Pusri News

PALEMBANG - Setelah mencuat kasus peredaran varietas padi unggul aspal (asli tapi palsu) di sejumlah petani di Palembang dan Banyuasin, menyusul kasus lain yang masih berkaitan dengan dunia pertanian, aparat Satuan II Pidana Ekonomi (Pidek) Polda Sumsel pimpinan Kompol Teddy John SM SH MHum berhasil membongkar praktik pengoplosan pupuk KCl merek Mahkota.

Dalam kasus ini, tiga tersangka berhasil diamankan, Rabu (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB. Sebagai tersangka utama, pemilik toko CV Mulya Tani, Jl Palembang-Betung Km 14, Rani Sumirem (40), warga Lr Sekam, Kelurahan Duku, IT II, Palembang. Kemudian dua pegawainya, Novendra (22) warga Sukajadi dan Indra Mahdi (18), warga Talang Kelapa. Usai mengamankan ketiganya, polisi berhasil menyita 309 zak pupuk KCl merek Mahkota oplosan yang didapat dari sebuah gudang milik CV Mulya Tani di Jl Alang-Alang Lebar, Km 12, Sukarame, Palembang.

Menurut Dirreskrim Polda Sumsel Kombes Pol Drs Sugeng Priyanto SH, terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan Suyogi, pimpinan PT Sentana Adi Daya Pratama (produsen pupuk KCl merek Mahkota) yang menerima pengaduan warga yang diyakini menjadi ?korban? penggunaan pupuk KCl oplosan.

Lebih rinci ia menjelaskan, awal kecurigaan warga, setelah menggunakan pupuk KCl untuk tanaman sawit ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap tanaman mereka. Padahal berdasar pengalaman warga sebagai petani sawit, dengan menggunakan pupuk tersebut pertumbuhan sawit menjadi kian subur.

?Kemudian kami bersama pihak PT Sentana melakukan penyelidikan. Hasilnya kami menemukan adanya pupuk KCl merek Mahkota yang telah dicampur dengan pupuk KCl merek lain dengan kualitas lebih rendah. Ini terbukti juga dari hasil tes laboratorium milik PT Sentana. Setelah kita selidiki lebih lanjut, ternyata pupuk-pupuk tersebut dibeli dari toko CV Mulya Tani yang merupakan distributor tunggal pupuk KCl merek Mahkota milik tersangka Rani,? ungkap Sugeng didampingi Kasat II Pidek Kompol Teddy John SM SH MHum saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Berdasar hasil penyidikan yang telah dilakukan, imbuh Sugeng, tersangka Rani mengaku telah melakukan pengoplosan. Tujuannya untuk mendapat keuntungan lebih besar. ?Modus yang dilakukannya, sama seperti mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax dengan BBM jenis premium, kemudian dijual dengan harga Pertamax. Kalau ini, pelaku mencampur pupuk KCL merek Mahkota (produksi PT Sentana) dengan pupuk KCl merek Jaya. Pupuk KCl merek Mahkota punya harga relatif lebih mahal dengan merek Jaya,? ulasnya.

?Tersangka Rani bakal dijerat pasal 60 ayat 1 huruf (e) UU No 19/1992 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta, serta jo pasal 8 ayat 1 huruf (a) dan (d) UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, denda maksimal Rp2 miliar. Sementara dua tersangka lainnya kita jerat dengan pasal tambahan pasal 55 KUHPidana tentang turut serta,? tandas Sugeng.

Sementara itu, tersangka Rani saat diwawancarai kemarin, mengaku baru sebulan belakangan melakukan pengoplosan. ?Saya terdorong untuk mengoplos karena keluhan para pelanggan saya terkait harga pupuk Mahkota yang selalu naik. Harga pupuk Mahkota itu Rp230 ribu per sak atau seberat 50 kilogram, lalu naik jadi Rp240 ribu dan terakhir Rp250 ribu. Sedangkan pupuk merek Jaya hanya Rp100 ribu setiap saknya. Karena itu, kami gabungkan dua zak pupuk Mahkota dengan satu sak pupuk Jaya, dan kami jual sama dengan harga pupuk Mahkota, per kilogramnya antara Rp4.800 sampai Rp4.900. Pupuk itu baru kami jual dengan petani sawit di Banyuasin saja,? ujar janda beranak dua ini menyesal.

Sedangkan tersangka Novendra dan Indra mengaku tidak mengetahui maksud pengoplosan itu. ?Kami hanya disuruh Ibu (Rani), sebab kami hanya buruh dengan gaji Rp15 ribu per hari. Namun, kadang-kadang usai melakukan pengoplosan kami sering diberi bonus tambahan. Dalam sehari, kami bisa mengoplos sekitar seratus karung pupuk,? tutur keduanya.

Terpisah, Ir Dadang Heru Kodri, direktur utama PT Pusri saat dihubungi via ponsel tadi malam mengatakan, penanganan terhadap pelaku pemalsuan pupuk merupakan wewenang kepolisian selaku aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Disperindag. ?Pusri tidak berwenang menangkap orang dan Pupuk KCl juga bukan diproduksi oleh Pusri. Mohon bantuan untuk dikemukakan secara jelas kepada publik bahwa masing-masing punya tugas dan wewenangnya. Kalau betul distributor yang salah, akan ditindak sesuai peraturan dan fakta integritas yang dibuat,? ujar Dadang.

Ditambahkan Manajer Humas dan Hukum, Ir Djakfar Abdullah, untuk pupuk non-urea, Pusri hanya sebagai distributor. Menurutnya, kalau ada dugaan pengoplosan dan tindak penyelewengan lainnya harus dilaporkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. (01/21)

Palembang, Kompas - Permintaan pupuk urea di Sumatera Selatan diperkirakan meningkat pada Desember 2007, sehingga alokasi pupuk untuk provinsi itu dikhawatirkan tidak cukup. Peningkatan itu bersamaan dengan tibanya musim tanam rendeng, bersamaan masa pemupukan kedua tanaman padi.

Menurut Kepala Pemasaran Pupuk Daerah (PPD) PT Pusri Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung Sulfa Ganie, Jumat (9/11), akibat peningkatan permintaan, kebutuhan pupuk di Sumsel tahun ini menjadi sekitar 160.000 ton. Padahal sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian, alokasi pupuk untuk Sumsel tahun 2007 hanya 135.000 ton.

Wakil Kepala Dinas Pertanian Sumsel Leonardo Hutabarat mengatakan, Gubernur Sumsel telah mengirim surat kepada Menteri Pertanian agar alokasi pupuk urea untuk provinsi tersebut ditambah menjadi 160.000 ton.

Leonardo menyebutkan, PT Pusri menyatakan sanggup menambah pupuk menjadi 160.000 ton.

Sementara itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel bekerja sama dengan Balai Benih Padi memperketat peredaran benih padi palsu. "Semua benih yang masuk akan diambil sampelnya untuk diteliti. Benih disalurkan jika memang layak," kata Luthfi Halide, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel di Makassar, Jumat.

Kemungkinan adanya benih palsu, menurut Lutfi, sangat kecil karena benih di Sulsel disalurkan oleh dua perusahaan badan usaha milik negara, yaitu PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sulsel, realisasi penyaluran benih padi pada tahun 2007 sebanyak 5.507.227 ton atau 69,66 persen dari rencana 7.905.942 ton. Sementara kebutuhan pupuk untuk musim tanam 2008 sebanyak 358.942 ton. (wad/DOE/NAR/REN)

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) selama 2007 menderita kerugian Rp 35 miliar akibat tak beroperasi penuh. Penyebabnya karena pasokan gas yang kurang dari PT Arun NGL. Produksi PIM selama enam bulan sebanyak 240 ribu ton pupuk urea, sementara kapasitas satu pabrik menghasilkan 570 ribu ton. "Potensi rugi perusahaan saat tak beroperasi itu Rp 15 miliar dalam satu bulan," ujar Direktur Utama PT Pupuk Iskandar Muda Mashudianto, Rabu (7/11).

Selain itu perusahaan masih menanggung beban bunga utang dari sindikasi bank dalam negeri dan luar negeri masing-masing sekitar Rp 10 miliar dalam satu bulan. Saat ini perusahaan memiliki hutang sebesar US$ 151 juta dan Rp 800 miliar untuk pembiayaan pabrik PIM II.

ExxonMobil, kata Mashudianto, menjanjikan akan memasok gas dari lapangan lepas pantainya, North Sumatera Offshore sebanyak 110 juta kaki kubik per hari. Kebutuhan ke dua pabrik milik PIM sebesar 110 juta kaki kubik per hari. Menurut Mashudianto, sisa kontrak ekspor gas dari Exxon Mobil sebesar 250 juta kaki kubik (2008) dan 210 juta kaki kubik (2009-2010). "Sisanya masih bisa di ekspor," ujarnya.(YULIAWATI)

PT.Petrokimia Gresik tahun depan akan meningkatkan produksi pupuk organiknya hingga menjadi sekitar 50 ribu ton dari 3.000 ton tahun ini menyusul meningkatnya permintaan.

"Peminat pupuk organik cukup tinggi.Di Sumut sendiri, permintaan pupuk itu tidak terpenuhi," kata Kabag Penjualan Pupuk Wilayah Sumut PT Petrokimia Gresik, Joko Utomo, di Medan, Rabu.

Permintaan pupuk organik di Sumut sedikitnya mencapai 500 ton per bulan sehingga dalam satu tahun bisa dijual 6.000 ton..

Permintaan 500 ton per bulan itupun masih hanya datang dari petani atau pengusaha tanaman hortikultura di dua kabupaten Sumut yakni Tanah Karo dan Simalungun.

Sementara dewasa ini, petani dan pengusaha tanaman pangan dan perkebunan juga mulai mencari dan membutuhkan jenis pupuk itu yang pemakaiannya memang sedang digalakkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi panen.

Bahkan, katanya untuk meningkatkan pemakaian pupuk organik, pemerintah berencana memberikan subsidi terhadap harga jual pupuk itu yang dewasa ini masih nonsubsidi dengan harga jual Rp1.700 per kg.

"Melihat pangsa pasar yang cukup besar di Sumut dan beberapa provinsi lainnya itulah yang membuat manajemen berencana menambah produksi hingga mencapai 50 ribu ton pada tahun depan dari tahun ini yang masih 3.000 ton," ujar Joko.(*)

Kepedulian lingkungan merupakan salah satu pandangan dan sikap manajemen PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Ke depan, manajemen PT Pusri bertekad melaksanakan kegiatan industri berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya secara efisien dan bijaksana.

Tujuannya, agar bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Kepala Departemen Humas dan Hukum PT Pusri, Ir Djakfar Abdullah MT, mengemukakan hal itu dalam menanggapi keluhan sebagian warga Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II terkait dengan dugaan pencemaran oleh limbah Pusri. Menurut Djakfar, dalam pengelolaan limbah pabrik, ada empat prinsip yang diterapkan. Yakni, pengurangan limbah dari sumber, daur ulang, pengambilan dan pemanfaatan kembali secara berkelanjutan menuju produksi bersih.

"Pusri menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001 sebagai landasan untuk menerapkan dan mengkaji ulang tujuan serta sasaran lingkungan secara menyeluruh. Kami selalu melakukan penyempurnaan mutu lingkungan secara terus menerus," kata Djakfar lugas.

ISO 14001 adalah sertifikasi kelas dunia dalam penerapan sistem manajemen lingkungan suatu perusahaan. Artinya, baik-buruk sistem manajemen lingkungan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan standar ISO 14001.

Hal yang sama ditegaskan oleh Ir H Edi Wibawa, MM, asisten manajer teknik lingkungan PT Pusri. Sebagai salah satu penggagas Komite Nasional Responsible Care Indonesia (KNCRI), sebuah lembaga internasional yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam proses produksi, Edi mengatakan PT Pusri telah berusaha mengurangi pencemaran udara, air, dan suara.

Sejak 1994, kata dia, Pusri memasang Purge Gas Recovery Unit atau alat pengolah limbah gas yang dapat menekan bau amonia yang keluar. Pengolahan limbah itu, membuat PT Pusri mendapatkan peringkat biru atau peringkat tengah dalam pengelolaan limbah.

PT Pusri juga membangun cerobong asap yang tinggi dan green barrier (sabuk hijau) seluas 12, 8 (dari target total mencapai 27 ha) untuk menghambat limbah gas yang tertiup angin ke arah permukiman penduduk. Green barrier ini sekaligus berfungsi meredam suara yang dihasilkan oleh proses produksi.

Menurut Edi, dalam kondisi normal, kandungan amonia di limbah gas kurang dari 0,09 bagian per juta atau part per million (ppm). Bau amonia memang masih dapat tercium jika terdapat kerusakan yang tidak terduga dan limbah asap tertiup angin ke rumah warga. Namun, kandungan amonia yang terbawa ke permukiman warga berkisar 1-2 ppm, atau masih dalam batas toleransi kesehatan masyarakat.

"Saat ini kami terus meningkatkan kemampuan pengolahan limbah hingga akhir 2007, untuk mencapai produksi bersih dan meminimalisasi pencemaran sampai tingkat paling rendah. Nanti, pencemaran bau amonia diharapkan tidak tercium lagi oleh masyarakat," kata Edi.

Selain gas, limbah cair juga menjadi perhatian PT Pusri. Saat ini limbah cair diolah dengan teknologi "Hidrolizer Stripper" yakni sistem pengolahan yang memanfaatkan kembali limbah untuk pembuatan pupuk. Limbah cair yang membawa amoniak dan urea dipisahkan oleh alat tersebut. Amoniak dan urea yang terbuang dimanfaatkan kembali. Sementara air yang telah bebas dari zat kimia dialirkan ke kolam penampungan dan kembali dilakukan sterilisasi sebelum dibuang ke sungai. "Melalui proses pengolahan limbah yang telah mendapat sertifikasi ISO itu, tidak mungkin limbah yang dibuang ke sungai masih mengandung zat kimia yang berbahaya," katanya. (mg12/adv)

PROSES penyempurnaan pengelolaan limbah PT Pusri, tak hanya menggunakan teknologi ?Hidrolizer Stripper?. Ada juga sistem lain yakni dengan pemakaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Minimasi Pemisah Air Limbah (MPAL).

Ir H Edi Wibawa, MM, asisten manajer teknik lingkungan PT Pusri menegaskan hal itu, Rabu (31/10). Menurut dia, pengolahan limbah PT Pusri lebih bersifat alamiah karena memanfaatkan tanaman eceng gondok sebagai media untuk membantu mengatasi air limbah. Eceng sendiri memiliki kekuatan terhadap lingkungan yang keras asam maupun basa.

?Kualitas limbah yang keluar dari sistem IPAL ini diharapkan memenuhi Baku Mutu Limbah cair yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 dan SK Gubernur Nomor 18 Tahun 2005,? kata Edi.

Tak berhenti di situ, Pusri juga mengeliminir pengaruh tingkat kebisingan suara. ?Berdasarkan kajian dari Bapedalda dan PPLH Unsri di dalam setiap pabrik perlu di pasang alat tambahan berupa alat peredam suara (silencer). Saat ini masing-masing pabrik di Pusri sudah dipasang alat itu,? jelasnya lagi.

Drs Zain Ismed MBA, asisten manajer humas PT Pusri menambahkan, dengan upaya-upaya pengelolaan limbah sedemikian rupa, ia menyesalkan tuduhan sebagian warga tentang pencemaran lingkungan yang disebut-sebut dilakukan oleh PT Pusri. Katanya, PT Pusri selama ini sudah menginvestasikan dana miliaran rupiah untuk program penanggulangan pencemaran lingkungan. Terutama, pengadaan berbagai alat atau unit pengolahan limbah.

?Kami tidak tahu mengapa selama ini warga selalu menuduh limbah PT Pusri sebagai sumber pencemaran Sungai Musi. Di sepanjang DAS Musi ada industri lain seperti pengolahan minyak dan pabrik crumb rubber,? tutur Ismed.

Ia yakin sumber pencemaran itu bukan dari limbah amoniak PT Pusri. Sebab, jarak antara lokasi yang tercemar dengan bak penampungan limbah 800 meter. Jarak sejauh itu, menurut Ismed, sudah melarutkan amoniak dengan air.

Pun demikian halnya dengan kandungan gas amonia yang terbawa ke permukiman warga yang masih dalam batas toleransi kesehatan masyarakat. ?Jika memang pencemaran itu dari limbah amoniak PT Pusri, mengapa di sungai dekat bak penampungan limbah dan dekat dermaga tidak ada ditemukan ikan yang mati? Selain itu juga tidak pernah ditemukan warga di komplek Pusri sakit-sakitan karena bau amoniak. Padahal, lokasi tinggalnya menyatu dengan pabrik,? katanya.

Ismed juga mencontohkan ekosistim yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan di dalam kawasan pabrik dan di sepanjang green barrier yang bisa tumbuh subur dan asri. ?Lokasinya lebih dekat dengan sumber pembuangan. Artinya sumber pencemaran bukan dari limbah kami,? katanya.

Sementara itu, Ir H Bambang Subiyanto MM, kepala Departemen Kredit Usaha Kecil dan Bina Lingkungan PT Pusri mengatakan, selama ini pihaknya selalu mencoba aktif melakukan sosialisasi tentang proses pengelolaan limbah pabrik. Pusri juga melibatkan warga dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan rutin menggelar aneka program kemitraan dan sosial.

?Pada prinsipnya kami terbuka dengan berbagai keluhan warga. Selama itu jelas dan berdasar, semuanya pasti akan kami tindak lanjuti. Ini adalah bagian dari kebijakan lingkungan PT Pusri. Kami akan lakukan evaluasi secara terus-menerus. Kami berterimakasih dengan masukan warga karena Pusri ini juga milik warga,? kata Bambang.

Komitmen yang sama diungkapkan oleh Ir Syafrie Lamizar, supervisor Bina Lingkungan. Dikatakan, setiap tahunnya, Departemen KUK dan Bina wilayah selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial dan pembinaan.

?Pelatihan ini dapat terlaksana terus jika perusahaan kita memperoleh laba. Karena setiap pelatihan dan bidang-bidang lainnya diperoleh dari laba perusahaan. Yang mana besarnya laba yang diambil yakni satu persen dari laba perusahaan setelah dipotong pajak,? tuturnya,

Nah, jika perusahan merugi, lanjut Syafrie maka kemitraan dan pembinaan kepada warga tidak akan terwujud. ?Karena, itu bantu Pusri agar tetap andal dan sukses menjalankan perusahaan. Mohon support dan restunya, Dengan begitu ke depan akan lebih banyak lagi program kemitraan, pembinaan dan kegiatan sosial bersama warga,? katanya. (mg12/adv/sumeks)

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) memberi bantuan bahan bangunan untuk korban gempa di Bengkulu dan Padang. Total dana untuk korban di dua provinsi tersebut sebesar Rp 82.794.000.

Direktur PT Pusri, Dadang Heru Kodri didampingi Ketua Umum SPPS, H Tabrani Abdul, SE usai acara pelepasan empat truk yang membawa bantuan mengatakan, bantuan yang diberikan untuk korban gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut berasal dari manajemen PT Pusri sebesar Rp 50 juta dan anggota SPPS senilai Rp 32.749.000. ?Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kami kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi,? ungkap Dadang, Rabu (31/10).

Menurutnya, dana yang terkumpul yakni Rp 82,749 juta lebih juta tersebut dibelikan material seperti semen, triplek dan seng yang masing-masing provinsi mendapatkan dua truk. Menjawab pertanyaan soal pilihan jenis bantuan yang berupa bahan bangunan, Dadang menjelaskan sebab saat ini yang dibutuhkan korban gempa adalah bahan bangunan yang akan digunakan untuk dijadikan tempat tinggal.

Dikatakan, bila dilihat dari jumlah yang diberikan, pihaknya menyadari bantuan yang diberikan tidak terlalu besar alias sangat kecil. Tapi inilah sementara yang dapat diberikan oleh PT Pusri dan SPPS. ?Meski kecil semoga bermanfaat. Dan siapa lagi yang akan membantu mereka, dari yang kecillah kita mulai. Dana yang kita pakai untuk ini berasal dari Corporate Socitioal Responsibility (CRS),? tutur Dadang.

PT PUSRI paham betul dampak proses sebuah perusahaan petrokimia yang memproduksi urea terhadap lingkungan. Karenanya, komitmen terhadap kelestarian lingkungan lebih diutamakan. ?Dalam pengelolaan limbah pabrik, usaha-usaha diarahkan pada penekanan dan pengurangan jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan dengan prinsip 5 R + 1 T (Reduce, Recovery, Recycle, Reuse, Refine, and Treatment, red),? tegas Kepala Departemen Humas dan Hukum PT Pusri, Ir Djakfar Abdullah MSi.

Teknisnya, antara lain dengan mengurangi limbah dari sumber, daur ulang. Lalu pengambilan dan pemanfaatan kembali secara berkelanjutan menuju produksi bersih dan pengolahan.

Dikatakan, salah satu bukti kesungguhan PT Pusri melaksanakan komitmen tersebut adalah dengan menginvestasikan miliaran rupiah untuk pengadaan alat-alat pengolah limbah dan membangun sarana prasarananya.

Saat ini PT Pusri sudah menerapkan sebuah sistem pengelohan limbah yang didukung dengan alat-alat canggih berkualifikasi internasional. Unit-unit, itu terdiri dari beberapa bagian seperti unit pengolah limbah cair, unit pengolah limbah minyak, pengolah limbah gas, dan polusi suara.

?Unit pengolah limbah cair terdiri dari alat yang disebut Biological Pond (kolam biologi). Ini merupakan unit pengolah limbah cair yang menggunakan bakteri untuk menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan Amoniak,? kata Ir H Edi Wibawa, MM, asisten manager teknik lingkungan PT Pusri.

Kolam biologi ini terdiri dari 6 buah kolam yang dengan ukuran total 25 x 100 meter. Empat buah kolam merupakan kolam biologi, sedangkan dua kolam lainnya merupakan kolam emergency. Dari 4 kolam 3 kolam, di antaranya masing-masing dilengkapi dengan 2 buah aerator yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen.

Dari 3 kolam aerasi tersebut, 1 kolam difungsikan secara full aerasi sedangkan 2 kolam aerasi lagi difungsikan secara bergantian, dan dioperasikan secara terus menerus selama 24 jam. ?Limbah yang diolah di unit ini, berasal dari ceceran lantai, bekas cucian dan lain sebagainya yang konsentrasi limbahnya rendah. Kapasitas olah 700 - 800 m3/jam yang berasal dari Pusri IB, Pusri-II, Pusri-III, Pusri-IV dan PPU. Hasil olahan langsung dialirkan ke Sungai Musi,? kata Edi lagi.

Di pengolahan limbah cair juga ada peralatan yang disebut Hydrolizer - Stripper. Menurutnya, itu merupakan unit peralatan untuk daur ulang limbah cair yang mengandung Amoniak dan Urea dengan konsentrasi tinggi. Limbah tersebut berasal dari pabrik Urea Pusri II, III dan IV, yang mengandung Urea 10.000 ppm dan Amoniak 3.500 mg/l yang dikumpulkan melalui sistem tertutup ke collecting pit pada masing-masing pabrik.

Selanjutnya, limbah tersebut melalui sistem perpipaan dipompakan untuk ditampung dalam Buffer Tank. Dari Buffer Tank dipompakan kedalam Hydrolizer Stripper. Dalam unit Hydrolizer akan terjadi proses hidrolisa larutan urea menjadi amoniak dan CO2.

Hasil hidrolisa urea dipisahkan dalam Stripper dengan sistem Steam Sripping. Menurut Sigemas, staf Departemen Lingkungan PT Pusri, keluaran dari Stripper berupa off gas dan treated water dengan konsentrasi Urea = nil dan Amoniak , 5 ppm. ?Angka itu jauh di bawah baku mutu yang ditentukan yakni 50 ppm,? demikian kata Sigemas.

Sementara itu sebagai pemisah dan pengolah lumpur yang berasal dari unit kolam biologi digunakan alat yang disebut Sludge Removal Facilities. Lumpur yang berasal dari kolam biologi dipompakan ke Thickener untuk diendapkan secara gravitasi.

Air yang berasal dari thickener dikeluarkan secara overflow; endapan lumpur dari bagian bawah thickener dikeluarkan dan dikumpulkan dalam reservoir tank dan dipompakan ke filter press untuk dipisahkan airnya dan dipadatkan dengan tekanan 8 Bar, sehingga menghasilkan padatan lumpur yang mengandung 40 % dray solid.

Unit lainnya adalah unit pengolah limbah minyak menggunakan alat yang disebut Oil Separator. Pada tiap-tiap collecting pit dilengkapi dengan unit pemisah minyak yang bekerja secara kontinue dengan kapasitas olahan 20 m3/jam. Pemisahan minyak ini dilakukan untuk menjaga agar konsentrasi minyak yang akan diolah di Hydrolizer Stripper terjaga pada kisaran < 10 ppm.

Pada saluran-saluran kecil di dalam pabrik juga dipasang Oil Skimmer yang berfungsi untuk menangkap minyak, sehingga konsentrasi minyak yang akan diolah di unit biologi sudah rendah.

Untuk mengolah limbah gas ada unit yang disebut Purge Gas Recovery Unit (PGRU). Ini adalah unit yang paling mahal dari keseluruhan unit pengolah limbah di PT Pusri. ?Dibangun pada pada tahun 1991 dan menghabiskan dana 13, 7 juta US dollar,? kata Edi.

PGRU adalah unit pengolah purge gas yang terbuang dari pabrik Amoniak Pusri-II, Pusri-III dan Pusri -IV. Hasil olahan berupa Tail gas digunakan sebagai bahan bakar sedangkan gas H2 dan NH3 dikembalikan ke proses untuk dipakai kembali.

Untuk antisipasi gangguan operasional siaga alat scrubber unit. Ini merupakan peralatan yang dipasang khusus untuk menanggulangi venting gas yang mengandung Amoniak dari FIC-403 di pabrik Urea bila ada gangguan operasional. Hasil olahan dikumpulkan dalam collecting pit dan kemudian dikirim ke Unit Hydrolizer Stripper untuk diolah kembali.

Terakhir untuk antisipasi polusi suara, pada sumber-sumber bunyi di peralatan pabrik amoniak seperti cerobong venting-venting gas, dipasang alat peredam bunyi (silencer) (mg12/adv/sumeks)

Kepala Departemen Kemitraan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan PT Pusri, Ir H Bambang Subiyanto MM, menegaskan, selama ini pihaknya aktif melakukan sosialisasi tentang proses pengelolaan limbah pabrik. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, PT Pusri juga rutin menggelar aneka program kemitraan dan sosial.

?Pada prinsipnya, kami terbuka dengan berbagai keluhan warga. Selama itu jelas dan berdasar, semuanya pasti akan kami tindak lanjuti. Ini adalah bagian dari kebijakan lingkungan PT Pusri. Kami akan lakukan evaluasi secara terus menerus. Kami berterima kasih dengan masukan warga karena Pusri ini juga milik warga,? kata Bambang kepada Sumatera Ekspres, Jumat (2/11).

Bambang menjabarkan, dalam mengatasi dampak produksi, selain menggunakan teknologi dan institusi, Pusri juga menggunakan pendekatan sosial. Diungkapkan, setiap tahunnya, Departemen KUK dan Bina Wilayah selalu mengadakan kegiatan sosial dan pembinaan.

?Kegiatan seperti ini dapat terlaksana jika perusahaan kita memperoleh laba. Yang mana besarnya laba yang diambil yakni satu persen dari laba perusahaan setelah dipotong pajak,? tuturnya.

Nah, jika perusahan merugi, lanjut Bambang, maka kemitraan dan pembinaan kepada warga tidak akan terwujud. ?Karena, itu bantu Pusri agar tetap andal dan sukses menjalankan perusahaan. Mohon support dan restunya. Dengan begitu, ke depan akan lebih banyak lagi program kemitraan, pembinaan dan kegiatan sosial bersama warga,? katanya.

Dikatakan, PT Pusri tahun 2007 mengalokasikan dana program kemitraan bina lingkungan sebesar Rp12 miliar. Realisasi dana tersebut, per September 2007 mencapai 84, 36 persen atau Rp1,9 miliar. ?Dana sebesar itu dialokasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kegiatan usaha,? kata Bambang.

Menurut Bambang, sejak Januari-September 2007, pihaknya telah mengucurkan dana bantuan kepada mitra binaan sebesar Rp7,8 miliar. Mitra binaan yang memanfaatkan bantuan itu adalah koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor kerajinan rakyat.

Selain itu, PT Pusri juga mengucurkan bantuan hibah dalam bentuk berbagai macam pelatihan sebesar Rp1,8 miliar dari alokasi bantuan hibah sebesar Rp2,3 miliar.

Saat ini, kata Bambang, PT Pusri memiliki 6.682 mitra binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6.427 di antaranya adalah pengusaha kecil, dan sisanya koperasi. ?Khusus di Sumsel kami mempunyai 4.600-an mitra,? katanya. Khusus di Palembang program itu diprioritaskan untuk warga Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sungai Buah, Sungai Selayur, yang dekat dengan pabrik.

Sementara itu untuk Bina Lingkungan PT Pusri, per Sepetember 2007 sudah menyalurkan dana sebesar Rp1 miliar lebih dari anggaran Rp2,1 miliar untuk program-progam di berbagai daerah di Indonesia, seperti bantuan korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, serta sarana ibadah.

Kiprah ini nampaknya mendapat respon positif dari para warga di sekitar pabrik. Sejumlah ketua RT di Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sungai Buah, dan Sungai Selayur yang dihubungi mengaku selama ini terbantu dengan program kemitraan dan bina lingkungan PT Pusri. Demikian seperti dilansir harian sumeks.

Soal keluhan dampak proses produksi, menurut sejumlah ketua RT selama ini selalu ditanggapi positif dan ditindaklanjuti oleh Pusri. Mereka malah mengaku bingung dan tidak tahu menahu dengan keberatan beberapa oknum warga.

?Hanya sebagian kecil warga saja yang protes. Tapi mereka mengatasnamakan seluruh warga. Kami tidak tahu apa motivasi mereka,? kata salah seorang ketua RT yang enggan namanya disebut.

Sementara itu menurut Andri Manto, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 3 Ilir, sebagai BUMN, Pusri memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sosial. ?Kami berterima kasih dengan semua upaya yang telah dilakukan oleh Pusri untuk masyarakat di Kalurahan 3 Ilir. Warga di sini tidak hanya terbantu secara modal untuk usaha tapi juga pengetahuan,? kata Andri yang juga menyebutkan Pusri telah banyak membantu pengadaan berbagai sarana dan prasarana umum di wilayahnya. (mg12/adv/sumeks)

Sebanyak 7 pabrik dari 15 pabrik pupuk yang ada di Indonesia, sumber energinya akan dikonversi dari gas ke batubara demi kelancaran produksi.

Demikian dikatakan Dirut Pupuk Sriwijaya (Pusri) Dadang Heru Kodri usai rapat pupuk dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (19/9/2007).

"Pabrik yang memiliki kapasitas gas di atas 30 MMSCFD akan dikonversi menjadi gas," jelas Dadang.

Ke-7 pabrik pupuk yang akan dikonversi diantaranya PIM I, Pupuk Kujang I dan Pusri.

"Biaya konversi tujuh pabrik ini diperkirakan akan menghabiskan dana total US$ 280 juta, yang berasal dari equity tiap pabrik," ungkap Dadang.

Dadang menjelaskan, konversi ini mulai dilakukan tahun 2007 dan ditargetkan rampung tahun 2010.

Departemen Pertanian mengusulkan pemberian subsidi pupuk organik kepada petani. Jumlah pupuk organik yang diusulkan menerima subsidi mencapai 300 ribu ton, dengan nilai subsidi Rp 500 per kilogram. Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sutarto Ali Moeso, usul tersebut sudah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat direalisasi pada tahun depan. "Pemberian subsidi bisa meningkatkan penggunaan pupuk organik oleh petani," ujarnya di Solo kemarin. Apabila hal itu disetujui, kata dia, pupuk organik bersubsidi akan didistribusikan ke daerah-daerah penghasil beras, seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun, sebagian besar akan disalurkan ke Jawa karena 60 persen produksi pangan Indonesia ada di daerah ini. Lahan pertanian di Jawa juga sudah rusak sehingga perlu digunakan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik, kata dia, juga merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Saat ini sudah banyak lahan pertanian yang rusak karena terus-menerus diberi pupuk kimia tanpa diimbangi dengan pupuk organik.imron rosyid

Indonesia - Iran akhirnya menyetujui kelanjutan pembangunan pabrik pupuk urea di Iran. Pejabat dari Kedubes Iran di Indonesia menyatakan finalisasi investasi joint venture senilai total 600 juta dolar AS itu bakal terjadi dalam hitungan hari ke depan.

''Signing-nya bisa dalam waktu beberapa hari ini. Finalisasinya sejak beberapa bulan lalu,'' tandas Mahmoud R Radboy, Kepala Seksi Ekonomi Kedubes Iran untuk Indonesia, saat ditemui Selasa (4/8) siang. Pabrik pupuk akan dikelola bersama oleh PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan National Petrochemical Company of Iran (NPCI). Nantinya, pabrik pupuk itu akan memproduksi amonia sebanyak 990 ribu ton dan urea sekitar 1,150 juta ton.

Mahmoud menambahkan, studi teknis pabrik ini bakal berlangsung akhir tahun. Diperkirakan, pembangunan pabrik bakal menelan waktu selama 18 bulan, atau pada 2009 mendatang. Lokasi pabrik ada di kawasan Parseez, Bandar Assaluyeh, Iran Selatan. Pabrik ini memakan lahan empat hektare (Ha).

Soal harga gas, Mahmoud mengatakan tidak ada perubahan dari kesepakatan awal. Harga jual gas sebesar satu dolar AS per juta BTU untuk jangka waktu 10 tahun. Dan paling tinggi adalah 1 dolar AS 50 sen. Pembangunan pabrik pupuk di Iran merupakan bagian dari skenario pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea di dalam negeri, khususnya untuk sektor pangan yang terus meningkat.

Pada 2010, kebutuhan pupuk nasional diperkirakan di atas 11 juta ton, sementara kapasitas produksi normal oleh lima perusahaan hanya sekitar 7,872 juta ton. Namun, dengan kebutuhan setinggi ini, pasokan gas dalam negeri tidak mencukupi. Selain pabrik urea, pemerintah juga berencana meningkatkan produksi pupuk NPK. Pembangunan pabrk pupuk NPK karena produksi dalam negeri lebih kecil dari kebutuhan. evy

( )