Pusri News

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Sebagai salah satu upaya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan dan implementasi Millennial Agrosolution, Pusri melaksanakan Farmer Meeting Millennial Agrosolution PT Pupuk Sriwidjaja Palembang “Petani Milenial Bangkit, Indonesia Maju” yang bertempat di Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Lago, Banyuasin (21/06/2021).

 

Millennial Agrosolution (Minion) Pusri ini sebelumnya diresmikan pada saat kunjungan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ke Palembang (02/06). Untuk itu sebagai tindak lanjut program ini, Minion Pusri melaksanakan acara Farmer Meeting yang dihadiri oleh Sekreteris Desa Bangun Sari, Nengah Mirseh, Ketua Umum Ikatan Duta Pertanian Sumatera Selatan, Gusti S,Pd, Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumsel, Drs. H M. Zain Ismed,MBA,  AVP Penjualan Sumsel Pusri, Amani Muthi’ah, AVP Pengelolaan Ekosistem Agrosolution Pusri, Virlianda Sysmita dan manajemen Pusri lainnya yang berkesempatan hadir.

 

Amani Muthi’ah mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencetak petani milenial yang berjiwa enterprenuership, dan juga meningkatkan minat milenial di sektor pertanian.Pengurangan kuota stok pupuk urea bersubsidi dan NPK bersubsidi setiap tahun nya harus digerakkan dengan melakukan pengenalan pupuk non subsidi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, karena tanaman membutuhkan sumber hara yang banyak, ketimbang memakai pupuk subsidi yang sedikit.

“Melalui kegiatan ini kami berharap dapat mendorong generasi muda untuk tertarik dalam berkontribusi pada sektor pertanian melalui inovasi, ide yang fresh dan kreativitas tinggi”, jelas Amani.

 

Pada kesempatan ini, AVP Pengelolaan Ekosistem Agrosolution Pusri, Virlianda Sysmita juga mengatakan bahwa Analisa usaha tani pada tanaman jagung menggunakan pupuk non subsidi akan lebih baik hasilnya, karena pupuk tersebut tersedia dan tepat waktu pemupukan, dibandingkan pupuk subsidi yang perlu melalui banyak tahap verifikasi untuk mendapatkannya.

 

Virlianda mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya kegiatan ini. “Melalui kegiatan farmer meeting milenial agrosolution PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini yang berkolaborasi dengan Ikatan Duta Pertanian Sumatera Selatan dapat bersinergi untuk mensejahterakan petani. “ujar Virlianda.

 

Diharapkan kedepannya dapat dibentuk wadah seperti koperasi pertanian milenial agrosolution yang mandiri dibawah binaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumsel agar menjadi mitra intregrator antara petani dan para stakeholder khususnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Sumber:https://palembang.tribunnews.com/2021/06/22/farmer-meeting-pusri-cetak-millennials-agrosolution

 

Bisnis.com, MATARAM - Petani di Nusa Tenggara Barat didorong untuk tidak bergantung pada pupuk bersubsidi karena keterbatasan kuota pupuk subsidi dari pemerintah setiap tahunnya. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Tri Wahyudi Saleh menjelaskan pengajuan pupuk subsidi setiap tahun ke Kementerian Pertanian pada 2021 mencapai 24 juta ton, sementara kuota yang bisa direalisasikan pemerintah hanya 9 juta ton untuk seluruh Indonesia. "Kuota pupuk subsidi terbatas sekali, oleh sebab itu petani di NTB harus bisa lepas dari ketergantungan pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi dan inovasi pupuk baru," jelas Tri pada Rabu (16/6/2021).

 

Distributor pupuk di NTB diharapkan mampu berperan mengajak masyarakat untuk lepas ketergantungan petani dari pupuk subsidi. PT Pusri Palembang mencanangkan produk pupuk baru berbasis lokal melalui Agrosolutions sebagai salah satu langkah melepas ketergantungan petani dari pupuk subsidi.

 

"NTB akan luar biasa jika bisa lepas dari pupuk subsidi, untuk itu kami buat produk inovasi unggulan non subsidi yaitu NPK singkong dan NPK kopi yang sudah terbukti meningkatkan hasil produksi dan telah disertifikasi. Selain itu ada juga produk inovasi seperti pupuk NPK 15-15-15 dan NPK 16-16-16 untuk tanaman pangan, NPK 12-12-17-2 dan NPK 13-6-27-4 untuk komoditi sawit," ujar Tri. PT.Pusri menyatakan siap mendistribusikan pupuk inovasi unggulan melalui 29 distributor untuk melepas ketergantungan petani NTB. Tidak menutup kemungkinan juga NTB bisa dijadikan pilot project melepas ketergantungan dari pupuk subsidi.

 

"Potensi NTB luar biasa, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pilot project lepas dari pupuk subsidi," ujar Tri. (K48)

 

Sumber:https://bali.bisnis.com/read/20210616/537/1406315/pusri-tawari-petani-ntb-pupuk-berbasis-lokal

PALEMBANG – PT Pusri melaksanakan E-signing kontrak gas dengan Pertamina EP, secara virtual, kemarin (20/5). Pelaksanaan e-signing ini dilakukan oleh Direktur Utama Pusri, Mulyono Prawiro disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

Dalam seremoni penandatanganan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat selaku holding Pupuk yang menaungi PT Pusri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, President Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, dan para pimpinan perusahaan pembeli gas lainnya.

 

‘’Ini upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku gas dalam pembuatan pupuk urea,’’ kata Manager Humas PT Pusri Soerjo Hartono dalam rilisnya. Kontrak Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Pusri Palembang, untuk jangka waktu lima tahun dari 2018-2023. Acara yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

 

Dikatakan, saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik yaitu sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Adapun volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut : – Periode 1 Jan 2018 – 31 Des 2018 sebesar 166 MMSCFD – Periode 1 Jan 2019 – 31 Des 2019 sebesar 145 MMSCFD – Periode 1 Januari s.d 12April 2020 sebesar 140 MMSCFD – Periode 13April 2020 – 31 Desember 2023 Sebesar 120 BBTUD.

 

‘’Nah melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya. Ketersediaan gas ini menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien, serta terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional,’’ katanya.

 

Pelaksanaan e-signing juga bentuk berlakunya the new normal ditengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan physical distancing, tutup Manager Humas PT Pusri. (wik/ril)

Sumber : https://sumeks.co/pusri-e-signing-kontrak-gas-dengan-pertamina-ep/

 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku gas dalam pembuatan pupuk urea, PT Pusri Palembang melaksanaan E-Signing Perjanjian Jual Beli Gas Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Pusri Palembang, untuk jangka waktu lima tahun dari 2018-2023.

 

Acara yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, yang dilaksanakan secara virtual pada Hari Rabu (20/05/2020).

 

Pelaksanaan e-signing ini dilakukan oleh Direktur Utama Pusri, Mulyono Prawiro disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

Dalam seremoni penandatanganan tersebut turut hadir Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas

Asikin Idat selaku holding Pupuk yang menaungi PT Pusri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, President Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, dan para pimpinan perusahaan pembeli gas lainnya.

 

Hingga saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik yaitu sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Adapun volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Periode 1 Jan 2018 – 31 Des 2018 sebesar 166 MMSCFD

- Periode 1 Jan 2019 – 31 Des 2019 sebesar 145 MMSCFD

- Periode 1 Januari s.d 12April 2020 sebesar 140 MMSCFD

- Periode 13April 2020 – 31 Desember 2023 Sebesar 120 BBTUD

 

Melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya. Ketersediaan gas ini menjadi factor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien, serta terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 

Pelaksanaan e-signing ini merupakan bentuk berlakunya the new normal ditengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan physical distancing, ujar Manager Humas PT Pusri.

Sumber :https://palembang.tribunnews.com/2020/05/21/pusri-laksanakan-e-signing-kontrak-gas-dengan-pertamina-ep

 

 

 

 

 

Palembang (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melakukan perjanjian kontrak pembelian gas bumi Pertamina EP selama lima tahun, 2018-2023.

 

Rilis pers diterima ANTARA, Rabu, penandatanganan kontrak secara virtual ini diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

 

Pelaksanaan e-signing ini dilakukan oleh Direktur Utama Pusri Mulyono Prawiro dengan disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

Acara seremoni penandatanganan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat selaku holding Pupuk yang menaungi PT Pusri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, President Director PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, dan para pimpinan perusahaan pembeli gas lainnya.

 

Hingga saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik yaitu sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Adapun volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pusri Palembang dalam jangka waktu 2018-2023, yakni pada periode 1 Jan 2018-31 Des 2018 sebesar 166 MMSCFD, periode 1 Jan 2019-31 Des 2019 sebesar 145 MMSCFD, periode 1 Januari-12 April 2020 sebesar 140 MMSCFD, dan periode 13 April 2020-31 Desember 2023 Sebesar 120 BBTUD.

 

Melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya.

 

Ketersediaan gas ini menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien, serta terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 

Pelaksanaan e-signing ini merupakan bentuk berlakunya the new normal ditengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan physical distancing.


sumber : https://sumsel.antaranews.com/berita/469720/pusri-kontrak-pembelian-gas-pertamina-ep-selama-lima-tahun

 

Palembang (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melakukan perjanjian kontrak pembelian gas bumi dari PT Pertamina EP dalam jangka waktu lima tahun 2018 - 2023.

 

Penandatanganan kontrak secara virtual yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No : 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

 

Siaran pers PT Pusri yang diterima di Palembang, Rabu, menyebutkan pelaksanaan e-signing itu dilakukan oleh Direktur Utama Pusri, Mulyono Prawiro dengan disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

Acara seremoni penandatanganan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat selaku holding Pupuk yang menaungi PT Pusri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, dan para pimpinan perusahaan pembeli gas lainnya.

 

Hingga saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik yaitu sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Adapun volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pusri Palembang dalam jangka waktu 2018-2023, yakni pada periode 1 Jan 2018-31 Des 2018 sebesar 166 MMSCFD, periode 1 Jan 2019-31 Des 2019 sebesar 145 MMSCFD, periode 1 Januari-12 April 2020 sebesar 140 MMSCFD, dan periode 13 April 2020-31 Desember 2023 Sebesar 120 BBTUD.

 

Melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya.

 

“Ketersediaan gas ini menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien, serta terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.”

 

Pelaksanaan e-signing ini merupakan bentuk berlakunya The New Normal (tatanan kehidupan normal baru) di tengah kondisi wabah COVID-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan jaga jarak secara fisik (physical distancing).

Sumber:https://www.antaranews.com/berita/1504504/pusri-teken-kontrak-pembelian-gas-dari-pertamina-ep-hingga-2023

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang meneken perjanjian jual beli gas bumi dengan PT Pertamina EP selaku pemasok energi tersebut untuk jangka waktu lima tahun.

 

Manajer Humas PT Pusri Palembang Soerjo Hartono mengatakan kontrak jual beli tersebut berlaku dari tahun 2018 sampai 2023 mendatang.

 

“Perjanjian ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku gas dalam pembuatan pupuk urea,” katanya dalam keterangan pers terkait E-Signing Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) antara PT Pertamina EP dengan PT Pusri Palembang, Rabu (20/5/2020).

 

Soerjo mengatakan PJBG diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya.

 

Menurutnya, ketersediaan gas menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien.

 

“Dengan demikian juga dapat mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” katanya.

 

Hingga saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik  mencapai sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Adapun volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan  produsen pupuk merah itu, secara bertahap sebanyak 166 MMSCFD pada 2018, 145 MMSCFD pada 2019, 140 MMSCFD pada 2020 dan 120 BBTUD hingga 2023.

 

Pelaksanaan e-signing jual beli gas itu dilakukan oleh Direktur Utama Pusri Mulyono Prawiro disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

“Ini merupakan bentuk berlakunya the new normal di tengah kondisi wabah Covid-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan physical distancing,” paparnya.

Sumber :https://sumatra.bisnis.com/read/20200520/534/1243265/pusri-teken-e-signing-jual-beli-gas-bumi-dengan-pertamina-ep

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melakukan perjanjian kontrak pembelian gas bumi dari PT Pertamina EP dalam jangka waktu lima tahun yakni pada 2018 hingga 2023.

Penandatanganan kontrak secara virtual yang diselenggarakan oleh SKK Migas ini merupakan implementasi atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

 

Dalam siaran pers PT Pusri disebutkan pelaksanaan e-signing itu dilakukan oleh Direktur Utama Pusri Mulyono Prawiro dengan disaksikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

 

Acara seremoni penandatanganan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Aas Asikin Idat selaku holding Pupuk yang menaungi PT Pusri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, dan para pimpinan perusahaan pembeli gas lainnya.

 

Hingga saat ini total konsumsi gas bumi yang dibutuhkan Pusri dalam operasional seluruh pabrik yaitu sebesar 190 BBTUD. Total kontrak gas bumi Pusri setelah amandemen ini adalah sebesar 203 BBTUD.

 

Volume kontrak pada perjanjian jual beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pusri Palembang dalam jangka waktu 2018 hingga 2023, yakni pada periode 1 Januari 2018 hingga 31 Des 2018 sebesar 166 MMSCFD, periode 1 Jan 2019 hingga 31 Des 2019 sebesar 145 MMSCFD, periode 1 Januari hingga 12 April 2020 sebesar 140 MMSCFD, dan periode 13 April 2020 hingga 31 Desember 2023 sebesar 120 BBTUD. Melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) ini diharapkan dapat membantu Pusri untuk terus melangsungkan proses bisnisnya.

 

"Ketersediaan gas ini menjadi faktor pendukung bagi perusahaan dalam melaksanakan program revitalisasi pabrik yang lebih efisien, serta terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional."

 

Pelaksanaan e-signing ini merupakan bentuk berlakunya the New Normal atau tatanan kehidupan normal baru di tengah kondisi wabah Covid-19 yang membatasi pertemuan dalam jumlah besar, serta sebagai upaya mematuhi peraturan pemerintah untuk menjalankan jaga jarak secara fisik (physical distancing).

Sumber :https://republika.co.id/berita/qamzhe490/pusri-teken-kontrak-pembelian-gas-bumi-pertamina-ep

 

Elshinta.com - PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang memastikan ketersediaan pupuk berbsubsidi untuk wilayah Sumatera Selatan aman untuk beberapa bulan ke depan, menyusul rencana pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan segera diberlakukan di Kota Palembang dan Prabumulih pada Lebaran ke dua mendatang.

 

Saat dikonfirmasi Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (15/5), General Manager Distribusi dan Pemasaran PT Pusri Palembang, Zulian Imansyah, memastikan PSBB tidak mempengaruhi distribusi pasokan pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani, begitupun dengan ketersediaan stok pupuk untuk mencukupi kebutuhan musim tanam yang berlangsung sejak bulan Mei hingga Juni mendatang.

 

Lebih lanjut, Zulian mengatakan, terkait pupuk, petani tak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk bersubsidi karena pihaknya telah mengisi penuh 17 gudang pupuk yang tersebar di berbagai kabupaten Sumatera Selatan untuk mencukupi persediaan hingga dua bulan ke depan. “Kami berharap petani tidak merasa khawatir akan terjadi kelangkaan pupuk selama pandemi COVID-19 dan persiapan PSBB. Hingga saat ini untuk stok sangat banyak, kalau stok di gudang Lini III (gudang daerah-red) berkurang kami akan kirim lagi dan waktu maksimal dua hari untuk pengiriman ke gudang di daerah dari gudang Lini I di Palembang,” jelasnya.

 

Zulian menambahkan, kalau memang dilaksanakan PSBB tidak akan mengganggu pendistribusian pupuk. Industri pupuk yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan justru merupakan salah satu industri startegis yang mendapatkan previllage dari pemerintah sehingga tidak masuk sebagai kategori sektor usaha yang dibatasi. “Kami (Pupuk Indonesia Holding-red) mendapat surat izin distribusi dan operasi dari Kementerian Perindustrian. Seperti halnya di Jawa Barat dan Jawa Timur yang sudah PSBB, pasokan pupuk kami disana tidak ada masalah,” beber Zulian.

 

Sementara itu, Manager Humas PT Pusri, Soerjo Hartono mengatakan, pihaknya memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup. Stok pupuk urea bersubsidi tercatat sebanyak 227.776,11 ton atau 579% dari ketentuan pemerintah. Sedangkan untuk stok pupuk NPK bersubsidi mencapai 10.849,60 ton atau 367% dari ketentuan. “Ini merupakan bentuk antisipasi agar tidak ada kelangkaan selama pandemi COVID-19 dan menjaga ketahanan jika pemerintah melaksanakan PSBB di wilayah rayon penyaluran pupuk bersubsidi PT Pusri Palembang,” tegasnya.


Sumber: https://elshinta.com/news/206555/2020/05/15/atisipasi-rencana-psbb-pt-pusri-jamin-stok-pupuk-subsidi-aman

Palembang, KoranSN – PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin penyaluran pupuk bersubsidi tidak akan terganggu ditengah pandemi COVID-19 (12/05). Hal ini disampaikan oleh Manager Humas Pusri, Soerjo Hartono.

 

Soerjo mengatakan sebagai perusahaan yang bergerak di industri pupuk,dan petrokimia, Pusri bertanggung jawab dalam menyalurkan pupuk serta menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Bapak Jokowi untuk menjaga ketersediaan stok dan bahan pokok, serta menjaga penyalurannya terutama ketika pandemi seperti saat ini.

 

Hingga tanggal 11 Mei 2020, Pusri telah menyalurkan pupuk urea bersubsidi sebesar 518.647,75 ton dan pupuk NPK bersubsidi sebesar 56.655,15 ton ke seluruh wilayah tanggung jawab penyaluran PT Pusri.

 

Wilayah tanggung jawab penyaluran pupuk subsidi Pusri meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah (kecuali Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal dan Pemalang), Yogyakarta, Kalimantan Barat,  Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan wilayah penyaluran pupuk NPK bersubsidi meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi).

 

Dalam melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Pusri berpegang teguh pada Prinsip 7 Tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu. Prinsip ini berlaku di semua tingkatan jalur distribusi sampai ke tingkat

petani.

 

Walaupun saat ini Palembang sedang mempersiapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun tidak mempengaruhi kinerja Pusri dalam mendistribuskan pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani, dan memastikan stok pupuk aman.

 

Terkait ketersediaan stok pupuk di gudang penyimpanan, Soerjo mengatakan bahwa jumlah stok pupuk aman. Petani tidak perlu khawatir kekurangan pupuk bersubsidi. Lebih lanjut Soerjo memaparkan bahwa stok urea bersubsidi mencapai angka 227.776,11 ton atau 579% dari ketentuan pemerintah. Sedangkan untuk stok pupuk NPK bersubsidi mencapai 10.849,60 ton atau 367% dari ketentuan.

 

\Jumlah stok diatas 300% ini menunjukkan kesiapan Pusri dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan petani jelang musim tanam kedua yang berlangsung pada Bulan Mei hingga Juni mendatang. Hal ini juga merupakan bentuk antisipasi terhadap pemberlakuan aturan PSBB di wilayah rayon penyaluran pupuk bersubsidi PT Pusri Palembang agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di lapangan.

 

Dengan stok yang berlimpah ini menunjukkan Pusri siap untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Petani tidak perlu khawatir kekurangan stok pupuk dalam situasi seperti saat ini, karena stok cukup hingga 3 (tiga) bulan kedepan.

 

“Pusri sebagai perusahaan pupuk pertama di Indonesia, berkomitmen untuk terus menjaga ketersediaan pupuk diatas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkas Soerjo. (ril)

Sumber: http://koransn.com/ditengah-kondisi-wabah-pusri-jamin-stok-pupuk-berlimpah/

 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebagai bentuk kepedulian terhadap pandemi COVID-19, Kementerian BUMN (KBUMN) dan DPR RI komisi VI menyalurkan bantuan, berupa 5.000 (lima ribu) paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVI-19 di Provinsi Sumatera Selatan.

 

Bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh PT Pusri Palembang selaku Koordinator Satgas BUMN di Wilayah Sumsel kepada ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumsel, Febrita Listia Herman Deru. Bertempat di Griya Agung, Jumat (15/5/2020).

 

Saat penyerahan juga disaksikan oleh Percha Leanpuri B Bus MBA selaku perwakilan dari Komisi VI DPR RI. Dalam pelaksanaanya yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan bantuan dari KBUMN dan DPR RI ini yaitu Satgas BUMN Wilayah Kabupaten / Kota dan PMI Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

 

Manager CSR PT Pusri Palembang, Heri Suharsono menyampaikan paket bantuan tersebut terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir. Ada delapan kabupaten/kota yang menjadi sasaran pendistribusian paket sembako.

 

Diantaranya kabuaten Empat Lawang menerima 250 paket dari Bank Mandiri, OKU 750 dari PT Semen Baturaja, Muaraenim 250 dari PT Bukit Asam, Ogan Komering Ilir 750 dari Bank BNI, OKU Selatan 500 dari PT Pegadaian, OKU Timur 2.000 Perum Bulog, Kota Pagaralam 250 dari PT Perkebunan Nusantara VII, Prabumulih 250 dari PT Asuransi Jiwasraya. Sehingga, totalnya ada 5.000 paket sembako.

 

"Melaui sinergi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19," ujarnya.

 

Menurutnya, seperti yang diketahui bersama, penyebaran COVID-19 sangat cepat, sehingga berdampak di bidang ekonomi juga sangat banyak, khususnya di Palembang. Hingga saat ini kenaikan pasien yang positif semakin meningkat.

 

"Untuk itu kita semua harus bersatu untuk lawan COVID-19," tambahnya. Sementara Percha Leanpuri menyatakan, pada saat masa sidang beberapa waktu lalu pihaknya meminta bahwa CSR harus berkaitan dengan kondisi negara saat ini. Terpenting bagi kebutuhan dasar dari tenaga medis dan juga masyarakat yang terdampak. Seperti sembako dan perlengkapan APD.

 

"Hari ini alhamdulillah sudah diterima melalui PMI Sumsel, dan sekarang adalah tahapan distribusi yang bukan hal mudah untuk benar-benar membagikannya agar tepat sasaran," ujarnya.

 

Sedangkan bantuan APD, diterangkan putri Gubernur Sumsel Herman Deru ini, akan diserahkan ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan untuk covid. "Suami saya sendiri juga dokter yang sering cerita setiap hari bagaimana kondisi rumah sakit yang sering kekurangan APD," tuturnya.

 

Ia berharap, adanya bantuan ini mudah-mudahan dapat membantu mempermudah seluruh dokter, dan tenaga kesehatan menjalankan tugasnya.

 

Dilanjutkannnya, aktivitas PMI ikut andil menangani covid sangat tinggi. Mulai dari awal covid telah menempatkan alat cuci tangan di beberapa titik dan penyemprotan disenfektan. Sehingga bisa membuat PMI melanjutkan aktivitasnya membantu masyarakat termasuk dengan sembako.

 

"Saya juga menilai PMI Sumsel memang bekerja untuk itu, untuk masyarakat," ucapnya.

 

Pihaknya menargetkan bantuan tersebut dapat secepatnya sampai dan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Paling tidak sebelum waktu lebaran tiba.

Sumber:https://sumsel.tribunnews.com/2020/05/15/sinergi-kbumn-dan-dpr-ri-salurkan-5000-paket-sembako-bagi-masyarakat-sumsel

 

Bisnis.com, PALEMBANG  - Penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani dipastikan tetap lancar di masa pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Kota Palembang dan Prabumulih. Bahkan, stok pupuk bersubsidi di gudang Pusri Palembang di atas 300 persen dari ketentuan pemerintah.

 

Manager Humas PT Pusri Palembang (Pusri) Soerjo Hartono mengatakan kesiapan stok itu untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan petani jelang musim tanam kedua di mana berlangsung pada Mei dan Juni 2020.

 

“Hal ini juga antisipasi kami terhadap pemberlakuan PSBB  di wilayah rayon penyaluran pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di lapangan,” katanya, Rabu (13/5/2020).

 

Soerjo memaparkan, dalam melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, perusahaan menerapkan 7 prinsip, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu.

 

Prinsip ini berlaku di semua tingkatan jalur distribusi sampai ke tingkat petani. “Jadi walaupun Palembang sedang persiapan PSBB namun tidak memengaruhi Pusri dalam menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke tangan petani, dan memastikan stok pupuk aman,” katanya.

 

Menurut Soerjo, dengan stok yang berlimpah tersebut, petani tak perlu khawatir kekurangan stok pupuk, pasalnya pasokan tersebut dihitung cukup untuk kebutuhan 3 bulan.

 

Adapun stok urea bersubsidi mencapai angka 227.776,11 ton atau 579% dari ketentuan pemerintah. Sedangkan untuk stok pupuk NPK bersubsidi mencapai 10.849,60 ton atau 367% dari ketentuan.

 

Sementara realisasi penyaluran pupuk PSO atau bersubsidi hingga tanggal 11 Mei 2020, yakni mencapai 518.647,75 ton untuk urea dan 56.655,15 ton untuk NPK ke seluruh wilayah tanggung jawab penyaluran Pusri.

 

Dalam presentase, kinerja penyaluran pupuk urea subsidi telah melampaui ketentuan Permentan Nomor 10 tahun 2020 hingga mencapai 105% dan 104% untuk penyaluran NPK subsidi.

 

Selain menyalurkan pupuk urea PSO ke Sumsel, perusahaan juga mendistribusikan pupuk ke Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sedangkan wilayah penyaluran pupuk NPK bersubsidi meliputi  Sumsel dan Jambi.