Pusri News

Palembang, BP
Mengatasi pendangkalan Sungai Musi dalam beberapa tahun ini, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang akan segera mengganti kapal angkutan mereka dari yang besar menjadi ukuran lebih kecil. Hal ini di lakukan agar pengirimam pupuk bisa berjalan lebih efektif.

“Selama ini angkutan pupuk menggunakan 7 kapal besar dengan kapasitas angkut sebesar 8.500 ton dengan muatan hanya sebanyak 5.000 ton. Pengurangan muatan ini dilakukan untuk mengantisipasi pendangkalan Sungai Musi yang idealnya sedalam 7 meter sekarang menjadi 4 meter,” jelas Direktur Utama PT Pusri Palembang Eko Sunarko, sabtu (5\2).

Oleh sebab itu, penggantian kapal dengan ukuran yang lebih kecil (tongkang) mendesak untuk dilakukan dalam waktu dekat. “Menggunakan kapal kecil sangat efektif untuk mengatasi kedangkalan Sungai Musi, tetapi sangat rentan apabila mengarungi lautan. Untuk itu, kita akan mengganti dengan kapal besar setelah sampai ke muara Sungai Musi,” terang Eko.

Eko yang hadir dalam konfrensi pers Pusri Journalistic Award (PJA) II mengatakan, penggunaan kapal kecil merupakan strategi jangka pendek yang akan segera dilakukan. Sedangkan untuk strategi jangka panjang, akan mencari lokasi pabrik baru yang mampu dilewati kapal dengan muatan sekitar 40.000 ton pupuk.

“Kita berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat segera mencarikan alternatif lokasi baru. Rencananya memang akan didirikan di Tanjung Api Api karena daerah sana memiliki kedalaman perairan yang cocok untuk dilintasi kapal besar,” ujar Eko.

Dalam kesempatan kemarin, Eko mengatakan bahwa PT Pusri Palembang akan melakukan rekrutmen sekitar 1.100 karyawan baru sampai 2013. Kebutuhan karyawan ini cukup mendesak, karena lebih dari 40% karyawan Pusri yang mengisi jabatan penting saat ini sudah berusia antara 50-55 tahun atau memasuki masa pensiun.

Regenerasi ini, terang Eko, juga bertujuan menjaga stabilitas kinerja Pusri di masa mendatang. Dengan tenaga-tenaga yang berkompeten ini diharapkan Pusri Palembang bisa tetap mempertahankan kapasitas produksi sekitar 2,6 juta ton pertahun. Hasil itu merupakan produksi dari empat pabrik yang dimiliki yakni Pabrik 1B, Pabrik 2, Pabrik 3, dan Pabrik 4 dengan masing-masing produksi sekitar 570.000 ton pertahun.

Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Pusri Palembang Irwansyah menambahkan, perekrutan yang akan dilakukan pihaknya berlaku bagi lulusan berbagai disiplin ilmu. Karena jumlah yang dibutuhkan sangat banyak, Pusri akan melakukan sistem perekrutan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2013 mendatang.
Khusus untuk perekrutan pertama tahun ini, kebutuhan karyawan PT Pusri meliputi berbagai tingkatan pendidikan mulai dari SMA/SMK hingga perguruan tinggi (PT). masing-masing yakni 40 orang untuk jenjang pendidikan S1, 35 orang untuk jenjang D3 sederajat, serta 35 orang untuk jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat. (wan)

PALEMBANG (SINDO)-PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri Palembang) saat ini masih kekurangan karyawan. Untuk menutupi kekurangan tersebut, BUMN Pupuk terbesar di Indonesia ini akan merekrut sekitar 1.100 karyawan baru secara bertahap hingga 2013.

Direktur Utama PT Pusri Palembang Eko Sunarko mengatakan, kekurangan karyawan tersebut disebabkan banyaknya karyawan yang memasuki masa pensiun.

“Lebih dari 40% karyawan Pusri yang mengisi jabatan penting saat ini sudah berusia antara 50-55 tahun atau memasuki masa pensiun. Mereka itu sebentar lagi pensiun, jadi Pusri sudah harus mulai menyiapkan pengganti,” ujar Eko seusai membuka peresmian penyelenggaraan Pusri Journalistic Award (PJA) II di Palembang, kemarin.

Meskipun masih beberapa tahun lagi, persiapan pengganti karyawan yang pensiun sudah harus dilakukan agar tenaga yang direkrut nanti sudah benar-benar siap pakai. Pasalnya, sebelum mengemban jabatan yang dipercayakan, karyawan-karyawan ini perlu mendapat training khusus supaya memiliki kemampuan sesuai standar

Regenerasi ini terang Eko juga bertujuan menjaga stabilitas kinerja Pusri di masa mendatang. Dengan tenaga-tenaga yang berkompeten ini diharapkan Pusri Palembang bisa tetap mempertahankan kapasitas produksi sekitar 2,6 juta ton per tahun.

Hasil itu merupakan produksi dari empat pabrik yang dimilikinya, yakni pabrik 1B, pabrik III,dan pabrik IV, dengan masing-masing produksi sekitar 570.000 ton per tahun.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Pusri Irwansyah mengatakan perekrutan yang akan dilakukan pihaknya berlaku bagi lulusan berbagai disiplin ilmu. Karena jumlah yang dibutuhkan sangat banyak, Pusri akan melakukan sistem perekrutan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2013.

“Karyawan yang segera pensiun itu ada sekitar 1.100 orang, nah untuk 2011 kita rekrut sekitar 240 orang dulu,” jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS – Produsen menilai tidak maksimalnya penyerapan pupuk organik bersubsidi selama empat tahun terakhir di sebabkan oleh faktor kenaikan harga jual, kebiasaan petani yg sulit diubah, dan minimnya upaya promosi.

Oleh karena itu, upaya pembenahan sedang dilakukan, antara lain dengn menerapkan sistem pemasaran terpadu. Selain itu, kualitas produk juga ditingkatkan agar rencana produksi 2011 sebanyak 900.000 ton bisa di serap maksimal.

Menurut Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Persero Arifin Tasrif di Jakarta, Senin (7/2), sejak pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk pupuk organik pada 2007, sebenarnya sudah terjadi peningkatan penyerapan setiap tahun.

“Setiap tahun grafik volume penyerapan selalu naik meski tidak terlalu signifikasi jika dibandingkan dengan kuota subsidi. Namun, setidaknya hal ini merupakan modal dasar bagi kami untuk terus membenahi terutama dalam hal pemasaran dan peningkatan kualitas produk,” kata Arifin.

Berdasarkan dana PT Pusri, peningkatan penyerapan tertinggi terjadi pada 2009, yakni menjadi sebesar 230.000 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 90.000 ton. Selama tahun 2010, realisasi penyerapan pupuk organik menurun yakni menjadi 211.000 ton dari total kuota subsidi sebanyak 600.000 ton.

Sejumlah Penyebab
Arifin menjelaskan, sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya realisasi penyerapan pada tahun 2010 antara lain kenaikan harga jual dari Rp 500 per kilogram (2009) menjadi Rp 700 per kilogram (2010) dan kurangnya dukungan pihak terkait dalam hal pemasaran dan promosi. Namun, dari dua penyebab itu, ada satu faktor penghambat lagi terkait soal rendahnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik.

“Hal ini sangat berkaitan dengan sulitnya mengubah kebiasaan petani dari berorientasi urea ke berorientasi organik. Inilah tantangan yang harus dicarikan oleh pihak- pihak terkait,” kata Arifin.

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Arifin menambahkan, PT Pusri akan membenahi sejumlah lini selama 2011. Tujuannya agar kuota subsidi sebesar 900.000 ton bisa diserap maksimal oleh petani.

Perubahan Penting
Sejumlah perubahan penting yang sedang diterapkan saat ini adalah peningkatan kualitas produk dan penerapan strategi produksi-pemasaran sejarah terpadu. Mengenai perubahan strategi ini, Arifin menjelaskan, sistem produksi pupuk organik akan dilakukan dengan menerapakan pola kemitraan

Setelah itu, pupuk organik juga akan dipasarkan secara terpadu oleh anak-anak perusahaan yang akan menjadi mitra dalam memproduksi pupuk.

”Jadi, intinya ada 200 perusahaan yang akan menjadi mitra dalam memproduksi pupuk organik ke-200 mitra ini memiliki kapasitas produksi maksimal 1,5 juta ton, namun alokasi subsidi pada 2011 ini hanya sebesar 900.000 ton dengan, demikian asumsinya bakal ada kelebihan produksi sekitar 600.000 ton pada tahun ini,”katanya.

Dari sisi pemasaran, semua anak perusahaan diberi keleluasaan mengemas pupuk organik. Maka, akan muncul beragam merek baru, misalnya Organik Pusri atau Organik Kujang.

Revitalisasi Pabrik
Sebelumnya manajer hubungan masyarakat PT Pusri Zain Ismed juga menjelaskan soal rencana revitalisasi pupuk. Menurut dia, revitalisasi pabrik ini sudah mendesak dilakukan karena ada stagnasi produksi dari 1994 hingga sekarang, yang hanya mencapai 2,1 juta Ton urea pertahun. ”Revitalisasi dilakukan bertahap, yang dimulai dengan pembangunan pabrik baru Pusri IIB menggantikan Pusri II,” kata Zain Ismed.

PALEMBANG, SRIPO-PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri Palembang) mau tidak mau harus menggantipabrik yang ada saat ini, karena selain sudah termakan usia, teknologinya pun sudah jauh ketinggalan. Namun, percepatan revitalisasi pabrik tersebut sangat tergantung pada kepastian pasokan gas sebagai bahan baku utama industri pupuk urea.

Hal itu dikemukakan oleh DIrektur Utama PT Pusri Palembang Drs. Eko Sunarko Ak, MM dalam acara silaturahmi dengan sejumlah wartawan di Palembang, SAbtu (5/2).  Hadir mendampingi Direktur Produksi Ir. M. Djohan Safri, MM, Direktur Teknik dan Pengembangan Ir. Benny Haryoso, MT, Direktur Komersial Drs. Hilman Taufik, MM, dan Direktur SDM & Umum Irwansyah, SE,MM.

Dalam acara yang sekaligus sosialisasi lomba karya jurnalistik Pusri Journalistic Award (PJA) tahap kedua ini, menjawab pertanyaan wartawan, Eko menjelaskan bahwa pabrik PT Pusri Palembang yang dioperasikan saat ini semua sudah tua, "Pabrik Pusri II, III,  dan IV adalah pabrik generasi tahun 70-an. Sementara pabrik Pusri IB generasi tahun 90, "ujarnya.

Menurut Eko, empat pabrik yang kini dioperasikan Pusri Palembang yang merupakan generasi pertama dan kedua itu sudah tidak efisien lagi, karena sangat boros konsumsi gasnya. "Rata-rata untuk setiap ton produksi pupuk urea menggunakan gas 37 -38 MMBTU (million metric british thermal unit). Bandingkan dengan pabrik generasi terbaru yang hanya menggunakan bahan gas 25 MMBTU/ton. Artinya ada selisih 12 mmbtu," jelasnya.

Ditambahkan Eko, kalau dihitung kapasitas produksi satu pabrik 570 ribu ton/tahun, dikalikan dengan selisih 12 mmbtu untuk setiap tonnya, kemudian dikalikan 3,6 dolar AS. Maka pemborosan dana sari satu pabrik dalam satu tahun itu dapat digunakan untuk membangun satu pabrik.

"Artinya mau tidak mau, PT Pusri Palembang harus membangun pabrik baru," tegas Eko seraya menjelaskan, industri pupuk merupakan industri padat modal. Namun bagi PT Pusri palembang, persoalan dana tidak ada masalah, begitu juga soal teknologi dan tenaga kerja atau SDM. "Persoalan kita hanya bahan baku, bahan baku, bahan baku," ujar Eko.

Menurut Eko, untuk pabrik Pusri II, saat ini baru ada kepastian 45 MMSCFD (million metric standar cubic feet per day), sementara satu pabrik membutuhkan 82 MMSCFD. Kepastian pasokan gas yang 45 MMSCFD itu adalah komitmen kesepakatan Medco yang memperpanjang kontrak hingga tahun 2022. Artinya Pusri Palembang masih menunggu kepastian jaminan pasokan gas dari pihak lainnya.

PT Pusri Palembang, kata Eko, sangat menghargai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang sebelumnya ikut membantu Pusri mendapat perpanjangan pasokan gas hingga tahun 2017 mendatang. "Ke depan kami masih mengharapkan bantuan terkait dengan pasokan gas, minimal untuk bahan baku. Sementara untuk pembangkit Pusri akan memanfaatkan energi batubara, "kata Eko.

Investor Yordania
Eko menambahkan, saat ini PT Pusri Palembang sedang menjajaki kerja sama dengan investor dari Yordania untuk membangun parbik pupuk NPK. Pihak investor akan datang ke Palembang pada 8 Februari untuk melihat potensi dan lokasi pembangunan pabrik.

Pusri, katanya, punya keingingan membangun kawasan pabrik di Tanjung Api-Api. Semua itu tergantung pada kesiapan infrastruktur penunjang di daerah ini. "Mudah-mudahan kita bisa menyakinkan pihak investor untuk menanamkan investasi di Sumsel,"katanya.  (az)

PADANG: PT Pusri PPD Sumatra Barat (Sumbar) memperketat aturan penyaluran pupuk bersubsidi sebagai upaya mengantisipasi penyimpangan distribusi di lapangan. Aturan itu berupa usulan permintaan harus dilampiri surat pengantar yang ditandatangani dinas pertanian setempat.

Arfandra, Supervisor Penyediaan dan Penjualan PT Pusri PPD Sumbar, mengatakan kebijakan ini terkait dengan masih adanya keluhan petani yang kesulitan memperoleh pupuk urea bersubsidi di lapangan. Padahal, PT Pusri selaku penyedia, hampir tidak pernah mengalami kekurangan stok pupuk bersubsidi.

"Jadi order pupuk tanpa surat pengantar dari dinas pertanian, tidak akan dilayani, karena dicurigai tidak berpatokan kepada rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK) yang disusun pemerintah daerah setempat," katanya kemarin.

PT Pusri PPD Sumbar, lanjutnya menjamin ketersediaan pupuk petani sepanjang masa tanam Februari - Maret, terutama jenis urea bersubsidi.

Posisi stok urea bersubsidi saat ini, ucapnya, mencapai 10.300 ton dan dalam minggu ini bakal masuk lagi tambahan sebanyak 5000 ton melalui pelabuhan Teluk Bayur, Padang.

"Keseluruhan stok tersedia disejumlah gudang Pusri, dan siap didistribusikan ke kabupaten/ kota yang membutuhkan,"katanya.

Menyoal pendistribusian, PT Pusri masih tetap menggunakan sistem tertutup alias berpatokan kepada RDKK Kabupaten/Kota. "Kalau RDKK sudah dimasukkan oleh distributor, penyaluran akan disegerakan," katanya.

Berdasar data Pusri setempat, alokasi pupuk subsidi SUmbar pada tahun ini mencapai 199.000 ton, dengan rincian a.l. Urea 94.000 ton (seharga 1600/kg), SP-36 30.000 ton (Rp.2000/kg), ZA 15000 ton (Rp.1400/kg), NPK 45000 ton ( Rp.2300/kg), dan organik 15000 ton (Rp.700/kg).

Penegasan ini berdasarkan Surat Edaran No: 377/SR.130/BS/12/10 dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Surat Edaran No: 521.3/1649/Perek-2010 Pemprov Sumbar per tanggal 31 Desember 2010, kata Arfandra.

Sebelumny, Buyung, salah seorang ketua kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar mengeluh kesulitan memperoleh pupuk urea subsidi. Kalaupun diperoleh, harganya cukup mahal, yaitu Rp.2500/kg.

TRIBUN-Dinas Pertanian (Distan) Kota Metro tidak khawatir akan kecukupan pupuk subisidi untuk para petani di kota ini. Pasalnya, ketersediaan pupuk subisidi dari tahun ke tahun selalu cukup saat dibutuhkan.

Kasi Prasarana dan Sarana Pertanian Subhan Sjahri, mengatakan saat ini Distan Kota Metro belum menerima surat gubernur terkait alokasi pupuk subisidi tahun 2011. "Biasanya di bulan Februari, baru ke luar surat gubernur tentang alokasi pupuk untuk seluruh daerah di Lampung," ujarnya, Selasa (1/2/2011).

Ia menuturkan, Distan Kota Metro memang telah memberikan usulan untuk alokasi pupuk subsidi bagi Kota Metro untuk 2011. Usulannya adalah pupuk urea sebanyak 2.245 ton, SP sebanyak 867 ton, ZA sebanyak 121 ton, NPK sebanyak 1.389 ton, dan pupuk organik sebanyak 379 ton.

Menurutnya, biasanya antara usulan dan realisasi yang diberikan tidak akan jauh berbeda. Karena itu, ia tidak khawatir akan ketersediaan pupuk subsidi untuk Kota Metro. Ia mencontohkan, alokasi pupuk yang diberikan pada tahun 2010 justru berlebih.

Subhan menjelaskan, pada tahun 2010 alokasi terakhir yang diberikan pemerintah adalah urea sebanyak 2.115 ton, SP sebanyak 500 ton, ZA sebanyak 175 ton, NPK sebanyak 2 ribu ton, dan pupuk organik sebanyak 387 ton.

Dari alokasi ini, yang terserap dan telah disalurkan kepada para petani adalah pupuk Urea sebanyak 1.896 ton, SP sebanyak 530 ton, ZA sebanyak 125 ton, NPK sebanyak 1.061 ton, dan pupuk organik sebanyak 329 ton. Ia mengatakan, kalaupun ada item pupuk yang kurang, hal ini dapat diatasi dengan realokasi antar daerah.(*) Taryono.

Jakarta, Tambangnews.com.- Pemerintah telah mengalokasikan gas bumi untuk proyek pabrik pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), satu proyek pabrik pupuk di Donggi Senoro dan satu proyek pabrik pupuk di Tangguh. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 3288 K/15/MEM/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam pertimbangannya mengemukakan, dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk sebagai bagian implementasi kebijakan ketahanan pangan nasional, perlu didukung dengan penyediaan gas bumi untuk industri pupuk, dengan tetap memperhatikan keekonomian investasi pengembangan gas bumi.

Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan dalam rangka memprioritaskan alokasi gas bumi untuk industri pupuk, perlu ditetapkan Kepmen ESDM tentang Alokasi Gas Bumi Untuk Proyek Pabrik Pupuk di Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro dan Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh.

Dalam Kepmen tersebut ditetapkan, alokasi gas bumi untuk proyek pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), akan dialokasikan dari wilayah kerja Mahakam dan wilayah kerja Sebuku, terhitung 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Alokasi gas bumi untuk satu proyek pabrik pupuk di Donggi Senoro, akan dialokasikan dari Lapangan Donggi Senoro.

Sedangkan alokasi gas bumi untuk satu proyek pabrik pupuk di Tangguh, akan dialokasikan dari penemuan gas baru dari Lapangan Tangguh.

Harga gas bumi untuk proyek pabrik pupuk tersebut, ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan dan praktek kelaziman bisnis.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.(Ditjenmigas).

JAKARTA : Pemerintah Indonesia dan Kementrian Pupuk dan Kimia India menandatangani nota kesepahaman kerja sama pengembangan industri pupuk di Tanah Air.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kdua belah pihak sepakat untuk saling mendorong investasi yang dinilai mnguntungkan di sector Pupuk, sesuai dengan studi kelayakan teknis dan ekonomi secara langsung atau melalui lmbaga yang telah ditentukan.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan setelah penandatanganan nota kespahaman (MoU) itu, kedua pihak akan menunjuk satu lembaga atau perusahaan di sector Pupuk. Tugasnya melaksanakan proses negosiasi untuk merealisasikan kerjasama yang telah disepakati.

“Kedua belah pihak akan menunjuk lembaga atau perusahaan yang akan melakukan proses negosiasi untuk mrealisasikan kerja sama itu berdasarkan hokum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara,” kata Hidayat dalam siaran pers, Selasa malam.

Penandatanganan kerja sama antara Indonesia dan India dilakukan pada Selasa, disaksikan oelh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menperin. Selain kerja sama itu, kementrian juga menandatangani MoU bersama Trimex Sands Pvt Ltd untuk pengembangan kawasan industri pemanfaatan sumber daya mineral berat.

Indonesia dan India sepakat untuk melaksanakan studi kelayakan yang menyeluruh terhadap rencana pembangunan pabrik urea di Indonesia.

Jika studi kelayakan rampung, proses kerjasama akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan tentang perusahaan Indonesia dengan harga yang layak.

Menperin menekankan pembelian Pupuk oleh India dilakukan jika kebutuhan pupuk di dalam negeri sudah terpenuhi. Kementrian juga akan menunjuk perusahaan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek dan aktivitas pengembangan industri pupuk ini. (Siti Munawaroh).

JAKARTA - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri Holding) akan merevitalisasi pabtrik pupuk Sriwidjaja II. Sebab, pabrik tersebut sudah uzur.

Direktur Teknik dan Pengembangan Musthofa mengatakan, pabrik pupuk Sriwidjaja II sudah tidak efisien lagi. Produksinya hanya mencapai 2.000 metrik ton per hari (MTPD) amoniak dan 2.750 MTPD urea.

Sedangkan, konsumsi energinya sangat besar. “Kalau untuk amoniak mencapai 32 MMBTU per ton, kalau urea itu mencapai 26 MMBTU per ton,” ujarnya.

Nantinya, Pusri akan membangun pabrik baru yang kebutuhan bahan baku gas bumi mencapai 86 MMSCFD atau sekitar 29.670 MMSCF pertahun atau 593,4 BSCF untuk 20 tahun. “Ini jauh lebih irit dibandingkan pabrik Pusri II,” tambahannya.

Untuk biaya revitalisasi ini, Musthofa memperkirakan biayanya mencapai US$ 695 juta. Rencananya, proyek ini akan dilakukan mulai 2012 hingga 2014.

JAKARTA. PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri Holding) akan menghemat penggunaan gas alam untuk produksi pupuk. Produsen ini akan lebih fokus pada penggunaan energi listrik dan batubara untuk menggenjot produksi pupuk.

Direktur Teknik dan Pengembangan Pusri Musthofa menjelaskan, ada beberapa tujuan perusahaan pupuk menggunakan listrik dan batubara ketimbang gas alam. Pertama, selama ini tidak ada kepastian suplai gas alam. "Pasokan gas alam suka telat," ujarnya rabu (26/1).

Kedua, pemakaian pembangkit steam listrik berbahan bakar batubara untuk menghemat pemakaian gas alam.
Ketiga, gas alam hanya dipergunakan sebagai bahan baku proses. "Untuk produksi akan menggunakan listrik dan batu bara," jelasnya.

Pusri membutuhkan 4.364 ton batubara per hari atau sekitar 1,44 juta ton per tahun dengan nilai 4.200 kalori per kilogram. Menurut Musthofa, proyek ini akan dilakukan tahun 2012 sampai dengan 2014 nanti.

JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar mencopot seluruh komisaris BUMN pupuk yang berjumlah sekira 10 orang yang akan dilakukan pekan ini.

"Kementerian BUMN merombak, mencopot semua komisaris BUMN pupuk sekira 10 orang. Pencopotannya itu pekan ini pas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)," kata salah satu Komisaris Pupuk Kaltim yang diganti, Indarto, saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (20/1/2011).

Dia mengatakan bila Kementerian BUMN secara mendadak melakukan RUPSLB untuk merombak komisaris Pupuk Kaltim, termasuk dirinya dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

"Kementerian BUMN menggantinya pas RUPSLB. Namun sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Mantan kapolda Kaltim berencana menuntut, nanti menempuh jalur hukum. Kita terima lah habis RUPSLB," ungkapnya.

Berdasarkan informasi di lapangan, berikut jajaran komisaris di BUMN Pupuk:

Pupuk Kujang:
- Udhoro Kasih
- Parluhutan Hutahaean
- Noor Sutrisno
- Winarno Tohir
- Lexy

Pupuk Kaltim (ubah total):
- Pandu Djayanto
- Bambang Tjahyono
- Antonius
- Panggah Susanto
- Hari Priyono

Pupuk Iskandar Muda:
- Benny W
- Hasbalah Saad
- Humam Hamid
- Dadang Heru
- A Fadiel

Pusri Palembang:
- Irnanda
- Siti Nurbaya
- Maulana Singedi
- Amzulian Rifai
- Indra Jaya
- Ahmad Asyik

Petro Kimia Gresik:
- Sumaryo Gatot
- Mustofa
- Imam Apriyanto
- Julian Pasha
- Romulo Simbolon

Rekayasa Industri:
- Agus Tjahjana
- Ageng Purboyo
- Karseno
- Johny Sudarmono
- Darma Bakti

Mega Eltra:
- Yan Mustapha
- Moh Taufik
- Rully Tisna
- Roflek Natahadibrata

Sekadar informasi, dalam UU BUMN menyatakan bahwa masa jabatan Direktur dan Komisaris BUMN selama lima tahun. Jika diganti sebelum habis, RUPS harus memberitahukan alasannya.

Peraturan Menteri (Permen) BUMN menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN, Direktur dan Komisaris yang jelas pergantiannya belum habis masa jabatannya dan tidak ada pemberitahuan apa pun. Sehingga jelas melanggar aturan. (ade)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memutuskan untuk menempatkan beberapa orang yang menjabat dalam direksi Induk Usaha PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri untuk rangkap jabatan menjadi anggota dewan komisaris di anak usahanya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan pada anak-anak usaha Pusri.

"Saya ingin menjelaskan, komposisi komisaris dan direksi di anak-anak usaha BUMN Pusri. Ada yang mempertanyakan mengapa direksi holding merangkap menjadi komisaris anak perusahaan. Sy mau jelaskan memang itu kebijakan dari kami (Menteri BUMN)," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, Rabu (19/1/2011) usai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Pengamanan Pangan yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menurut Mustafa, penempatan direksi holding (induk usaha) Pusri itu dilakukan karena pembentukan holding BUMN pupuk tersebut masih baru, sehingga masih dalam tahap transisi. Perlakuan itu dilakukan dalam upaya membentuk kelompok usaha pupuk yang murni. "Direktur di holding kami minta untuk menjadi salah satu komisaris dari lima komisaris di anak perusahaan. Tujuannya untuk melancarkan komunikasi, membangun kebersamaan antara holding dengan subsidering company-nya. Jadi bukan secara diam-diam ini dititipkan orang kesana. Ini adalah kebijakan," ujarnya.

Mustafa menegaskan, penempatan anggota dewan direksi dalam dewan komisaris anak perusahaan BUMN adalah kebijakan yang sudah lumrah dilakukan di sesama BUMN. Salah satu yang sudah melakukannya adalah Direksi PT Telkom yang menjadi Komisaris Telkomsel. "Memang ini secara undang-undang tidak dilarang untuk melakukan hal ini. Yang tidak boleh adalah menjadi komisaris di perusahaan yang bukan anak usahanya," ujarnya.