Pusri News

PALEMBANG (Bisnis.com): Penyerapan pupuk secara nasional diperkirakan pada tahun ini hanya 85% menyusul perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, meski skenario penyediaan pupuk yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini meningkat 6 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu, 5,5 juta ton.

H.M Romli, Ganeral Manajer Pemasaran PT Pupuk Srwidjaja (Pusri) mengatakan program pemerintah menetapkan produksi tahun ini 6 juta ton dinilai sangat positif. Sebab untuk menjaga stabilitas pasokan pupuk di sejumlah daerah yang penyerapannya tinggi ketika musim tanam.

Romli mengungkapkan hingga kini daerah yang tinggi penyerapannya masih di dominasi di pemasaran wilayah II, terutama Provinsi Jateng.

Menurut dia, hampir rata-rata 80% pupuk terserap di Jateng, sementara daerah lain yang dibawah pemasaran pupuk Pusri rata-rata hingga kini penyerapannya baru sekitar 65%. "Dari data tersebut diperkirakan pada tahun ini penyerapan tidak lebih 85%, apalagi stok pupuk di gudang Pusri masih mencapai 11.000 ton serta pupuk curah mencapai 42.000 ton,” jelasnya siang ini.

Menurut Romli, selain dipengaruhi iklim cuaca, saat ini sejumlah daerah mengalami gagal panen (puso) akibat banjir. Namun, secara nasional pemerintah tetap mendongkrak produksi pupuk dari 2008 hanya 4,5 juta ton menjadi 5,5 juta ton pada 2009 serta tahun ini 6 juta ton.

Dia menilai penetapan produksi 6 juta ton tersebut karena pemerintah memperkirakan jumlah lahan sawah bertambah, sehingga akan berdampak pada meningkatnya permintaan. Namun, lanjutnya, karena musim tanam di sejumlah daerah tidak sama akibat perubahan iklim tersebut dan berdampak pada penyerapan pupuk.

Terkait dengan HET yang rencananya akan naik, dia menegaskan tidak ada masalah. Sebab disparitas harga semakin kecil, sehingga dapat mengantipasi penyimpangan pupuk. Romli menambahkan selain itu bila diimbangi kenaikan harga gabah petani sebesar 10% setidaknya dengan kenaikan HET tersebut petani masih untung. "Yang jelas hingga Maret tahun ini stok disejumlah gudang masih aman," terangnya. (msb)

PALEMBANG : PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) merealisasikan ekspor pupuk urea sebanyak 20.000 ton pada akhir Maret ini setelah proses tender untuk ekspor pada Februari – Maret telah selesai.

Menurut Manajer Humas PT Pusri Palembang, Zein Ismed ekspor pupuk urea tersebut merupakan carry over dari 2009.

Sebelumnya, pada tahun ini Pusri telah melaksanakan ekspor urea pada Januari sebanyak 9.800 ton. “Sisa ekspor tahun lalu dilaksanakan pada tahun ini, dan untuk Maret sebanyak 20.000 ton tengah dilakukan pengapalan,”ungkapnya tadi siang.

Dia menjelaskan proses pengapalan membutuhkan waktu setidaknya 1,5 bulan dan telah dilakukan pada Februari lalu karena terbatasnya kapal angkutan. Namun, terang Ismed ditargetkan pada akhir ini sebanyak 20.000 ton tersebut sudah diberangkatkan dengan negara tujuan, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia dan Thailand.

Dengan demikian, jelasnya Jumlah total urea carry over 2009 yang telah diekspor Pusri pada tahun ini mencapai 29.800 ton dan ditargetkan ekspor urea tersebut rampung pada Juli. Dia menambahkan Pusri mendapatkan jatah ekspor pupuk sebanyak 196.000 ton pada 2009 dan Oktober tahun lalu Pusri telah merealisasikan ekspor ke negara asean sebanyak 64.000 ton.

Ismed menambahkan, ekspor urea dilakukan karena pada tahun lalu Pusri mengalami kelebihan stok sehingga mengalami penumpukan di sejumlah gudang. Tumpukan pupuk tersebut terjadi sambungnya karena rendahnya penyerapan pupuk oleh petani akibat perubahan masa tanam, bila pupuk lama menumpuk digudang resikonya bisa rusak. (msb)

BANTUL, KOMPAS-Kabupaten Bantul, DIY, Yogyakarta, ditetapkan menjadi daerah uji coba pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani. Rencana pemberian subsidi pupuk akan diaplikasikan tahun 2011. Saat ini, 930 kelompok tani tengah mempersiapkan data terkait kebutuhan tiap kelompok. Data tersebut sekaligus untuk menentukan nilai subsidi tiap kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanto, Rabu (24/3), menyebutkan pemerintah pusat berencana menyalurkan subsidi pupuk langsung kepada petani karena penyalurannya melalui pabrik pupuk rawan penyimpangan dan subsidi tidak tepat sasaran.

“Nantinya harga pupuk akan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar. Sebagai konsekuensinya, petani mendapatkan bantuan subsidi melalui kelompoknya. Sistem ini diharapkan lebih efektif. Kenaikan harga pupuk dimulai awal April secara bertahap,” katanya.

Untuk mengaplikasikan sistem ini pemerintah menunggu kesiapan petani. Setiap kelompok harus membuat rencana sadar kebutuhan pupuk. Datanya harus valid dan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun, pendataan juga membuat potensi kerawanan penyimpangan.

Kontrol Ketat

Edy mengatakan jika pengawasannya tidak ketat, penyimpangan hanya akan bergeser dari pabrik pupuk ke kelompok petani. Karena itu, model subsidi langsung membutuhkan mekanisme kontrol ketat.

“Bila dihitung dari kebutuhan pupuk selama ini, nilai subsidi langsung bisa mencapai Rp.100 miliar per tahun. Bila petani berhasil mengelolanya dampaknya akan sangat terasa,”katanya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Kelompok Tani Puspita Hati Bambanglipuro, Lasiyo, mengaku kesulitan mendapatkan data riil kebutuhan pupuk di lapangan. Selama ini anggota kelompok tani langsung membeli pupuk tanpa perencanaan penggunaan. “Mereka membeli tergantung dari kondisi keuangan. Kalau ada uang lahan bisa mendapatkan pupuk banyak,”ujarnya. (ENY)

Oleh : Bambang P. Jatmiko

CIKAMPEK - Perusahaan pupuk yang bernaung di bawah holding PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (Pusri) ditargetkan bisa meraup pendapatan sebesar Rp44,4 triliun pada 2010.

Deputi Menteri BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Agus Pakpahan menuturkan untuk bisa mencapai target itu diperlukan sinergi bersama dengan BUMN yang lain.

"Ada captive market yang cukup besar, sehingga target tersebut bisa dicapai. Ada langkah lain yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan sinergi dengan BUMN yang lain," ujarnya hari ini.

Perusahaan pupuk yang berada di bawah holding Pusri adalah PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kaltim, serta PT Pupuk Iskandar Muda.

Kementerian BUMN menargetkan laba bersih seluruh perusahaan milik pemerintah pada tahun ini mencapai Rp82 triliun. Jika mengacu pada jumlah tersebut, perusahaan pupuk pelat merah menyumbang 54,18% dari total laba BUMN.

Sementara itu dalam kunjungan ke pabrik Pupuk Kujang, manajemen mengungkapkan perseroan mengalami kekurangan pasokan gas, sehingga tidak mampu memproduksi pupuk sesuai dengan kapasitas terpasang.

Masalah pasokan gas sejauh ini menjadi isu utama bagi industri pupuk. Ketika industri dalam negeri banyak membutuhkan gas, produksi gas nasional justru diekspor lantaran terikat kontrak sebelumnya.

Terkait dengan masalah ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk menjadi mediator dalam proses negosiasi antara produsen pupuk dan kontraktor production sharing (KPS) agar dapat dicapai kesepakatan harga dan pengaturan volume pasokan gas.(yn)

Keberadaan PT Pusri yang sudah berusia setengah abad atau 50 tahun. Setidaknya, telah menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkungan yang berada di empat kelurahan, seperti Kelurahan 1 Ilir, 3 Ilir, Sei Buah, dan Sei Selayur.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di lingkungan perusahaan, PT Pusri juga turut melibatkan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan dengan tetap memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat itu berada. Tahun 2009 yang lalu saja, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemitraan sedikitnya PT Pusri telah mengucurkan dana sebesar 2 persen dari total keuntungan yang didapat PT Pusri selama tahun 2008 atau sebesar Rp48 miliar.

Selain bergerak di bidang sosial, kemitraan yang dibangun PT Pusri juga meliputi pengiriman remaja di empat kelurahan tadi untuk mengikuti pelatihan montir atau mekanik dan pengelasan di Bogor dan Jakarta. “Total selama tahun 2009, setidaknya ratusan warga telah dikirimkan mengikuti pelatihan sebagai bekal usaha di kemudian hari bagi warga yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur,” ujar Zain Ismed, manajer Hukum dan Humas PT Pusri belum lama.

Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan, PT Pusri secara rutin setiap tiga bulan sekali selalu melakukan penyemprotan atau fogging terhadap wilayah-wilayah yang dianggap rawan demam berdarah dengue (DBD) serta melakukan perbaikan fasilitas jalan dan tempat ibadah milik masyarakat.

Untuk bidang kesehatan, PT Pusri melalui Departemen Bina Lingkungan setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan dan berobat gratis serta khitanan massal. “Sementara, untuk bidang pendidikan, setidaknya PT Pusri telah membangun satu unit sekolah dasar di Pulau Kemaro yang diperuntukkan bagi warga yang tinggal di pulau tersebut,” terangnya.

Masih kata dia, untuk setiap hari raya baik itu Idul fitri dan Idul adha, masyarakat yang tinggal di empat kelurahan juga tetap mendapatkan prioritas seperti pemberian paket sembako dan paket Lebaran serat hewan kurban untuk musala dan masjid di lingkungan PT Pusri. “Untuk paket Lebaran, setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2009, setidaknya 11 ribu paket Lebaran telah diserahkan kepada masyarakat lingkungan,” bebernya.

Sementara itu, Lurah 1 Ilir, Sri Hendra menyambut baik kegiatan yang dilakukan PT Pusri terutama dalam menjalin kemitraan dengan warga lingkungan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada PT Pusri agar tetap berkomitmen dalam menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan dengan terus memerhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan PT Pusri. (mg23/sumeks)

PALEMBANG, SRIPO - Revitalisasi pabrik Pusri II masih menunggu kepastian pasokan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar dari Pertamina EP. Padahal kondisinya sudah mendesak mengingat kondisinya yang sudah tua dan teknologi yang tertinggal zaman.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Produksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Indra Jaya usai membuka Musyawarah Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi, Kamis (18/3).

Menurut Indra, akibat usia tua dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman pabrik Pusri II sudah tidak layak karena tidak efisien. Saat ini kapasitas produksinya hanya 660 ton per hari, sedangkan
dengan teknologi terbaru untuk satu pabrik dapat menghasilkan 2.000 ton amoniak per hari. “Tiga pabrik masih layak, karena produksinya relatif masih besar,” kata Indra.

Untuk revitalisasi Pusri II dibutuhkan dana antara Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun. Dana itu bisa diperoleh melalui pinjaman perbankan, namun pihak bank perlu kepastian jaminan pasokan gas untuk jangka waktu 20 tahun. Dikatakan, dengan adanya perbaikan produksi Pusri II dapat ditingkatkan menjadi 2.000 ton amoniak per hari, dan 3.000 ton Urea per hari, sedangkan Break Event Point (BEP) 12 tahun. Menurutnya, semakin besar kapasitas produksi suatu makin efisien biaya produksi.

Apabila Pertamina EP dan Medco menyanggupi pasokan, maka realisasi perbaikan Pusri II dapat dilakukan tahun ini juga, karena pihak Pusri telah melakukan studi kelayakan mulai analisa dampak lingkungan (Amdal), limbah, dan sebagainya. Pembangunan Pusri II, kata Indra tetap di lokasi yang sama, namun Pusri III dan IV rencananya akan dipindahkan ke Tanjung Api-api. “Secara lisan Pertamina EP bersedia mensuplai gas untuk lima tahun ke depan. Untuk kebutuhan tahun-tahun berikutnya masih dicari,” ungkap Indra.


Dukung Manajemen

Sementara Serikat Pekerja Pupuk Sriwidjaja (SPPS) Direktorat Operasi men-support manajemen untuk mendapatkan suplai gas dan mempertahankan pabrik tetap di Palembang.

Ketua SPPS Direktorat Operasi, Amir Hamzah menuturkan, agenda pertama pengurus SPPS Direktorat Operasi Periode 2010-2013 mensupport manajemen mendesak pemerintah khususnya pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan gas sebagai bahan baku dan bahan bakar pabrik pupuk Pusri. SPPS juga meminta dan mempertahankan keempat pabrik yang ada tidak dipindahkan ke daerah lain di luar Sumsel. “Ini kewajiban kita. Sebagai mitra manajemen, kami (SPPS) harus kerja sama agar Pusri tetap beroperasi dan berada di sini,” tegas Amir Hamzah.   (sep)

Palembang,BP
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak PT Pertamina tetap memasok gas ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Pusri terancam tak berproduksi lagi pada 2012 karena kontrak dengan Pertamina soal pasokan gas, bakal habis. Sementara kontrak baru belum juga disepakati.

Saat kunjungan kerja (kunker) Komisi VI DPR RI ke Pertamina, Rabu (10/3) lalu, beberapa anggota Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina tetap menyuplai gas ke PT Pusri. Salah satu anggota Komisi VI Dodi Reza Alex mengatakan, Pertamina harus memperhatikan nasib dan keberlangsungan PT Pusri dengan tetap menjamin suplai gas.

Dia mengingatkan, Pertamina harus memprioritaskan pasokan gas kepada industri dalam negeri yang memiliki multiplier efek panjang seperti PT Pusri. Karena PT Pusri berhubungan dengan hajat orang banyak, menyangkut keberlangsungan kebutuhan pupuk bagi para petani di Sumatera Selatan (Sumsel) dan juga menyangkut ketahnan pangan nasional.

“Coba pikirkan jika PT Pusri tidak dapat berproduksi lagi, gimana nasib para petani kita dan juga ketahanan pangan nasional,” tukas Dodi di forum pertemuan.

Dodi pun minta Pertamina  membahas kembali masalah ini dengan PT Pusri, untuk mencari titik temu yang tidak merugikan kedua pihak, meski belum ditemui kata sepakat mengenai harga jual. “Kepastian keberlangsungan pasokan gas itu sangat penting,” kata Dodi.

Mengenai masa kontrak dan harga jual gas, Komisi VI berharap kontrak dengan PT Pertamina yang selama ini hanya berlaku lima tahun, ke depan dapat dibuat lebih lama lagi, misal 10 tahun, mengingat Pertamina mampu memberlakukan kontrak dengan luar negeri sampai 20 tahun.

“Kenapa dengan industri pupuk dalam negeri kontraknya tidak bisa lebih lama? Harganya pun berubah terus dan bisa naik sewaktu waktu. Sebaiknya untuk harga jual gas itu dikunci dan tidak berubah-ubah, sehingga kebutuhan PT Pusri ke depan dapat diproyeksikan dengan baik,” pinta Dodi.

Jika memang tidak ditemui kata sepakat dan masa kontrak pun telah habis, bisa jadi Pusri akan menggunakan batubara yang telah dikonversi ke gas dengan konsekuensi investasi yang besar. Dodi pun menolak keras jika ada wacana PT Pusri pindah dari Sumsel memiliki bahan baku yang dibutuhkan PT Pusri lebih banyak dari provinsi lain. Pindahnya Pusri juga dapat mematikan industri pupuk yang sudah puluhan tahun di Sumsel, dan secara otomatis membuat ribuan tenaga kerja tidak tentu nasibnya.

“Saya tidak setuju PT Pusri pindah dari Sumsel ke Senoro, berapa banyak tenaker Sumsel terbengkalai nantinya? Kita semua dan juga Komisi VI harus menunjukkan keberpihakkan terhadap PT Pusri,” kata Dodi.

Menanggapi hal itu, General Manager PEP Region Sumatera Bambang Wijanarko hanya mengatakan, Pertamina tetap akan menjamin suplai gas sesuai penyaluran saat ini ke PT Pusri, sampai habis kontrak nanti. “Namun untuk penambahan pasokan gas, Pertamina belum dapat menyuplainya, karena belum ada penambahan cadangan gas lagi,” jelas dia. Ian.

Palembang - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menerapkan sistem zero toleransi terhadap distributor yang melakukan penyimpangan distributor pupuk bersubsidi. Penerapan aturan baru ini dimulai Maret 2010 dalam bentuk penandatanganan perjanjian kepada distributor dan pengecer.

Manajer Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumatera Selatan, Masriza, Kamis (11/3) mengatakan, penerapan aturan zero toleransi ini diterapkan sebagai langkah antisipasi pelanggaran distributor dan pengecer yang menjadi mitra perusahaan ini.

Tercatat 105 distributor yang terikat dalam aturan itu. Bila nanti terjadi pelanggaran para distributor. menurut Masriza, aturan zero toleransi tidak hanya mengikat distributor. Namun, juga berbias pada pengecer yang berada di bawah distributor yang terkena sanksi.

"Jadi kita tidak lagi memberikan toleransi. Zero toleransi ini tidak hanya mengancam distributor nakal jugo pengecer dan ekspeditur. Walaupun mereka belum tentu melakukan kesalahan," ucap Masriza.

PT Pusri, telah mempersiapkan maping bagi para distributor di setiap kecamatan sesuai wilayah tanggung jawab masing-masing.

Hingga tugas distributor ini tidak keluar dari wilayah kerja dan sesuai apa yang diatur dalam SK Bupati di setiap kabupaten. Penerapan aturan ini, dengan pertimbangan pupuk subsidi itu program pemerintahan yang diperuntukan bagi rakyat dan pendistribusian selalu dalam pengawasan.

"Jadi menyangkut uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat. Penyalurannya sesuai koridor yang ada."

Saat ini, distributor yang telah dipecat PT Pusri karena menyimpang telah menyerahkan kepada pihak berwajib. "Namun dari Pusri sudah tidak ada toleransi, dan sudah menjadi komitmen bersama kalau melanggar harus siap menerima resiko."

Saat ini, di wajibkan PPD Sumsel tercatat 105 distributor, 880 pengecer resmi yang menaungi 10.464 kelompok tani dan 757.148 petani. Pada musim tanam (MT) 2010 diwilayah PPD Sumsel dialokasikan 230 ribu ton urea bersubsidi sesuai SK Gubernur setempat. Ida Syahrul
 

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) membina sekitar 10 ribu petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), Musi Rawas (Mura) dan Musi Banyuasin (Muba) di Sumatera Selatan.

Manejer Umum PT Pusri Ir.Bambang Subiyanto mengatakan, kini kehidupan para petani tersebut sudah mandiri.

Sistem pembinaannya, menurut Bambang, dibagi dalam lima kelompok di setiap kabupaten supaya pembinaannya dapat dilaksanakan dengan baik karena memudahkan koordinasi.

Ia mengatakan, umumnya mereka bertani di lahan pasang surut dengan luas areal keseluruhan dari tiga kabupaten itu sekitar 13 ribu hektare. Petani selain diberi bantuan permodalan juga mengikuti pelatihan agar keterampilan mereka di bidang pertanian semakin maju.

“Bantuan yang diberikan itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan milik negara tersebut terhadap lingkungan sekitar. Selain itu karena PT Pusri sebagai BUMN yang menjadi penyangga ketahanan pangan nasional,” ujarnya di Palembang, Kamis.

Perusahaan pupuk nasional itu juga memberikan pembinaan terhadap para pengusaha kecil dan menengah di Provinsi Sumsel khususnya dan juga di beberapa kota lainnya di Indonesia.(*an/z)

 

PALEMBANG - Ketidakpastian pasokan gas untuk industri pupuk nasional mendapat perhatian serius Komisi VI DPR. Komisi yang membidangi BUMN ini menyuarakan agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan industri pupuk demi menunjang program ketahanan pangan nasional.

Hal itu dikemukakan oleh para wakil rakyat dalam pertemuan dengan jajaraan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di Graha Pusri, Rabu (10/3). Dalam pertemuan itu, Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri menjelaskan, tentang jaminan pasokan gas sebagai bahan baku pupuk yang kini menjadi masalah BUMN pupuk.

Kendala yang dihadapi industri pupuk nasional saat ini adalah masalah umur pabrik pupuk yang sudah tua, konsumsi gas yang tinggi dan boros dibanding dengan pabrik generasi baru dan jaminan gas bumi jangka panjang yang belum ada, serta dana equity terbatas,” papar Dadang.

Menanggapi masalah kelangkaan pasokan gas untuk industri pupuk, anggota Komisi VI DPR Dodi Reza Alex meminta pemerintah agar membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. “Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau cari alternatif lain,”katanya.

Menurut Dodi, Komisi VI akan mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan pengalokasian gas untuk industri pupuk. “Harus ada kepastian, minimal untuk 5 tahun. Sehingga industri pupuk bisa bekerja dengan optimal,” katanya.

Dodi menegaskan satu hal yang tak dapat diterima jika negeri yang memiliki sumber gas, malah industri pupuknya kesulitan mendapatkan bahan baku gas. “Intinya harus ada perhatian serius

dari pemerintah. Mana yang mesti diprioritaskan, apakah mengejar pendapatan dari ekspor atau pemenuhan kebutuhan pupuk nasional yang terkait dengan hajat masyarakat petani,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi VI Edhy Prabowo mendesak pemerintah memenuhi dulu kebutuhan gas dalam negeri. “Walau ada kontrak jangka panjang, kebutuhan gas dalam negeri harus dipenuhi lebih dulu. Akibat kelangkan pasokan gas, yang terganggu bukan hanya industri pupuk tetapi juga industri lainnya yang menggunakan gas, seperti industri keramik,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, alokasi gas harus diatur kembali. Harus dihitung kembali seberapa banyak industri pupuk menghabiskan gas dibanding industri lain dan ekspor. Kalau perlu kita jangan melakukan ekspor dulu sampai kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.

Sementara itu menurut Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Kodri, kondisi atau neraca gas untuk PT Pupuk Kaltim dan PT Petrokimia Gresik adalah positif, sementara BUMN pupuk lainnya, PT Pusri, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kujang dalam kondisi negatif. sripo.

JAKARTA: BUMN pupuk berpotensi kesulitan keuangan akibat dana kurang bayar subsidi 2008 sebesar Rp1,5 triliun akan dialihkan oleh Menteri Pertanian untuk membiayai program lain.

Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan operasional sejumlah BUMN pupuk terutama dialami PT Petrokimia Gresik (Petrogres) sebagai produsen berbagai jenis pupuk seperti pupuk fosfat, urea, ZA, NPK dan Phonska, ZK, dan pupuk organik Petrogranik.

Untuk mengoperasikan 16 unit pabrik dengan total kapasitas produksi hampir 4,33 juta ton per tahun dan lima pabrik nonpupuk berkapasitas 1,65 juta ton, Petrogres membutuhkan modal kerja yang sangat besar. Kebutuhan itu untuk pengadaan berbagai bahan baku a.l. gas, batuan fosfat, KCL, dan sulfur. Belum termasuk asam fosfat dan amoniak yang keduanya diimpor.

"Kalau dana kurang bayar subsidi pupuk Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain, akan sangat mengganggu cash flow. Kami juga terbebani akumulasi pinjaman beserta bunga yang nilainya cukup besar. Kondisi ini bisa berdampak pada terganggunya operasional pabrik," ujar Dadang Heru Kodri, Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Holding), saat dikonfirmasi Bisnis, kemarin.

Dia mengaku saat berlangsung rapat kerja Komisi IV DPR dengan Mentan pada 2 Maret 2010, direksi BUMN pupuk yang juga hadir di sana telah menyatakan penolakannya atas keinginan Menteri Pertanian untuk mengalihkan penggunaan dana kurang bayar subsidi pupuk 2008 sebesar Rp1,5 triliun untuk membiayai program lain.

"Raker saat itu terbuka. Banyak wartawan yang meliput dan banyak yang melihat. Saat itu, jelas sekali kami [BUMN pupuk] menyatakan tidak setuju dana Rp1,5 triliun itu dipakai untuk keperluan lain," katanya.

Menurut dia, saat raker berlangsung beberapa anggota Komisi IV juga sempat mengingatkan pengalihan dana tersebut bisa mengganggu operasional pabrik pupuk. Saat kesimpulan rapat diambil pun BUMN pupuk masih menyatakan tidak setuju dengan rencana Mentan untuk swasembada pangan.

Dirut PT Petrogres Arifin Tasrif memaparkan pada tahun ini perseroan membutuhkan dana sekitar Rp16 triliun untuk belanja modal, investasi dan membiayai operasional pabrik termasuk pembelian bahan baku. "Revenue kami tahun ini ditargetkan Rp16,7 triliun."

Dadang menambahkan Pusri selaku holding telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan tertanggal 4 Maret yang isinya meminta agar dana Rp1,5 triliun itu secara konsisten dialokasikan untuk membayar subsidi pupuk yang masih terutang.

Dana tersebut diperlukan untuk menutup biaya operasional perusahaan dan program kerja 2010 dapat direalisasikan.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir menyatakan jika dana kurang bayar Rp1,5 triliun tidak dibayarkan, akan menyusahkan BUMN pupuk tersebut. "Sama saja BUMN pupuk menunggu lonceng kematiannya," tuturnya ketika dihubungi Bisnis.

Menteri Pertanian Suswono yang tengah berada di Australia mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyatakan dana kekurangan bayar subsidi pupuk kepada produsen pupuk BUMN dari APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun akan dialokasikan untuk empat program strategis.
"Itu untuk penyelamatan sapi betina produktif, audit lahan, pendataan ternak, dan pencetakan sawah baru. Program strategis ini bertujuan untuk pencapaian swasembada pangan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis.

Surat produsen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2010 untuk melunasi kurang bayar subsidi pupuk, meskipun DPR mendesak agar dana itu dialihkan untuk program pelayanan publik. "Untuk [kurang bayar subsidi] pupuk sudah dianggarkan sekitar Rp1,2 triliun-1,5 triliun [dalam RAPBN-P 2010]," katanya kemarin.

Menurut dia, memang ada rekomendasi dari Komisi IV DPR agar ada kebijakan berbeda dari BUMN, seperti pelayanan publik (public service obligation/PSO). Namun, di sisi lain juga ada surat keberatan dari salah satu BUMN produsen pupuk terkait usulan tersebut. "Pokoknya sesuai dengan rekomendasi BPK, itu [anggaran kurang bayar subsidi pupuk] tetap dialokasikan."

Ketua Komisi IV DPR Ahmad Muqowam justru mempertanyakan kepentingan surat produsen pupuk yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Maret 2010 terkait hasil rapat kerja komisi IV DPR.
"Bagaimana mungkin pada raker dengan Mentan dan anggota Komisi IV, seluruh direktur pabrik pupuk hadir dan setuju dengan kesimpulan itu. Mengapa sekarang mereka keberatan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis. (Diena Lestari/Aprika R. Hernanda/ Achmad Aris/Agust Supriadi) ([email protected])
Oleh Chamdan Purwoko

 

- Sebagai bentuk partisipasi terhadap kesehatan pada lingkungan sekitarnya, PT Pusri melakukan penyemprotan asap atau fogging terhadap 6200 rumah dan tempat umum di empat kelurahan yang berada di lingkungan sekitar pabrik.

Kegiatan sosial ini merupakan kegiatan rutin program Bina Lingkungan triwulan I tahun 2010 dan mengantisipasi penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di musim hujan. Sedangkan lokasi penyemprotan berada di empat kelurahan yakni Kelurahan 1 ilir dengan 1.122 rumah dan 7 tempat umum, Kelurahan 3 ilir dengan 879 rumah dan 13 tempat umum.Kemudian Kelurahan Sungai Buah dengan 1.885 dan 25 tempat umum, Kelurahan Sungai Selayur dengan 1.944 dan 9 tempat umum serta Pulau Kemaro dan PHDM dengan 311 rumah dan 3 tempat umum.

Kegiatan penyemprotan tersebut berlangsung pada 22 Februari hingga 4 Maret dan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I dilakukan pada 22-24 Februari, sedangkan tahap II dilaksanakan pada 1-4 Maret dengan lokasi penyemprotan terakhir di kawasan Pulau Kemaro. Untuk menempuh kawasan ini, tim penanggung jawab bersama petugas fogging dari CV Kemas Perkasa dengan menggunakan perahu menyusuri rumah-rumah warga yang ada di pinggiran sungai didampingi Ketua RT 18 Pulau Kemaro, Aji Ansori.

Beberapa warga di kawasan ini mengaku cukup senang dengan adanya penyemprotan fogging DBD tersebut. Selain mencegah penyakit, lingkungan mereka juga menjadi bersih.

“Penyemprotan ini berdasarkan usulan kami warga RT 18 Pulau Kemaro yang dihuni 120 KK dan masuk dalam Kelurahan 1 ilir. Ternyata kami dapat respon dari Pusri”, ujar Aji Ansori.

Warga lainnya Effendi mengaku, selain mendapat pelayanan kesehatan mereka juga telah dibangunkan PT Pusri sebuah gedung sekolah dasar. Gedung SD yang belum dinamai itu terdiri dari tiga ruang kelas dan satu ruang kantor.

“Mungkin namanya nanti SDN Pulau Kemaro, tergantung pemerintah lah. Yang jelas kami juga senang dengan perhatian dari PT Pusri ini. (rhd)