuk meliputi bentuk curah kasar, curah halus, tablet, pelet, briket atau granul.

”Mengenai harganya, pupuk ini relatif murah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 500 per kilogram, dipasaran tersedia dengan ukuran kemasan 1 kg, 5 kg, atau 10 kg,” tegasnya.

Disebutkannya, sejauh ini pihaknya terus menyiapkan stok untuk persiapan memasuki musim tanam berikutnya, disamping tetap melakukan pengawasan di dalam penyaluran sebagaimana yang telah diterapkan dalam pengawasan pupuk urea non organik.

”Khusus bagi petani yang membeli pupuk ini ditingkat distributor prosedurnya tetap berlaku, yaitu merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hal ini diterapkan agar pupuk yang disalurkan benar-benar sampai pada petani yang membutuhkan,” tandasnya. (hr)

JAKARTA -- Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, menyatakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dalam lima tahun terakhir meningkat hingga 300 persen. "Peningkatan kinerja yang terjadi di Garuda merupakan salah satu contoh membaiknya BUMN," kata Sofyan dalam sambutannya pada peresmian gedung baru Manajemen PT Garuda Indonesia (Garuda) di area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis.

Menneg BUMN menjelaskan, total laba bersih seluruh BUMN (overall) juga meningkat 77 persen yakni dari Rp44 triliun pada 2004 menjadi Rp78 triliun pada 2008. "Kemudian, total aset juga meningkat 38 persen hingga mencapai saat ini sekitar Rp2000 triliun," katanya.

Sofyan mengakui, hal itu dapat dicapai karena dari segi kualitas perbaikan BUMN terjadi sangat signifikan, hal ini terbukti antara lain, penerapan pakta integritas dan sistem dan prosedur pengadaan, termasuk melalui "e procurement".

Selain itu, perbaikan mekanisme remunerasi, penyusunan kontrak manajemen melalui penerapan "key performance indicator" yg lebih ketat dan terukur. Juga, sinergi dan kerja sama langsung tanpa melalui pihak ketiga, benchmarking kinerja dengan perusahaan swasta terbaik dan efisiensi biaya kesehatan. "Ini semua menghasilkan budaya perusahaan yang lebih baik untuk menciptakan nilai tambah bagi BUMN," katanya.

Ketika kondisi krisis global saat ini, lanjutnya, peran dan belanja modal BUMN diharapkan mampu sebagai stimulus untuk tetap melanjutkan perekonomian.

Sofyan menyebut, jika pada 2008 belanja investasi BUMN mencapai Rp128 triliun maka pada 2009 ini diproyeksikan belanja investasi BUMN meningkat jadi Rp152 triliun. Padahal, pada 2004, total investasi BUMN baru mencapai Rp32 triliun.

Pada kesempatan itu, Menneg BUMN juga menyatakan, selama ini paling tidak ada dua kunci faktor penentu dalam pengelolaan BUMN. Pertama, kebijakan dan kondisi makro ekonomi yang sangat kondisif sehingga mampu menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku ekonomi termasuk BUMN untuk menciptakan nilai tambah.

Kedua, implementasi good governance di pemerintah yang dinilai mampu menciptakan ruang kondusif untuk implementasi GCG di kalangan BUMN. "Relatif sterilnya BUMN dari intervensi politik yang merugikan telah memungkinkan pengelolaan BUMN secara profesional," katanya.

Akibatnya, tambahnya, pengelolaan BUMN menjadi lebih "prudent" (berhati-hati) tanpa mengorbankan pencapaian misi dan tujuan korporasi BUMN.



http://republika.co.id/berita/64381

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengatakan, perlu kebijakan yang terpadu untuk memperkuat struktur industri pupuk dalam negeri.

"Industri pupuk harus diperkuat di hulu, di sini kita juga bicara tentang energi yakni minyak dan gas sebagai bahan baku utama yang otomatis terkait erat dengan kebijakan energi nasional," kata Faisal Basri di Jakarta, Selasa.

Apalagi, industri pupuk merupakan industri padat modal berteknologi tinggi dan penuh dengan risiko khususnya di sektor hulu.

Oleh karena itu, menurut dia, harus ada perlakuan khusus yang memungkinkan sektor hulu industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan.

"Harus ada kebijakan industri secara nasional yang siap menjamin dalam jangka panjang," katanya.

Selama ini kebijakan industri pupuk melibatkan banyak instansi baik dari sisi tata niaga maupun industrinya.

Sejumlah instansi yang terlibat dalam kebijakan industri pupuk di antaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen ESDM, BP Migas, Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, dan Produsen Pupuk.

Instansi-instansi tersebut dinilai harus bersinergi untuk menghasilkan kebijakan industri pupuk yang terpadu.

Terlebih sampai saat ini pabrik pupuk menghadapi berbagai persoalan di antaranya cadangan gas bumi makin berkurang, sedangkan kontrak LNG tetap dipertahankan, sehingga pabrik tidak dapat beroperasi optimal.

Selain itu harga gas bumi ditetapkan dalam dolar AS sementara penjualan pupuk utamanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri ditetapkan dengan dalam Rupiah, sebagian besar pabrik pupuk menggunakan teknologi yang sudah usang dengan tingkat konsumsi pemakaian bahan baku realatif tinggi, sebagian besar pabrik sudah berusia tua rata-rata di atas 20 tahun.

Persoalan lain yang mendera adalah kemampuan pemupukan dana internal terbatas, sehingga tidak memiliki dana cukup untuk pemeliharaan maupun penggantian (replacement) pabrik dan bahan baku pupuk non urea (Superphos, ZA dan NPK/Phonska) masih tergantung impor.

Di sisi lain, petani lebih senang menggunakan pupuk urea dan pemakaian cenderung berlebihan, sementara penggunaan pupuk majemuk masih terbatas.

Penetapan jumlah pupuk bersubsidi juga masih tergantung pada alokasi anggaran subsidi yang tersedia, dan ketersediaan pupuk untuk kebutuhan perkebunan (PBS-PBN) belum mencukupi ditambah persoalan data kebutuhan riil pupuk yang masih lemah.

Tata niaga pupuk mengalami kendala dalam hal pelaksanaan kebijakan ekspor pupuk yang belum konsisten, walaupun kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan stok melampaui ketentuan.

Kondisi itu diperparah dengan produsen yang diwajibkan menjamin stok pupuk bersubsidi, namun belum ada kebijakan kompensasi pembiayaan terhadap stok pupuk bersubsidi yang belum tersalurkan.

Yang juga memberatkan adalah adanya disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi (kebun, industri, maupun ekspor) yang dinilai dapat berakibat distribusi pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran. (*)

COPYRIGHT © 2009

MUSI RAWAS- surplus beras di Mura seharusnya dibarengi pemberian pupuk bersubsidi yang cukup ke tangan petani. Sejauh ini, petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk menyiasati agar pupuk bersubsidi jatuh ke tangan petani, dilakukan penjualan pupuk secara tertutup.

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Mura Ir. A. Muis BM Bakup MM, dengan sistem ini kedepan petani tak akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.”Karena kebutuhan pupuk yang diminta Pemkab Mura, khusus untuk petani ini sudah sesuai kebutuhan petani di Mura,” ujarnya didampingi Kabid Program Tanaman Pangan Dan Holtikultura Ir. Mangartua, kemarin.

Dikatakannya, jika kebutuhan pupuk terpenuhi diharapkan surplus beras akan lebih meningkat. ”Selama ini ada beberapa kecamatan yang menjadi lumbung atau sentra beras di Mura, diantaranya Tugumulyo, Purwodadi, Sumber Harta, Megang Sakti, Terawas, dan Muara Beliti,” ujarnya.

Dari data yang didapatkan produksi padi Mura pada tahun 2008 mencapai angka 269.067 ton. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk sendiri dalam pertahunnya 57.339 ton, dengan ketersediaan beras mencapai angka 157.297 ton. Sehingga surplus yang didapatkan pada 2008 mencapai angka 99.958 ton pertahun.(07)

PALEMBANG – Untuk memacu kinerja disetiap lini struktur organisasi, PT. Pusri (Pupuk Sriwidjaja) melakukan penggantian pejabat di lingkungannya. Bahkan 18 manager yang menempati pos baru telah dilantik di Graha Pusri kemarin (14/7). Serah terima dan pelantikan berlangsung singkat dan sederhana.

Dirut PT. Pusri, Ir. Dadang Heru Kodri MM mengatakan, sesuai dengan moto hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, pergantian posisi pejabat bertujuan untuk perbaikan kinerja. ”Kedepan, ke-18 manager yang baru kami harapkan bisa bekerja lebih baik lagi, ” katanya, di sela pelantikan.

Dia mengatakan, para pejabat yang baru dilantik harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar membuahkan hasil maksimal. Itu karena tujuan PT. Pusri bukan semata-mata berjualan pupuk, tapi juga menyejahterakan petani.

Ke-18 pejabat yang dilantik tersebut, yakni Erman Anwar sebagai general manager SDM, Ade Firdaus Taufick manager Naker, Subhan general manager Perencanaan Sinergi SAR Holding, Ermon Awal manager Rensis Pemasaran Holding. Kemudian Sulfa Gani manager Pemasaran Wilayah II, Eddy Hasdar general manager Korporasi Holding, Ishar Sudirman area manager Pemasaran Sumsel, M. Zain Ismed manager Hukum dan Humas.

Lalu, Indra Armansyah sebagai manager Analisis dan Adm Keuangan Holding, Sudadi Kartosomo general manager Pemeliharaan, Hadi Widayad plant manager Operasi II, Filius Yuliandi plant manager Operasi I B, Paulus Poniman plant manager Operasi IV, Bob Indarto A Susatyo general manager Operasi, Rahmanto Handani manager Teknik Produksi, Agus Sapto Riono manager Pemeliharaan Listrik Instrumen dan Elektronika, Benny Haryoso general manager Renbang Usaha, Saud Poltak Simanjuntak general manager Teknik dan Jasa, dan Bambang Subiyanto sebagai general manager umum. (mg44/mg40)

PERSEDIAAN pupuk bersubsidi untuk empat kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) mencukupi sampai dua bulan ke depan.

Kepala Perwakilan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Kota Bukittinggi Eriyansyah menjamin stok pupuk bersubsidi empat kabupaten dan kota mencukupi.

"Stok pupuk di gudang sekarang untuk disalurkan kepada petani sebanyak 2.533.350 ton, jumlah itu sangat mencukupi dua bulan ke depan. Penyaluran pupuk sendiri melalui distributor-distributor yang ada di setiap wilayah di kabupaten/ kota," katanya di Bukitinggi, Minggu (21/6).

Dia mengatakan, masyarakat petani di empat daerah, seperti Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi tidak perlu cemas akan kelangkaan pupuk bersubsidi. Pasalnya, setiap bulan pupuk terus dikirim ke gudang Pusri Bukittinggi dari Padang.

Untuk Bukittinggi, penyaluran pupuk melalui distributor Putra Arena, sejak Januari hingga Mei 2009 sebanyak 5.4150 ton. Distribusi Kabupaten Agam dikerjakan tiga distributor, yaitu Dt Kabasaran 808,7 ton, CV Gian Tani sebanyak 1.340,05 ton, dan CV Berkat Bundo 463,8 ton. "Untuk kota lainnya, enam distributor sejak Januari sampai Mei 2009, seperti Sumber Subur 754,45 ton, Tinjauan Jaya 408,65 ton, CV Kenanga 435,5 ton, Fajar Utama 217,15 ton, Cahaya Baru 446,85 ton, dan Ikhwan Prima 426,3 ton. Untuk Kota Payakumbuh hanya satu distributor yaitu CV Marimba Angro Nusantara sebanyak 409,5 ton.

Dia mengatakan, penyaluran pupuk sesuai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). "Distribusi pupuk bersubsidi sesuai Permendagri No21/M-DAG/PER/6/2008. Sejauh ini penyaluran ke distributor tidak menemukan kendala. Penyaluran pupuk dari gudang Pusri Bukittinggi lancar dan berjalan aman ke distributor, sesuai tingkat kebutuhan yang diajukan ke Pusri."


Adrian Tuswandi

PALEMBANG – PT Pusri mengelar turnamen antar Sekolah Sepak Bola (SSB) se-Sumsel. Event ini dihelat oleh perusahaan pupuk urea terbesar di Asia Tengara ini sebagai bentuk peduli perusahaan terhadap lingkungan. Turnamen ini dilaksanakan di lapangan PT Pusri, 1-9 Juli 2009 dan diikuti oleh 16 SSB yang ada di Sumsel.

Menurut Direktur Produksi PT Pusri, Indra Jaya, turnamen ini bertujuan untuk mengali talenta para pelajar sepak bola sekaligus menjadi wadah untuk menampung bakat pesepak bola usia muda.

Pusri telah mengorbitkan satu pemain yang sangat beken di dunia sepak bola Indonesia. ”Pada tahun 90-an Ilham Jaya Kesuma pernah menjadi binaan sepak bola PT Pusri. Kita ingin para peserta SSB yang mengikuti turnamen ini bisa menjadi generasi penerus Ilham di kancah sepak bola nasional,” kata Indra Jaya kepada Sumatera Ekspres usai meresmikan turnamen antar SSB se-Sumsel kemarin (1/6).

Diakui Indra Jaya, pemain sepak bola Sumsel yang berkiprah di sepak bola tertinggi Indonesia sangat minim. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pembinaan sepak bola usia dini. ”Yang menjadi pemain Sriwijaya FC harusnya orang Sumsel. Namun, karena kapasitasnya kurang memadai jadi para pemain Sumsel belum bisa membela Sriwijaya,” jelasnya.

Turnamen antar SSB se-Sumsel ini dibagi menjadi dua kelompok umur (KU). U 12-14 tahun, dan U-15-17 tahun. Peserta KU 12-14 terdiri dari delapan klub masing-masing, Amoniak, Utilitas, Limas, Indonesia Muda, Fortuna, Borus, Sportivitas, dan S Bagio. Untuk peserta KU 15-17 tahun masing-masing, Urea, Utilitas, Sahabat, Persada, Putra Sukma, Bumi Sriwijaya, Mandiri, dan Pertamina.

Ajang ini menjadi agenda tahunan PT Pusri kedepannya. Event ini menjadi turnamen antar SSB yang pertama kali digelar PT Pusri. ”Kami akan terus mengelar turnamen ini setahun sekali. Mudah-mudahan tahun depan pesertanya lebih banyak dari ini,” ucap Indra Jaya.(mg42)

Palembang - Pemprov Sumatra Selatan memperketat penyaluran pupuk bersubsidi guna mengantipasi kelangkaan pupuk serta penyelewengan pupuk bersubsidi di tingkat petani.

Karo Perekonomian Pemprov Sumsel Muhar Lakoni, Selasa (2/6), mengakui selama ini tingkat penyelewengan dan kelangkaan pupuk di Sumsel jarang terjadi karena Sumsel dekat dengan produsen pupuk. Namun untuk menjaga kestabilan pasokan pupuk bersubsidi tersebut, kinerja Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KP3) perlu diefektifkan kembali.

Apalagi, katanya, saat ini tenaga penyuluhan di lapangan di sejumlah daerah masih sangat minim untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi sehingga untuk menutupi kekurangang tersebut perlu meningkatkan kinerja KP3 yang dibentuk.

Area Manajer Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) Sumsel PT Pusri Sulfa Ganie di Pemerintah Provinsi Sumsel menyebutkan, tugas dan wewenang KP3 salah satunya, yakni mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi serta merumuskan, menyusun program kerja dalam rangkaian kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi berdasarkan kebijakan yang diigariskan instansi berwenang.

Sementara itu, Sulfa Ganie mengakui, saat ini penyerapan pupuk bersubsidi tahun ini di Sumsel masih lambat menyusul masih belum pahamnya pola RDKK di tingkat petani.

Sulfa menerangkan, penyerapan bersubsidi saat ini baru tercapai 61.186 ton atau sekitar 27 persen dari ketentuan SK Mentan sebanyak 223.000 ton.
(muhamad nasir)

(Palembang) Ditengah krisis global, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) tetap membuka kesempatan kepada putra-putra terbaik bangsa untuk bergabung dan berkarya memajukan industri pupuk nasional. Proses rekrutmen sudah dilaksanakan sejak 15 Mei 2009 dan sekarang memasuki tahap akhir.

Proses rekrutmen berjalan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); transparency, responsibility, fairness, dan accountability.

Untuk menjaga objektivitas, independensi, dan profesionalitas, Pusri menyerahkan proses rekrutmen sepenuhnya kepada konsultan independen yang profesional dan berpengalaman. Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya (PPJK Unsri) terpilih sebagai konsultan setelah melewati tahapan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Keseriusan Pusri dengan PPJK Unsri dalam melaksanakan proses rekrutmen yang bersih dan akuntabel ditandai dengan penandatanganan MoU Rekrutmen Calon Karyawan pada tanggal 11 Mei 2009 oleh Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri dan Kepala PPJK Unsri Zainuddin Nawawi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh GM SDM & Umum Pusri Erman Anwar selaku Ketua Tim Rekrutmen dan Kepala PPJK Unsri, disaksikan oleh Rektor Universitas Sriwijaya Badia Parizade.

Pakta Integritas merupakan komitmen Pusri untuk senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip GCG selama proses rekrutmen berlangsung. “Pusri tidak akan mengintervensi pihak PPJK Unsri. Semua proses penerimaan dilakukan secara jujur dan terbuka”, ujar Dadang usai penandatangan MoU. Lebih lanjut Dadang menambahkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting bagi perusahaan agar tetap going concern.

Dalam menjalankan proses seleksi, PPJK Unsri bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen sebagai pelaksana teknis. Tes Potensi Akademik dilaksanakan oleh Bappenas, tes TOEFL oleh Lembaga Bahasa Unsri, tes Psikologi oleh LM-FE UI, dan tes kesehatan oleh rumah sakit profesional di Palembang dan Jakarta.
Seluruh proses penerimaan calon tenaga kerja dilakukan oleh PPJK Unsri, mulai dari pengumuman rekrutmen di media cetak hingga pengumuman akhir calon tenaga kerja yang lulus seleksi.

Tercatat 32.000 pelamar melalui sistem on-line, tetapi setelah seleksi administrasi hanya 12.000 orang yang dapat mengikuti tahap selanjutnya. Saat ini, proses seleksi sudah memasuki tahap ke empat, yaitu Psikotes Individu. Kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan dan wawancara akhir. Pada tahap ini, tersisa 984 peserta dan hanya 275 orang yang akan diterima sebagai calon tenaga kerja PT Pusri.(hms)

KOTABUMI (Lampost):
Penyelewengan saat menyalurkan pupuk bersubsidi di lapangan hanya ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, gabungan kelompok tani (gapoktan) diminta mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Lampung Utara Irhansyah Thoib, pada acara sosialisasi pupuk bersubsidi sektor pertanian, di Rumah Makan Taruko Jaya I, Rabu (17-6).
Oleh sebab itu, Irhansyah Thoib mengajak segenap Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pertanian (KUPTD) Pertanian dari 23 kecamatan dan seluruh staf bersama dengan gapoktan ikut mengawasi proses penyaluran pupuk bersubsidi sampai diterima petani.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Sosialisasi Pupuk Bersubsidi Ali Akbar, S.E., dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan itu untuk menyosialisasikan kembali sistem penyaluran pupuk bersubsidi. Yaitu berdasar Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 21/M-DAG/Per/2008 dan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 42/Permentan/OT:140/09/2008. Di mana pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah.

Acara sosialisasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tersebut dihadiri 56 peserta, terdiri dari KAUPTD yang berasal dari 23 kecamatan, koordinator penyuluh 23 orang, Distributor PT PUSRI enam orang, dan Distributor Petro Kimia Gresik tiga orang. Pemateri dalam sosialisasi itu adalah Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Lampung Utara, Pimpinan PT PUSRI Cabang Lampung dan Pimpinan PT Petro Kimia Gresik, Bandar Lampung.

Ali Akbar meminta peserta sosialisasi dapat serius mengikuti acara tersebut. Mengingat pentingnya peran peserta yang hadir dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, penyaluran pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah dan harus berjalan baik. Penyaluran pupuk yang sekarang sedang disosialisasikan adalah penyaluran sistem tertutup melalui gapoktan.

Dalam hal ini gapoktan yang menentukan kebutuhan kelompoknya dan dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang akan diajukan Ke Dinas Pertanian untuk diteruskan. Setelah melihat jumlah kebutuhan pupuk yang diperlukan, nanti akan diterbitkan SK bupati. Melalui SK inilah, nanti akan ditentukan berapa besar jumlah pupuk bersubsidi yang mesti disalurkan ke kelompok tani untuk dibagikan ke anggota yang telah tergabung dalam gapoktan. n CHA/D-3

Jakarta - Serikat Pekerja (SP) BUMN mengharapkan badan usaha milik negara bebas dari intervensi politik pada Pemilu Presiden 2009 agar badan usaha tersebut benar-benar menjadi penggerak roda ekonomi untuk kemakmuran.

Ketua Umum SP BUMN Abdul Latief Algaff di Jakarta, Jumat, mengatakan semula dugaan adanya intervensi politik pada BUMN jelang Pilpres ditutupi, tetapi kini semuanya sudah terbuka.

"Arus intervensi itu sendiri sudah berkurang dibandingkan sebelumnnya, walaupun sulit untuk mengatakan tidak ada," kata Latief ketika diminta tanggapannya atas keterlibatan komisaris dan direksi BUMN dalam tim sukses calon presiden.

Dia juga mengapresiasi ketegasan Menneg BUMN dan Badan Pengawas Pemilu atas keterlibatan para pejabat BUMN di tim sukses itu. "Sudah selayaknya kita tegas karena peraturan perundangannya sudah jelas," katanya. Oleh karena itu dia mengimbau kepada komisaris dan direksi BUMN yang terlibat dalam tim sukses, baik yang terlibat secara terbuka maupun diam-diam, untuk bersikap tegas, menjadi anggota tim sukses lalu mundur dari jabatannya atau sebaliknya.

Ketentuan untuk memilih itu, kata Latief, juga berlaku untuk karyawan BUMN. Untuk itu dia juga melontarkan peringatan yang sama.

Mengenai sikap Bawaslu yang kritis pada kasus itu, Latief mengatakan sudah selayaknya lembaga tersebut mengambil sikap demikian.

"Kita ingin BUMN bersih dari intervensi politik dan benar-benar menjadi unit usaha yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak," katanya.

Sikap itu juga untuk mengingatkan bahwa jabatan direksi dan komisaris bukan jabatan politis, tetapi jabatan profesional. Karena itu pula penyandangan nama "negara" pada akronim BUMN menunjukkan bahwa badan usaha itu milik semua rakyat Indonesia yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan semua golongan.
Komitmen itu, menurut dia sudah menjadi komitmen semua orang. Diingatkannya juga bahwa hingga saat ini BUMN adalah penopang ekonomi negara, meskipun diakui masih ada BUMN yang masih merugi.
Menurut Latief, saat ini terdapat sekitar satu juta pekerja di 138 badan usaha. (ant)