Kabar Pusri

Pemerintah mengamankan distribusi pupuk nonurea bersubsidi dengan menunjuk PT Pupuk Kaltim dan Pupuk Kujang untuk menyalurkan pupuk NPK subsidi.

"Pasokan pupuk non urea bersubsidi khususnya jenis NPK juga didatangkan dari Kujang dan PKT. Sehingga, gangguan yang terjadi pada Petrogres tidak menghambat distribusi pupuk bersubsidi," kata Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Gunaryo, di Jakarta, kemarin.

Menurut Gunaryo, pabrik pupuk juga diperbolehkan mengimpor pupuk untuk alokasi pupuk bersubsidi namun hingga kini belum ada permintaan impor dari produsen pupuk. Untuk jenis pupuk non urea, para produsen selama ini telah melakukan impor karena bahan bakunya tidak dapat diperoleh di dalam negeri.

"Tugas kita hanya mengamankan pasokan pupuk pada musim tanam," ujar Gunaryo.

Mantan Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Omay K Wiraatmadja, dituntut pidana penjara empat tahun, dan denda Rp 200 juta subsider kurungan empat bulan, Rabu (31/1). Omay juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3,689 miliar, subsider penyitaan harta benda untuk dilelang atau dikenakan pidana kurungan dua tahun. Omay dituntut atas dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 4,292 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ninik Mariyanti, menyatakan Omay tidak terbukti melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang (UU) 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. ''Tidak terbukti ada unsur melawan hukum. Karena fasilitas yang diterimanya memang merupakan hak Omay. Tetapi, ada penyelewengan,'' ujar Ninik mengenai tidak terbuktinya dakwaan primer.

Omay dikenakan tuntutan atas dakwaan subsider, pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP. Omay dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama dan berkelanjutan, melalui penyelewengan jabatan. JPU dalam dakwaannya semula menyebutkan kerugian negara berjumlah Rp 10,353 miliar. Namun, dalam tuntutannya, jumlah kerugian negara hanya disebutkan Rp 4,292 miliar. Adapun jumlah uang pengganti yang dibebankan ke Omay adalah jumlah kerugian negara dikurangi sejumlah dana yang telah disita.

Perbedaan jumlah kerugian negara antara dakwaan dan tuntutan, kata Ninik, didapatkan dari beberapa fakta persidangan. Ada beberapa kendaraan yang semula didakwa bukan kendaraan dinas, ternyata di persidangan terbukti merupakan kendaraan dinas. Selain itu, masalah 11 nomor telepon genggam Omay. ''Ternyata tidak masalah banyaknya nomor, karena perusahaan hanya mengatur mengenai jumlah telepon genggamnya,'' kata Ninik. Namun, adanya rekening telepon anak dan istri Omay yang dibayar PKT, tetap dimasukkan dalam tuntutan.

Faktor yang memberatkan tuntutan, menurut JPU, adalah tindakan Omay tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tindakan Omay juga dianggap tidak memberikan contoh kepemimpinan yang profesional. Adapun faktor meringankan, Omay bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, telah mengembalikan Rp 536,598 juta dari jumlah yang didakwakan semula. Rincian dana yang dikembalikan adalah Rp 136 juta sebagai back charges biaya perawatan rumah, Rp 97 juta biaya sewa mobil pajero, dan Rp 302 juta untuk hak opsi dengan PT Kaltim Nusa Etika (KNE).

Atas tuntutan JPU, selain pembelaan dari pengacaranya, Omay juga akan mengajukan pembelaan sendiri. Di muka sidang, Omay menyatakan tuntutan JPU tidak mempertimbangkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan. ''Ada beberapa faktor dan penjelasan di persidangan yang tidak mengeliminir dakwaan dalam tuntutan,'' ujarnya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diketuai Sri Mulyani, memberikan waktu 9 hari untuk penyusunan pembelaan. Sidang berikut akan digelar pada Jumat (9/2).

Pemerintah berencana menambah subsidi pupuk sebesar Rp2,5 triliun dan melakukan hujan buatan. Hal ini ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi beras sebesar dua juta ton di 2007.

"Tanpa program tambahan pun, subsidi pupuk masih kurang Rp1,7 triliun. Jika harus menambah SP36 dan NPK, maka harus menambah subsidi lagi sebesar Rp800 miliar. Sampai saat ini belum jelas dari mana dananya, tapi diharapkan bisa dipenuhi di APBN-P," ungkap Menteri Pertanian Anton Apriyantono usai rapat koordinasi bidang perberasan di kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Selasa (30/1).

Lebih jauh Anton mengatakan, hingga kini pemerintah tetap berkomitmen mencapai target yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni menambah produksi beras nasional hingga dua juta ton lebih tahun ini.

Namun, target itu terhambat beberapa masalah seperti cuaca dan juga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Untuk ketersediaan pupuk bersubsidi tahun ini pemerintah menganggarkan subsidi sebesar Rp5,79 triliun.

Jumlah ini untuk menyubsidi pupuk sebanyak 6,7juta ton. Akan tetapi, beberapa daerah mengeluhkan kurangnya alokasi pupuk bersubsidi yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Dengan pencanangan program ini, kebutuhan pupuk kembali bertambah khususnya untuk jenis SP36 dan NPK senilai Rp800 miliar. Dengan demikian, kebutuhan tambahan subsidi pupuk mencapai Rp2,5 triliun.

Meski begitu, Anton mengatakan alokasi ini belum mendapat persetujuan terkait anggarannya. Sampai kemarin, rakor belum bisa memutuskan apakah menyetujui penambahan subsidi tersebut. Akan tetapi, kemungkinan besar akan diputuskan dalam APBN-P.

"Sebelum itu diputuskan kita tetap akan menggunakan alokasi yang lama, menunggu keputusan minggu depan untuk dibicarakan lagi," katanya.

Lebih jauh, Anton mengatakan dalam waktu dekat akan dilaksanakan hujan buatan di lokasi waduk berada untuk menambah debit airnya. "Kita akan melaksanakan hujan buatan di atas waduk-waduk dan saluran irigasi. Pelaksanaannya akan dilakukan mulai Maret, April, dan Mei tergantung kebutuhan. Selain itu juga dilakukan perbaikan irigasi yang dananya sudah disetujui dan disiapkan," tutur Anton.

Namun, Anton enggan menyebutkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan hujan buatan. Pasalnya, untuk tugas ini akan dilakukan dibawah koordinasi Departemen PU. "Tanyakan pada Departemen PU, saya tidak bisa menjawab apa yang saya tidak faham," ujarnya. (Toh/OL-06)

Indonesia saat ini masih kekurangan produksi pupuk khususnya untuk jenis SP-36. Produksi Petrokimia Gresik setahun hanya sejuta ton, padahal kebutuhan untuk sektor subsidi saja mencapai 1,3 juta ton.

"Produksi pupuk kita per tahun untuk jenis NPK mencapai 850 ribu ton sedangkan SP-36 satu juta ton. Tapi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi kita sanggup," ungkap Direktur Utama Petrokimia Gresik Arifin Tasrif melalui sambungan telepon kepada Media Indonesia, Rabu (31/1).

Sebelumnya, pemerintah mencanangkan peningkatan produksi beras nasional hingga dua juta ton tahun ini. Untuk itu dibutuhkan pupuk SP-36 sebesar 1,3 juta ton dan NPK sebanyak satu juta ton.

Untuk NPK, selain Petrokimia Gresik terdapat produsen lain yakni Pupuk Kalimantan Timur dan Pupuk Kujang. Sedangkan, untuk SP-36 kemungkinan besar perlu adanya impor untuk kebutuhan ini dan kebutuhan untuk sektor pertanian non pangan yang tidak disubsidi.

Namun, ketika ditanya kemungkinan adanya impor ataupun investasi untuk menambah kapasitas produksi, Arifin enggan menjawab. Dia hanya mengingatkan, memasarkan pupuk dari pabrik lain tidak mudah setelah saat ini dipasok perusahaannya.

"Apakah produk lain tersebut telah banyak di pasar?" tanyanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan pemerintah akan menambah subsidi pupuk bagi sektor pangan. Kenaikan subsidi tersebut mencapai Rp2,5 triliun. Sedangkan, subsidi yang sudah dianggarkan sebesar Rp5,79 triliun.

Penambahan ini untuk menyubsidi penambahan pupuk jenis SP-36 sebanyak 600 ribu ton dan NPK 300 ribu ton. (Toh/OL-03)

Mengejar target produksi pada tahun 2007, Provinsi Sumsel mendapatkan jatah alokasi pupuk bersubsidi 214.237 ton. Hal itu sesuai dengan alokasi Permentan No 66/Permentan/OT.140/12/2006. Padahal, total kebutuhan yang diusulkan ke pusat 772.891,84 ton.

"Ada kekurangan alokasi pupuk subsidi untuk Sumsel sebesar 558.674,84 ton. Hanya saja, nanti kita akan menerapkan teknologi baru seperti Nutrisi Saputra dan jenis pupuk organik lainnya," ungkap Ir H Trisbani Arief MM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumsel, di ruang kerjanya, kemarin (2/2).

Dijelaskan, mengacu Permentan, alokasi pupuk bersubsidi untuk Urea sebanyak 160 ribu ton, SP-36 (36.557 ton), ZA (5.233 ton), dan NPK Phonska (12.427 ton). Jumlah itu tidak berbeda jauh dari tahun 2006 lalu, dimana Urea (160 ribu ton), SP-36 (40 ribu ton), ZA (4.200 ton), dan NPK Phonska (3 ribu ton).

Menurut Trisbani, saat pengusulan 2007, urea dimintakan 413.930,78 ton, SP-36 (303.777,25 ton), ZA (18.888,82 ton), dan NPK Phonska ( 36.294,99 ton). "Dilihat dari usulan masing-masing sektor kebutuhan, jelas alokasi pupuk bersubdisi ini masih sangat kurang."

Ia menyebutkan, urea untuk kebutuhan tanaman pangan dan holtikultura (TPH) dibutuhkan 147.652,42 ton. Alokasinya hanya 118.747 ton. Perkebunan butuh 166.770,36 ton, dialokasikan 35.302 ton. Terakhir, perikanan dibutuhkan 99.344 ton, alokasi 5.478 ton.

Diungkapnanya, dari enam Provinsi di Indoensia, Sumsel ditunjuk menjadi salah satu daerah penyangga beras nasional sebesar 2 juta ton. Pada tahun 2007, pusat menargetkan peningkatan produksi beras Sumsel mencapai 80 ribu ton. Provinsi lain, Jawa Timur (Jatim) menjadi penyangga nasional terbesar 1 juta ton. Diikuti provinsi penyangga lainnya seperti Jateng, Jabar, Sulsel, dan Lampung.

Menruut Trisbani, ditunjuknya Sumsel menjadi salah satu penyangga beras nasional, cukup beralasan. Sudah sejalan dengan target Sumsel lumbung pangan dengan pencapaian sasaran produksi beras pada tahun 2007 sebesar 180 ribu ton.

"Sebenarnya sudah tidak ada masalah target pusat 80 ribu ton. Sebab, sasaran kita di atas itu. Target pesimis kita sekitar 100 ribu ton bisa tercapai. Dan target pencapaian sudah diinstruksi kepada kabupaten/kota 180 ribu akan terus dikejar," imbuhnya.

Saat ini, Sumsel melakukan penambahan luas areal persawahan 47 ribu ha yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Di samping, mengajukan alokasi tambahan pupuk subsidi sebesar 73.679 ton.

"Kita ada peluang meminta tambahan alokasi pupuk karena kita menjadi salah satu sentra penyangga beras nasional. Memang permintaan tidak banyak, tetapi dihitung dari efisiensi penggunaan pupuk untuk areal perluasan tambahan. Sebab, cadangan pupuk nasional hanya sekitar 200 ton," ungkapnya.

Khusus untuk areal baru seluas 47 ribu ha, Trisbani mengungkapkan, ada bantuan khusus dan pengawalan dari pemerintah pusat. Di antaranya dilakukan pembinaan. Jika terjadi sesuatu dan petani tidak mampu untuk menanam kembali, pemerintah akan turun tangan. Tetapi di luar kendalam kondisi banjir dan kekeringan.

Diperkirakan, dari tambahan areal ini pencapaian produksi 372.270 ton gabah kering giling (GKG). Secara keseluruhan, target produksi pada 2007 sebesar 2.856.252 ton GKG atau setara dengan 1.805.151 ton beras dengan areal panen seluas 675.172 hektare.

Sekadar mengingatkan, realiasasi pada 2006 dari target sebesar 1,7 juta ton terealisasi 1,5 juta ton dengan luas areal panen 630.195 hektare. "Memang target kita tidak terkejar karena kondisi alam pada 2006. Hanya masih berada diatas target nasional kenaikan 5 persen kita 7 persen. Makanya, kekurangan target pada tahun lalu kita kejar pada 2007 dan harus kerja keras," pungkasnya.(19)

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) hingga kini belum menentukan sumber pendanaan untuk melunasi obligasi I/2002 sebesar Rp 600 miliar yang akan jatuh tempo pada Mei 2007. Perseroan sedang membuat kajian keuangan jangka panjang untuk mengetahui pola-pola pendanaan yang tepat.

"Ada beberapa alternatif pendanaan. Namun kami belum dapat menentukan sumber dana yang akan dijadikan untuk pelunasan obligasi tersebut," kata Dirut Pupuk Kaltim, IB Agra Kusuma dalam keterangannya kepada BES, Jumat (19/1).

Menurutnya ada beberapa sumber dana yang dimiliki perseroan, yakni dana yang berasal dari pendapatan atas penjualan hasil produksi serta dana yang berasal dari pencairan subsidi pupuk. Direncanakan pada Januari 2007 akan cair dana Rp300 miliar atas tagihan subsidi bulan Desember 2006. "Dana ini akan kami alokasikan sebagai sumber pendanaan pelunasan obligasi," katanya.

Selain itu terdapat dana yang berasal dari fasilitas standby loan. Saat ini perseroan mempunyai fasilitas kredit dari bank yang masih dapat digunakan dengan plafon Rp600 miliar dan US$15 juta.

Dari dana obligasi sebesar Rp600 miliar, 50 persen digunakan untuk modal kerja perseroan dan 50 persen lagi untuk membangun proyek Pupuk Kaltim.

Obligasi tersebut ditawarkan dengan tiga seri yaitu obligasi Seri A-1 dengan tingkat bunga tetap dan harga penawarannya 100 persen dari harga nominal. "Bunganya sendiri tetap sepanjang umur obligasi sebesar 18-18,5 persen per tahun," ungkapnya.

Seri Obligasi lainnya adalah Seri A-2, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap namun harga penawarannya dibawah harga nominal sebesar 95,174?98,374 persen. Bunga obligasi A-2 itu sendiri adalah 17-1,5% per tahunnya.

Sedangkan obligasi yang ketiga adalah obligasi seri B, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap dan mengambang. Tingkat bunga untuk tahun pertama sebesar 18-18,5% sedangkan untuk tahun selanjutnya sampai dengan jatuh tempo mengambang dengan perhitungan sebesar Average Time Deposit (ATD) 3 bulan plus 1,5-2,5 persen per tahunnya.

Harga penawaran untuk obligasi ini adalah 100% dari harga nominal. Nilai denominasi ketiga seri obligasi ini paling rendah Rp50 juta. (Sdk/OL-06)

Apabila PT Pangan Energi Nusantara (PT PEN) usulan Kementerian BUMN dapat beroperasi, akan ada sekitar 1,2 juta orang di sawah (on farm) dan 41.000 orang di luar sawah (off farm) dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja mulai 2007 sampai dengan 2010.

?Paling tidak jumlah tenaga kerja sebesar ini dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang dari tahun ke tahun terus meningkat,? ujar Hadi Mustofa, staf media dari Kementerian BUMN, Selasa (11/1).

Selain itu, melalui PT PEN ini tentu kesejahteraan petani akan meningkat dan juga punya kesempatan untuk bisa meraih saham dalam perusahaan BUMP (Badan Usaha Milik Petani) sejauh mereka menjadi anggota dari BUMP yang menjadi mitra dan sekaligus shareholder pada PT PEN.

PT PEN yang diusulkan tidak hanya dapat menjadikan Indonesia swasembada pangan dalam hal ini beras tetapi juga akan mampu mengekspor beras dan selama ini Indonesia selalu pengimpor beras dari tahun ke tahun, tegas Hadi.

Agar dapat swasembada beras serta meningkatkan kesejateraan para petani yang selama ini nasib mereka tidak pernah berobah setelah merdeka 62 tahun, Kementerian Negara BUMN mempunyai ide untuk mensinergikan sembilan BUMN yang sekaligus menjadi stakeholder dalam PT PEN yang ingin dibentuk.

PT PEN yang diharapkan terbentuk di kuartal kedua tahun ini akan bertindak sebagai penggerak awal berdirinya Badan Usaha Milik Petani (BUMP), ujar Menteri BUMN Sugiarto dalam kunjungan ke pabrik pengilingan beras terbesar di Indonesia yang berlokasi di Desa J (atisari, Kab. Cikampek, pekan lalu.

Kesembilan BUMN yang akan membentuk konsorsium adalah Badan Urusan Logistik (Bulog), Pusri, PT. Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia, PT. Pupuk Kujang, PT. Jasa Tirta I, PT. Jasa Tirta II, PT. Sang Hyang Sri (SHS) dan PT. Pertani.

PT PEN yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani, produksi padi yang lebih tinggi serta memperbaiki daya beli petani itu, akan menangani mulai dari pembiayaan, riset, pelatihan, dan pembelian beras produksi petani yang menjadi mitra mereka.

BUMP yang merupakan mitra dan shareholder dari PT PEN juga melakukan membina terhadap anggotanya dalam hal ini petani baik dalam pengadaan dana, bibit, pupuk dan tehnik penanaman yang baik serta pemilikan saham BUMP itu sendiri, dan pembelian hasil produksi petani oleh Bulog dan pihak swasta yang menjadi anggota PT PEN.

Dengan sendirinya seluruh BUMN yang merupakan stakeholder dari PT PEN akan berusaha membantu petani dalam semua hal, sehingga kondisi inilah yang membuat petani semakin dapat berkembang baik dalam dalam penghasil dan pemilikan lahan, karena mereka dapat pinjam uang bank dengan bunga 9% untuk membeli tanah agar bisa menjadi petani pemilik dan bukan hanya petani penggarap terus seumur hidup.

Selain itu, PT PEN juga memiliki tujuan jangka pendek, yakni bagaimana dapat memenuhi target pemerintah yang ingin menambah pasokan beras sebanyak dua juta ton pada tahun 2007.

Menurut Sugiharto, pemerintah saat ini memiliki berbagai elemen yang seharusnya bisa membuat produksi padi petani meningkat. Sayang, hingga kini belum ada satu organisasipun yang bisa menjalankan fungsinya agar berbagai elemen yang ada dapat bekerja maksimal.

Berkenaan dengan pembangunan BUMP, studi Kementerian Negara BUMN menyebutkan perlunya dana investasi sebesar Rp48,48 trilliun yang akan digunakan untuk membangun 100 BUMP diseluruh Indonesia hingga tahun 2010. Sebagai permulaan, tahun ini akan dibangun sekitar10 BUMP.

Apabila rencana ini bisa terwujud, Indonesia tidak hanya bisa swasembada pangan, tapi juga bisa mengekspor beras, tagasnya. (ant)

Kunjungan kerja Gubernur Sumsel Ir Syahrial Oesman MM beserta jajarannya ke Hongaria beberapa waktu lalu mendapat respons dari pemerintah Hongaria. Kemarin, Duta Besar (Dubes) Hongaria, Mr Mihally Illes datang ke Sumsel untuk memantau perkembangan investasi Garvox terkait pembangunan proyek PLTU mulut tambang Merapi 400 MW di Tanjung Enim.

Tak hanya itu, Mihally didampingi Mr Andras Hrabovsky kepada Gubernur Syahrial saat pertemuan di ruang Bina Praja Pemprov Sumsel mengatakan, kedatangan mereka juga bertujuan memperkenalkan diri sebagai dubes baru di Indonesia. Disamping, menjajaki peluang investasi di bidang lainnya.

"Tidak hanya investasi ketenagalistrikan. Bidang pendidikan dan kesehatan juga diteruskan. Kita tadi sudah berkunjung ke Universitas Sriwijaya (Unsri), untuk membuka peluang kerja sama. Termasuk dalam hal kemungkinan dukungan dana. Kita akan terus melakukan berbagai hubungan kerja sama dengan Sumsel dalam berbagai bidang,?? tegas Dubes Hongaria Mihally dengan dialek Indonesia.

"Kita juga melihat PT Pusri, juga ke lokasi PLTU mulut tambang investasi Garvox di Tanjung Enim,? katanya lagi dengan suara lantang. Yang jelas, lanjut Mihally, kunjungan singkat selama dua hari akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. ?Saya memang tidak bisa mengunjungi banyak tempat. Tapi lain waktu saya akan kembali lagi ke sini untuk mengunjungi tempat yang lain,?? janjinya.

Gubernur Sumsel Ir Syahrial Oesman MM mengatakan, kunjungan Dubes Hongaria ke Sumsel merupakan tindak lanjut kerja sama bilateral Indonesia-Hongaria. "Kerj asama ini sudah terjalin cukup lama dengan tiga daerah, di antaranya Sumsel, Kepulauan Riau, dan Bandung. Khusus Sumsel, kerja sama yang sedang berjalan di antaranya pembangunan pembangkit listrik oleh Garvox, pendidikan, serta kesehatan,?? ujar gubernur usai mengantar Dubes Hongaria.

Diharapkan, kunjungan Dubes baru Hongaria ini bisa melihat langsung potensi yang ada di Sumsel. Termasuk menindaklanjuti berbagai bidang kerja sama yang dapat dijalin dua negara. (19)

Tanggal 2 & 3 Jan 2007, staf kementerian BUMN berkunjung ke PT Pusri. Didampingi oleh Manajer Humas dan Hukum bertempat diruang rapat Dept TI bersama - sama membahas mengenai TI Pusri dan EIS.<

Staf kementerian BUMN bapak Sunarsip selaku ketua Tim Pembangunan  EIS BUMN, menyatakan maksud kedatangan mereka dalam rangka pembangunan data EIS kementerian BUMN dan untuk kebutuhan itu mereka akan mengunjungi BUMN Holding seprti : PT Pusri, PT Semen Gresik dll. Manajer TI bapak Irza Weldy yang didampingi staf memberikan penjelasan mengenai proses data dan tehnologi di PT Pusri.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso memaparkan kepala daerah berhak merealokasi kebutuhan pupuk antarwilayah. "Supaya penanganan kelangkaan lebih cepat," tutur dia kepada Tempo di Jakarta kemarin.

Ketentuan baru ini, menurut dia, tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 2007. Dalam dokumen 34 halaman itu disebutkan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah akan dipenuhi melalui realokasi antarwilayah.

Peraturan yang diteken pada 29 Desember lalu itu menyebutkan bupati atau wali kota berhak melakukan relokasi antarkecamatan, sedangkan gubernur melakukan relokasi antarkabupaten atau kota.

Lebih lanjut realokasi antarprovinsi menjadi kewenangan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian. "Jadi tidak semuanya harus Menteri Pertanian," kata Sutarto.

Peraturan itu juga menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan cadangan urea 200 ribu ton untuk mengatasi kelangkaan, terutama pada puncak musim tanam. Cadangan yang dikelola langsung Departemen Pertanian ini diambil dari jatah urea bersubsidi 2007 sebanyak 4,5 juta ton.

Meski begitu, Sutarto menjamin aturan baru ini tidak bakal bertabrakan dengan aturan Departemen Perdagangan yang mengurus distribusi. Menurut dia, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tetap diatur Departemen Perdagangan.

Dokumen tersebut juga menyatakan tidak ada kenaikan harga pupuk bersubsidi. Harga urea dipatok Rp 1.200 per kilogram. Sedangkan ZA, SP-36, dan NPK masing-masing Rp 1.050, Rp 1.550, dan Rp 1.750 per kilogram.

Tahun ini alokasi pupuk bersubsidi mencapai 6,7 juta ton. Jumlah ini terdiri atas 4,5 juta ton urea, 800 ribu ton SP-36, 700 ribu ton ZA, dan 700 ribu ton NPK.

Jatah ini bakal dipenuhi oleh empat produsen pupuk. Mereka adalah PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik. EWO RASWA

Selain industri keramik, kata Kalla, pabrik pupuk juga diminta untuk membangun pabrik di negara lain yang memiliki cadangan gas. Gas merupakan bahan baku pembuatan pupuk. "PT Pupuk Sriwijaya telah menjajaki pembangunan pabrik di Iran dan Qatar," ujarnya, Jumat (29/12).

Kalla mengatakan, pembangunan pipa gas dari Sumatera ke Jawa akan menambah pasokan gas untuk industri. Selain penyaluran gas melalui pipa, ladang minyak di Cepu yang dikelola ExxonMobil dan Pertamina diharapkan dapat menambah pasokan gas industri di Jawa. "Targetnya pada 2009 Cepu sudah bisa berproduksi," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana membatalkan penyaluran pipa gas melalui pipa dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Pembangunan pipa gas bawah laut tersebut dinilai tidak efisien. Selain itu, cadangan gas di Kalimantan Timur sudah terikat kontrak dengan pembeli di luar negeri dan tidak cukup untuk memenuhi kebuhan gas dalam negeri.

Hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk membatalkan proyek pipa gas Kalimantan Timur ke Jawa Tengah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum memastikan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau dibatalkan oleh pemerintah.

SUTARTO | ALI NY

"Kendati demikian PKT masih menghasilkan laba sebelum pajak sekitar Rp 326 miliar (setelah konsolidasi) atau 537 persen di atas RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)," kata Plt Dirut PKT, IB Agra Kusuma pada keterangan pers, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Sementara itu, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berharap bisa mengelola bisnis pupuk lebih leluasa. "Pada tahun 2007 manajemen PT Pusri mengharapkan pemerintah lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola bisnis penjualan pupuk urea khususnya kebijakan untuk melakukan ekspor ke luar negeri," kata Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri di tempat terpisah.

PKT pada tahun 2005 lalu, membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 383 miliar atau naik sekitar 151 persen dibanding tahun 2004 yang menghasilkan laba bersih Rp 152 miliar.

Agra mengatakan tahun 2006 banyak masalah dan tantangan yang dihadapi industri pupuk nasional pada umumnya, terutama terkait pasokan gas. Tahun 2006, PKT mendapat tugas PSO (public service obligation) berupa swap gas sebanyak 10 persen dari gas yang dimiliki PKT atau tiga kargo LNG untuk menghidupkan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) selama enam bulan. Akibatnya PKT kehilangan potensi produksi urea sekitar 350 ribu ton.

"Kondisi keuangan PKT terbantu oleh kebijakan pemerintah yang sejak September 2006 mengubah pola subsidi pupuk dari subsidi gas menjadi subsidi harga. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan DPR atas upayanya membantu pabrik pupuk," katanya.

Kendati laba PKT turun tahun ini, namun ditambahkan Direktur Keuangan Eko Sunarko, deviden yang diserahkan BUMN pupuk itu kepada pemerintah mencapai Rp 113,5 miliar atau naik dibandingkan tahun 2005 yang mencapai Rp 59 miliar.

Lebih jauh, Plt Dirut PKT IB Agra Kusuma yang juga Direktur Pemasaran mengatakan pada 2006 produksi urea PKT mencapai 2,193 juta ton turun dibandingkan tahun 2005 yang mencapai 2,665 jutaton. Namun produksi urea 2006 sedikit lebih tinggi dari RKAP yang ditargetkan sebesar 2,113 juta ton.

Demikian pula dengan amonia, produksinya hanya mencapai 1,571 juta ton atau 104 persen di atas RKAP sebesar 1,504 juta ton, namun turun dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 1,866 juga ton.

"Dari jumlah urea yang kami produksi itu, sekitar 1,6 juta ton dipasok untuk memenuhi PSO kebutuhan pupuk urea bersubsidi atau 105 persen di atas SK Mentan. Di samping itu juga memasok pupuk untuk wilayah kerja produsen lain yang mengalami gangguan teknis," katanya.

Agra mengatakan sampai akhir tahun 2006 total distribusi pupuk urea ke produsen lain mencapai 193.038 ton yang terdiri dari pasokan ke Petrogres di Jatim (51 ribu ton), PIM di NAD (54.603 ton), dan Pusri (87.135 ton).

Laba PKT, kata dia, juga diperoleh dari penjualan pupuk non subsidi ke perkebunan dan industri. Pada 2006 total omzet penjualan pupuk non subsidi sebesar 668.837 ton dan amonia sebanyak 396.434 ton mencapai Rp4,977 triliun.

Ekspor
Dirut Pusri Dadang mengatakan keleluasan untuk mengelola pupuk diharapkan PT Pusri itu terkait dengan tidak dikeluarkannya izin untuk ekspor pupuk urea tahun 2006. Kebijakan itu akibat kekhawatiran pemerintah akan kurangnya stok urea pupuk bersubsidi di petani. Padahal selama tahun 2006 produksi pupuk urea di gudang-gudang yang ada berlimpah sehingga harus melakukan open storage (penyimpanan pupuk di luar gudang) dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Jika PT Pusri sudah menjamin stok urea bersubsidi aman, itu artinya dengan neraca pupuk yang sudah benar tentu Pusri diizinkan untuk ekspor. Namun selama ini ada kekhawatiran bahwa Pusri tidak bisa melayani seluruh kebutuhan pupuk subsidi. Namun Alhamudulillah semuanya bisa", ujar kata Dadang.

PT Pusri juga mengharapkan pemerintah memberikan jalan keluar kepada BUMN pupuk yang berkantor pusat di Palembang ini. Apalagi adanya penyimpanan pupuk yang terlalu lama cukup merepotnya kalau kalau terjadi kerusakan sebab keterbasan masa penyimpanan. "Kita mengharapkan pemerintah memberi jalan keluar sebab pupuk itu ada umurnya dan bisa rusak jika terlalu lama di simpan", tambahnya.

Dadang menjelaskan, jika Pusri sudah memberikan angka riil kebutuhan pupuk nasional itu berarti bahwa kebutuhan urea akan dijamin tidak perlu ada kekhawatiran bahwa urea bersubsidi itu bisa kurang. "Apalagi angkanya sudah jelas ada. Kalau kebutuhan misalnya 4,3 juta ton, dan produksi kita 5,6 juta, berarti ada kelebihan produksi," ungkap Dadang.

(oed/ant )