Pusri News

Produksi pupuk urea oleh lima BUMN pupuk di dalam negeri diproyeksikan mencapai sekitar 5,99 juta ton, atau naik dibandingkan realisasi produksi tahun lalu sebesar 5,81 juta ton.

"RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) produksi (pupuk urea) tahun 2008 sebesar 5,99 juta ton, naik dibandingkan produksi 2007 sebesar 5,81 juta ton," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) selaku induk BUMN pupuk, Bowo Kuntohadi, di Jakarta, Jumat (8/2).

Menurutnya, Produksi tersebut akan digunakan untuk memasok pupuk urea bersubsidi dan pupuk urea non subsidi untuk industri dan perkebunan besar. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007, total pupuk bersubsidi yang harus dipasok lima BUMN mencapai 4,3 juta ton.

PT Pusri mendapat kewajiban pasokan pupuk urea bersubsidi 1.135.717 ton, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) 1.867.213 ton, PT Pupuk Kujang 932.288 ton, PT Petrokimia Gresik 321.000 ton dan PT Pupuk Iskandar Muda sejumlah 52.782 ton.

Alokasinya untuk tanaman pangan (2,73 juta ton), hortikultura (287.109 ton), perkebunan (926.681 ton), peternakan (12.403 ton), dan perikanan (143.807 ton). Bowo memperkirakan total permintaan urea pada 2008 di dalam negeri baik pupuk urea bersubsidi maupun nonsubsidi mencapai 5.848.637 ton.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Tjahjono mengatakan RKAP produksi pupuk non urea untuk ZA sebesar 660 ribu ton, SP-36 700 ribu ton, NPK Phonska 800 ribu ton. "Untuk memenuhi tugas pemerintah memasok ZA bersubsidi sebanyak 700 ribu ton perlu impor 40 ribu ton," ujarnya.

Demikian pula dengan SP-36. Dari penugasan pemerintah cq Mentan untuk memasok SP-36 bersubsidi sebanyak 800 ribu ton, maka Petrogres harus mengimpor sebesar 100 ribu ton. "Untuk pupuk NPK, kami bisa memenuhi penugasan pemerintah kepada Petrogres guna memasok NPK sebesar 800 ribu ton dari produksi sendiri," katanya.

Selain Petrogres, pemerintah juga menugaskan PKT dan Pupuk Kujang memasok pupuk NPK bersubsidi masing-masing sebesar 50 ribu ton. Lebih jauh Bambang mengatakan Petrogres juga memproduksi pupuk kimia non subsidi yaitu KCL dengan target produksi dan penjualan sebesar 75 ribu ton.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan, pihak PT Pusri memiliki stok pupuk urea sekitar 70.000 ton, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan pupuk pada tahun ini.

Dia menegaskan, pihaknya berani menjamin tidak akan terjadi kekurangan pupuk urea di tingkat petani. ?Saya yakin dengan persediaan 70.000 ton,kebutuhan pupuk kita lebih dari cukup,?tegasnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan pupuk urea Sumsel setiap tahun sekitar 165.000 ton dengan rincian 35.000 ton untuk perkebunan dan tanaman nonpangan. Sedangkan, 135.000 ton untuk tanaman pangan yang tersebar di seluruh daerah dalam Provinsi Sumsel.

?Untuk rincian per daerah,kita kurang dapat pastikan jumlahnya, tapi dibagikan sesuai tingkat kebutuhan,? terang dia. Indra menegaskan, Pusri tidak memproduksi pupuk jenis lain kecuali urea karena pihaknya fokus dengan produksi yang dihasilkan.Bahkan dia menuturkan, beberapa anak perusahaan Pusri menjadi agen pupuk KCL dan SP-36 untuk menunjang kebutuhan pupuk para petani di setiap daerah.

?Kalau pupuk lain kita tidak bisa jamin terjadi atau tidaknya kelangkaan,? tegasnya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada tahun ini tidak akan terjadi kenaikan harga pada pupuk urea.Pasalnya, dia mengungkapkan tidak terjadi kenaikan bahan baku yang membuat harga tidak normal di pasaran.

?Harga lokal tetap pada angka Rp1.200 per kilogramnya, sedangkan ekspor 400 dolar per tonnya,?terangnya. Sementara itu,Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palembang A Fanani Yahya mengatakan, menjaga kondisi urea di Sumsel serta Kota Palembang, sudah menjadi kewajiban PT Pusri.

?Pusri seharusnya memiliki program yang baik dan menyentuh kepentingan para petani. Karena tanpa adanya pupuk, maka produksi yang dihasilkan tidak akan maksimal,?terangnya.

Dia menegaskan,pemerintah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja PT Pusri. Selain itu, melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan dampak positif terhadap perkembangan perusahaan. ?Hanya dengan pengawasan yang optimal, maka dapat menghindari kelangkaan pupukdiSumsel,?pungkasdia.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) PPD Lampung kini memiliki stok pupuk urea bersubsidi 7.203 ton. Kemarin (4-2), Pusri membongkar muatan 2.700 ton pupuk tersebut. Hari ini (5-2), rencananya Pusri membongkar muatan 8.200 ton pupuk urea bersubsidi di Pelabuhan Panjang.

Kepala Bagian Pengadaan Penjualan (PP) Pusri PPD Lampung Azwani mengatakan selain stok pupuk yang sedang dibongkar dan akan masuk Selasa (5-2), Pusri masih menambah pasokan pupuk ke Lampung. "Mungkin dalam satu dua hari ini ada penambahan, tapi kami belum terima surat resminya, jadi belum tahu berapa jumlah pastinya," kata Azwani.

Dia menjelaskan kini stok pupuk urea bersubsidi Pusri di gudang lini II Panjang berjumlah 1.241 ton. Sedangkan di gudang lini III yang terdiri dari gudang Tegineneng (1.119 ton), gudang Pringsewu (1.236 ton), gudang Bandarjaya (2.064 ton), gudang Kalibalangan (886 ton), dan gudang Sekincau (657 ton). Total stok pupuk di gudang lini III berjumlah 5.962 ton.

"Untuk stok 2.700 ton yang masuk kemarin, agak terhambat dalam pelaksanaan bongkar muat. Pasalnya, kondisi cuaca yang hujan menyebabkan pelaksanaan bongkar muat tidak dapat dilakukan. Kalau hujan, ureanya bisa hilang. Jadi agak terkendala. Seharusnya sudah selesai bongkar," ujarnya.

Sementara itu, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengaturan Alokasi Pupuk di Provinsi Lampung 2008 hingga kemarin belum diterbitkan.

Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung, Edi Yanto, draf alokasi pupuk ini sudah diajukan kepada Gubernur, tinggal disahkan.

Bupati Cirebon Dedi Supardi menegaskan pihaknya akan membuat program darurat pengadaan pupuk urea untuk membantu petani dengan meminta bantuan pupuk dari PT Pupuk Kujang Cikampek supaya masalah kelangkaan pupuk bisa segera diatasi.

"Dua tahun lalu saat terjadi kelangkaan pupuk, kita juga buat program membantu menyediakan pupuk dengan harga sesuai HET kerjasama dengan PT Pusri, dan sekarang akan kita coba membuat terobosan serupa," katanya kepada wartawan di Cirebon, Minggu, berkaitan dengan krisis kelangkaan pupuk yang sudah memprihatinkan.

Ia menjelaskan, pihaknya dengan persetujuan DPRD akan menyediakan dana Rp1 miliar sebagai dana talangan untuk membeli pupuk bersubsidi yang nanti dana itu akan dikembalikan setelah para petani membayar pupuk.

"Petani sebenarnya sudah menyediakan uang, tetapi barangnya tidak ada. oleh karena itu kita akan langsung bicara kepada Pupuk Kujang supaya sekarang pupuk bisa diangkut ke Cirebon dan jatah Cirebon jangan sampai berkurang," katanya. Ia mengungkapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan DPRD akan berangkat ke Pupuk Kujang untuk meminta penjelasan tersendatnya distribusi.

"Kalau armada yang menjadi ganjalan, Pemkab siap menyediakan armada supaya distribusi ke kios pengecer bisa lebih lancar," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua KNTA Kabupaten Cirebon Soleh Buchori sangat menyambut baik rencana program darurat dari Bupati Cirebon karena saat ini petani sudah terlihat panik akibat banyak jadwal pemupukan yang terlambat. "Harus ada upaya darurat, bahkan kalau Kujang tidak sanggup menyediakan urea maka kalau perlu mencari urea ke Petrokimia di Gresik," katanya.

Ia mengungkapkan, kacaunya distribusi sudah berlangsung sejak dua bulan terakhir dan sampai sekarang pihak Pupuk Kujang masih belum bisa mengatasi masalah. Soleh juga meminta Bupati untuk segera mengeluarkan Surat Permintaan Alokasi Pupuk NPK Ponska kepada Petrokimia Gresik karena jatah untuk bulan Februari ini berdasarkan surat permintaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon hanya 400 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.000 ton.

Kepala Perwakilan Petrokimia Gresik di Cirebon, Danies, mengakui, pihaknya menunggu surat permintaan NPK Ponska dari Bupati Cirebon karena dengan dasar surat itu maka Petrokimia akan memberikan pasokan NPK Ponska yang merupakan pupuk bersubsidi.

"Kami baru dapat surat alokasi dari Dinas Pertanian sebesar 400 ton untuk Februari 2008 Ini sehingga kami distribusikan sebanyak itu," katanya yang baru seminggu bertugas di Cirebon.

Pansus Penyimpangan Pupuk Bersubsidi DPRD Kab Blora berhasil membongkar peredaran pupuk ilegal,kemarin.

Dalam sidak yang dilakukan bersama Polres Blora diketemukan ratusan kilogram (kg) pupuk PT Pusri. Semestinya, pupuk urea produksi PT Pusri tidak boleh diedarkan di Blora. Hasil inspeksi mendadak (sidak) kemarin, dua pengecer resmi yang kedapatan mendistribusikan pupuk urea ilegal yakni Usaha Dagang (UD) Musashi di Desa Beganjah,Kec Jiken dan pengecer kecil di Desa/- Kec Jepon.

?Dari dua pengecer ini pansus menemukan pupuk urea buatan PT Pusri, padahal pupuk urea yang boleh dijual di Blora seharusnya hanya buatan PT Kaltim. Ini adalah sebuah penyimpangan,? ujar Wakil Ketua Pansus, Singgih Hartono,kemarin. Dari gudang UD Musashi, Pansus hanya menemukan sekitar 15 kg saja karena sisanya sudah dijual kepada para petani.

Sedang di pengecer pupuk desa Jepon,pansus menemukan 6 sak isi 50 kg pupuk urea atau setara 300 kg. Singgih menjelaskan sidak yang dilakukan bersama Polres Blora berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan ulah para distributor dan pengecer pupuk.Akibat ulah mereka distribusi pupuk di Blora kacau.

Selain itu, perbuatan oknum pengawas pupuk Petro Kimia Gresik yang mensuplai pupuk urea PT Pusri ke pengecer resmi pupuk PT Kaltim di wilayah setempat semakin membuat ruwet distribusi pupuk.

?Pansus akan terus memantau distribusi pupuk di Blora agar peredarannya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Harapannya kebutuhan para petani akan pupuk tercukupi. Nama distributor dan pengecer nakal sudah kita kantongi. Sanksinya ijin usaha bisa dicabut,?ujarnya.

Sementara itu, Suwignyo, pemilik UD Musashi yang kedapatan menjual pupuk urea PT Pusri mengakui kalau perbuatannya termasuk penyimpangan.Tapi karena permintaan petani dia akhirnya nekat menjual pupuk itu.

?Jatah yang saya terima tiap minggunya terbatas, hanya 1?1,5 ton.Karena permintaan banyak makanya saya menjual pupuk urea PT Pusri,? tutur Suwignyo. Hasil sidak tersebut,Pansus membawa sebanyak 15 bendel kuitansi UD Musashi untuk diteliti.

Sedang pupuk urea PT Pusri dibawa petugas Polres Blora untuk kepentingan penyidikan. ?Sementara barang bukti akan kita amankan, nanti akan kita selidiki lebih lanjut,? ujar salah seorang petugas, kemarin.

PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang menargetkan penurunan angka kecelakaan kerja hingga zero accident (tanpa kecelakaan) dengan menganggarkan dana untuk kesehatan dan keselamatan kerja (K3) mencapai Rp1 miliar.

Direktur Produksi PT Pusri Palembang Indra Jaya mengatakan untuk menekan angka kecelakaan kerja ini pihaknya telah menjalankan semua prosedur yang menjadi ketentuan."Sehingga pada tahun ini, PT Pusri sudah zero accident. Kami pun sudah menyiapkan anggaran K3 mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar." jelasnya, kemarin.

Dia menjelaskan uang yang dianggarkan untuk membeli peralatan keselamatan pekerja mulai dari pembelian mobil tangga hingga sabuk pengaman untuk pekerja yang berada di ketinggian.

Pemerintah dan Holding pupuk mengalokasikan urea sebesar 25 ribu ton untuk memasok pupuk di Jawa Barat yang sempat mengalami kelangkaan sebulan terakhir. Tetapi, ancaman masih ada karena subsidi pupuk masih kurang Rp2 triliun.

"Untuk Jabar yang sempat mengalami kekosongan pasokan sudah diisi dari Pusri, PKG, dan PKT. Pasokan tersebut sebesar 25 ribu ton dari alokasi yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor," ungkap Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso di Jakarta, Sabtu (2/2).

Menurut Sutarto, kelangkaan pupuk di Jabar memang sempat terjadi sejak akhir Desember lalu. Penyebab kelangkaan itu ialah kerusakan yang terjadi di pabrik Kujang 1A. Akibatnya, petani dibeberapa daerah di Jabar seperti Cirebon sempat sulit menemukan pupuk khususnya urea.

Meski begitu, Sutarto mengatakan kelangkaan ini sudah cepat diantisipasi oleh Holding. Sehingga, secara umum kelangkaan tidak mengganggu proses pertanaman yang saat ini memasuki usia dua bulan. Dengan tambahan pasokan itu diharapkan petani bisa melakukan pemupukan untuk menjaga kualitas padinya. "Saya kira sekarang persoalan ini sudah bisa ditangani," ujarnya.

Terkait subsidi pupuk, Sutarto mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana dalam APBN 2008 sebesar Rp7,51 triliun. Anggaran itu jauh lebih besar daripada anggaran 2007.

Tahun lalu, subsidinya Rp5,8 triliun ditambah anggaran belanja tambahan jadi Rp6,8 triliun. Meski begitu, dengan kenaikan harga gas, phosphate, dan penambahan jumlah pupuk diperkirakan anggaran ini belum mencukupi. Apalagi, harga eceran tertinggi (HET) pupuk masih dipertahankan.

Asumsi awal, menurut Sutarto, anggaran ini hanya akan mencukupi kebutuhan hingga bulan Agustus atau sampai Oktober 2008. Kendati demikian, hal ini masih bergantung pada pola pemakaian dan penyerapan pupuk bersubsidi di lapangan.

Bila pola sama terjadi seperti tahun lalu, bisa dipastikan akan butuh tambahan subsidi. "Saya pikir subsidi pupuk ini masih menjadi prioritas pertama pemerintah. Apalagi, target penambahan produksinya sebesar 5%. Memang perhitungan kita masih kurang sekitar Rp2 triliun, tapi kan ada APBN perubahan," jelas Sutarto.

Sutarto mengingatkan, selain beras pemerintah tahun ini juga menargetkan penambahan produksi kedelai. Sudah tentu pasokan pupuk sebagai sarana pendukung pencapaian produksi akan menjadi prioritas.

Namun, petani pun harus melakukan efisiensi dalam pemakaian pupuk. Pasalnya, sampai kini pemupukan oleh petani masih selalu berlebihan atau tidak berimbang.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan stabilisasi harga pangan. Paket ini meliputi pemberian fasilitasi bagi importir kedelai, gandum, dan terigu juga bagi industri minyak goreng berupa insentif fiskal.

Insentif itu diperkirakan mencapai Rp10 triliun lebih. Sedangkan, untuk industri tahu tempe pemerintah mengalokasikan bantuan langsung senilai Rp500 miliar.

Untuk masyarakat miskin pemerintah juga mengalokasikan tambahan subsidi raskin kurang lebih Rp2,6 triliun dan subsidi minyak goreng Rp500 miliar.

Akan tetapi, dalam paket tersebut pemerintah tidak satupun menyebutkan adanya penambahan subsidi pupuk ataupun insentif harga bagi petani. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi petani membutuhkan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Selain itu, kepastian harga bagi kedelai petani. Insentif ini untuk menambah penghasilan petani yang saat ini juga mengalami kesulitan dengan melonjaknya berbagai kebutuhan pokok. "Itu bukan kebijakan yang propetani. Jadi sangat kontra produktif dengan arah kebijakan revitalisasi pertanian yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," tutur Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, Minggu (3/2).

Menurut Agusdin, paket kebijakan pangan selain tidak propetani juga diragukan efektivitasnya. Pasalnya, semua insentif yang diberikan di hulu yakni tingkat importir dan produsen belum tentu akan terdistribusi pada harga di tingkat konsumen. Sedangkan, harga pangan saat ini sudah naik dan sulit untuk turun kembali.

"Konsumen saat ini sudah menerima kenaikan harga. Sehingga, importir dan kartel menjadi pihak yang sangat diuntungkan oleh kebijakan tersebut," katanya. (Toh/OL-03)

Distribusi pupuk urea bersubsidi ke sejumlah daerah pertanian di Jabar, Banten, dan sebagian Jateng, kembali tersendat. Pasalnya, operasional pabrik Kujang IB, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) yang sebelumnya sempat diperbaiki karena terganggu, kini kembali rusak.

''Perlu waktu sedikitnya enam hari ke depan untuk perbaikan itu. Selama itu, maka operasional Kujang IB terpaksa dimatikan,'' kata Manajer Komunikasi PT PKC, Arifin, Kamis (31/1). Dia menjelaskan, rusaknya kembali Kujang IB itu terjadi pada 29 Januari 2008, petang. Saat itu, ungkap dia, terjadi hujan deras di wilayah Cikampek. ''Tiba-tiba saja generator Kujang IB mengalami gangguan,'' tutur dia menjelaskan.

Meski demikian, ujar Arifin menambahkan, pihaknya terus berusaha memperbaiki kerusakan itu hingga ke proses start up. Namun lagi-lagi ada alat lain yang rusak. Bahkan, kata dia, kerusakan ini menjadi lebih parah karena alat itu harus diganti dengan yang baru.

Karena itu, menurut Arifin, untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan di wilayah kerjanya, PT PKC mengoptimalkan produksi parbik lama Kujang IA dari 1.200 ton menjadi 1.500 ton per hari. Optimalisasi itu ditunjang oleh ketersediaan gas yang dimiliki PT PKC.

Selain itu, kata Arifin, PT PKC juga kembali meminta bantuan kepada produsen pupuk lain yang masih satu holding untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah kerjanya. ''Ada sekitar 27 ribu ton yang sedang dan akan dikirim,'' ungkap dia.

Kiriman tersebut berasal dari Pusri sebanyak 25 ribu ton, Pupuk Kaltim sebanyak 1.000 ton, dan Petrokimia sebanyak 1.000 ton. Untuk pupuk yang berasal dari Pupuk Kaltim dikirim melalui pelabuhan Semarang dan dicadangkan bagi wilayah Jateng.

Pupuk dari Pusri sebanyak 500 ton dikirim melalui pelabuhan Cilacap untuk menyuplai wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Sedangkan distribusi pupuk Petrokimia dilakukan melalui Pelabuhan Ciwandan, Banten sebanyak 1.200 ton untuk memenuhi kebutuhan wilayah Banten.

Seperti diberitakan sebelumnya, pabrik lama (Kujang 1A), berhenti dan mengalami perbaikan selama lima hari pada 15-19 Januari 2008. Hal itu menyebabkan PT PKC harus kehilangan potensi produksi sekitar 5.000 ton. Begitu juga dengan pabrik Kujang I B pada 22 Januari 2008 mengalami kerusakan dan terpaksa dimatikan.

DPRD Provinsi Lampung mendesak PT Pusri PPD Lampung untuk bertindak lebih keras terhadap distributor - distributor pupuk nakal dengan segera mengeluarkannya sebagai penyalur pupuk, termasuk tindakan hukum serta memasukkan pengurus distributor itu ke dalam 'daftar hitam'.

"Kalau tidak diambil tindakan yang keras maka petani yang dirugikan. Bagaimana kita memberdayakan petani dan mendorong kemajuan sektor pertanian kalau pupuk saja disalahgunakan. Karena itu, PT Pusri harus bertindak tegas seperti terhadap distributor CV Dergantara Star, jika memang hendak membela kepentingan petani," kata Sekretaris Komisi B DPRD Lampung, Abdullah Fadri Auli, di Bandarlampung, Sabtu.

Menurut Abdullah Fadri , tindakan PT Pusri untuk mengeluarkan CV Dergantara Star sebagai distributor (pupuk) pangan adalah sangat tepat, sehingga pihaknya mendukung kebijakan Area Manajer PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimum.

Ia mengharapkan tindakan tegas itu dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap distributor nakal itu. "Dengan bertindak tegas maka kita menolong petani. Bagaimana petani bisa berkembang kalau pupuk langka dan semakin mahal harganya," katanya.

Disebutkannya, dalam pertemuan dengan PT Pusri dan distributor pupuk se-Lampung di Bandarlampung, Jumat (1/2),dijelaskan bahwa jatah pupuk untuk Lampung memang berkurang dari 270 ribu ton di tahun 2007 menjadi 241 ribu ton di tahun 2008. Kebutuhan pupuk itu berdasarkan usulan kepala daerah/dinas pertanian setempat, sementara para distributor telah memiliki wilayah pemasaran tersendiri untuk memudahkan pengawasan.

Meski demikian, ia meminta PT Pusri untuk terus dan konsisten melakukan pengawasan hingga ke tingkat pengecer, dan segera mengambil tindakan keras terhadap distributor yang melanggar kesepakatan.

Perbedaan harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi sangat besar sehingga mendorong penyalahgunaan pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi.

Ia juga meminta PT Pusri melakukan pengawasan yang intensif serta segera mengambil tindakan yang tegas, termasuk mengawasi pupuk pangan dialihkan ke nonpangan.

Harga pupuk urea bersubdisi Rp1.200/Kg, sementara harga nonbersubsidi Rp2.400/Kg. Perbedaan harga yang besar itu mengakibatkan rentannya penyalahgunaan pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi. Ia mencontohkan dengan mengganti karungnya maka pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi.

"Baik sebagai anggota Dewan maupun sebagai Ketua DPD PAN Lampung, saya mendukung penuh tindakan PT Pusri yang mengeluarkan distributor pupuknya yang bermasalah. Tindakan tegas harus diambil atas semua distributor yang melanggar aturan yang dibuat PT Pusri," katanya.

Sebelumnya, salah satu distributor PT Pusri PPD Lampung, CV Dergantara Star, dikeluarkan sebagai penyalur oleh Area Manager PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimun.

Berdasarkan temuan di lapangan didapat bahwa CV Dergantara Star menyalurkan pupuk urea nonsubsidi eks PT Kujang ke PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang. Padahal, ada ketentuan yang tegas bahwa distributor pangan yang ditunjuk tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung menyalurkan pupuk urea nonpangan, baik eks PT Pusri maupun eks produsen lain (PT Kujang, PT Kaltim, PT Petro Kimia Gresik, PT PIM).

"Tidak boleh distributor pupuk bersubsidi mendistribusikan pupuk nonsubsidi meski dari produsen lain, dan semua distributor mengetahui hal itu," kata Andi. (kpl/rit)

Bantuan pupuk urea bersubsidi yang dijanjikan PT Pupuk Sirwijaya (Pusri) Palembang kembali mengalami keterlambatan pengiriman.

Kapal pengangkut sebanyak 1.200 ton pupuk urea batal bersandar di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (31/1). Pupuk tersebut didatangkan untuk mengatasi kelangkaan pupuk urea di Banten.

Diperoleh informasi, kapal pengangkut pupuk kiriman PT Pusri itu belum mendapatkan izin sandar dari PT Pelindo II.

Manager PT Pelindo II Cabang Banten, Ciwandan Syarif Usman mengaku baru terima faks surat pemberitahuan mengenai nota kedatangan dari Administratur Pelabuhan (Adpel) Banten, Kamis (31/1) kemarin. ?Kemungkinan kapal akan bisa bersandar pada 2 Febuari,? ungkapnya saat dihubungi Radar Banten, kemarin.

Hal senada dikatakan Direktur Perencanaan dan Pengendalian Operasional PT Pelindo II Cabang Banten, Dana Sasmita. Dia menjelaskan, kapal bisa bersandar ke pelabuhan setelah mendapatkan surat izin kedatangan kapal dan bongkar muat. ?Jadi aturan sandar di dermaga kami, memang seperti itu. Nota kedatangan kapal harus ada surat pemberitahuan maksimal satu minggu sebelumnya atau minimal tiga hari,? ungkapnya.

Ditambahkan Dana, rencananya pengiriman pupuk bersubsidi tersebut menggunakan Kapal Anugerah Buana II yang akan sandar di Dermaga I Pelindo II Cabang Banten. Selanjutnya pupuk yang diharapkan petani di Banten ini akan dikirim ke gudang Pusri di Serang. Sedangkan untuk bongkar muatnya akan menggunakan jasa dari PT Bandha Graha Reksa (BGR). ?Kami mengizinkan sandar apabila semua mekanisme dan prosedur telah ditempuh semua?, ujarnya.

Sementara Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (KTKBM) Pelabuhan Banten Nurhidayat mengungkapkan bahwa pada 21-24 Januari lalu, sebanyak 1.700 ton pupuk urea dari PT Pusri juga masuk melalui Pelabuhan Pelindo II Cabang Banten. Hal itu diketahui karena saat bongkar muat di Kapal Anugerah Buana II menggunakan jasa tenaga bongkar muat dari KTKBM. ?Waktu itu kami menurunkan sebanyak 33 gank (kelompok-red),? ujarnya.

Keterlambatan sandar dan bongkar muat pupuk bantuan PT Pusri Palembang dibenarkan Manager Area PT Pusri Banten Hairul Lizano. Ia mengatakan, keterlambatan disebabkan kondisi cuaca di Palembang. ?Rencananya memang Rabu (29/1) kapal sudah tiba di Ciwandan, tapi karena di Palembang-nya lagi musim hujan pupuk tidak bisa diangkut ke kapal. Jadi keterlambatan ini murni kendala teknis,? kata Hairul, yang dihubungi tadi malam.

Namun Hairul memastikan hari ini (Jumat, 1/2), kapal yang membawa pupuk tersebut sandar di Pelindo II. ?Informasi yang saya terima dari Pelindo, jam 8 (08.00 WIB) besok (hari ini-red) kapal sudah bisa sandar dan akan langsung dilakukan pembongkaran,? terang Hairul.

Selesai pembongkaran, sambung Hairul, 1.200 ton pupuk asal Palembang itu akan langsung dibawa ke gudang Pusri Serang. ?Jika hari itu ada permintaan dari distributor resmi, DO (delivery order-red) akan kita proses langsung dan hari itu juga pupuk kita salurkan ke petani lewat distributor resmi itu,? janji Hairul.

Menanggapi janji PT Pusri, Ketua Komisi II DPRD Banten Media Warman mengatakan, besok (hari ini-red) akan melakukan sidak langsung ke Pelindo, Ciwandan. ?Kalau besok (hari ini-red) pupuk itu tidak ada, kita akan ambil sikap tegas. Kita akan meminta pemerintah pusat untuk memertimbangkan lagi kerjasama distribusi yang selama ini dilakukan PT Pusri dan PT Kujang,? tukasnya. (mg1/ila)

PT Pusri PPD Lampung akhirnya mencabut izin CV Dergantara Star Group sebagai distributor pupuk urea bersubsidi. Pencabutan ini tertuang dalam Surat No. U-0197/I.414.DS/2008, tanggal 28 Januari 2008, yang diteken Area Manager PT Pusri PPD Lampung Andi Syamsaimun.

Menurut Andi, Dergantara Star melanggar surat pernyataan yang berisi komitmen hanya menjadi distributor Pusri. Kemudian melanggar surat PPD Lampung tanggal 4 Mei 2007 tentang Pembenahan Distributor. Dalam surat itu disebutkan semua distributor pupuk urea pangan bersubsidi Pusri tidak menyalurkan pupuk urea nonsubsidi, baik eks PT Pusri maupun eks produsen lain (PT Kujang, PT Kaltim, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda).

Dalam penyelidikan dugaan kasus penyimpangan urea bersubsidi 700 ton di gudang PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang, diketahui pupuk itu bermerek Kujang milik Dergantara Star. "Langkah ini sekaligus bentuk tanggung jawab kami, sebagaimana permintaan Menteri Pertanian," kata Andi.

Namun, pemecatan itu berbuntut panjang. Pimpinan Dergantara Star Sukarman melaporkan Pusri ke Polda Lampung karena perbuatan tidak menyenangkan. Kepada Antara, Sukarman menjelaskan ketika berkunjung ke Kantor Pusri, Selasa (29-1) pagi, dia diintimidasi enam orang. "Ancamannya, 'awas kalau mengganggu Pak Andi'," kata Sukarman menirukan oknum yang mengancam tersebut.

Dia menjelaskan yang dimaksud Pak Andi adalah Area Manager PT Pusri PPD Lampung. Laporan itu diterima dengan No.: LP/B-021/I/2008/Siaga Ops. yang ditandatangani Kepala Siaga Ops Aiptu M. Sembiring. Sukarman menjelaskan kehadirannya ke Pusri untuk menanyakan penghentian Dergantara Star sebagai distributor.

Andi menyatakan siap melayani pengaduan tersebut. "Tidak apa dia mengadu. Kami siap melayani. Tidak ada orang kami yang melakukan apa yang dituduhkannya. Justru dia datang ke kantor dengan gaya preman dan mengancam hendak mengerahkan massa berdemo di kantor kami. Saya punya saksi," kata Andi.

Terkait hal ini, Direktur Sarana Produksi Ditjen Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Spudnik Sujono, mengatakan indikasi penyimpangan pupuk cukup kuat. Bukti-bukti yang diberikan ke Polda Lampung, kata Spudnik, juga sudah cukup. Spudnik mengatakan akan datang ke Lampung pekan depan untuk menyelesaikan masalah ini. "Memang terlalu dini untuk menyimpulkan terjadi penyimpangan pupuk bersubsidi, tapi indikasinya cukup kuat," kata Spudnik yang dihubungi via telepon tadi malam. n NOV/U-2

Realisasi ekspor pupuk urea tahun 2007 hanya 96 persen dari total izin ekspor yang mencapai sekitar 736 ribu ton karena 30 ribu ton dialihkan ke pasar dalam negeri.

"Tadinya mau diekspor, tapi tidak jadi karena ada kebutuhan di dalam negeri," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding, Bowo Kuntohadi, di Jakarta, Rabu (30/1).

Ia mengatakan rencana ekspor sebesar 30 ribu ton tersebut merupakan jatah ekspor PT Pupuk Kujang yang batal direalisasikan karena pasokan pupuk dalam negeri kurang.

Menanggapi pertanyaan apakah ada dampaknya pengalihan rencana ekspor ke domestik bagi perusahaan, Bowo mengatakan tidak ada dampaknya. "Kami mendukung program pemerintah untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Agus Tjahjono, mengatakan sejak awal Januari ekspor pupuk sudah dihentikan guna menjaga pasokan pupuk di dalam negeri.

Hal itu dilakukan, kata dia, karena ada gangguan produksi PT Pupuk Kujang, sehingga dikhawatirkan pasokan pupuk kurang pada musim tanam tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/O.T.140/12/2007 tertanggal 28 Desember 2007, alokasi pupuk urea bersubsidi tahun ini mencapai sekitar 4,3 juta ton yang diperuntukan bagi tanaman

pangan (2,7 juta ton), hortikultura (387.109 ton), perkebunan (926,681 ton), peternakan (12.403 ton), dan perikanan (143.807) ton.

Menurut Direktur Pemasaran PT Pusri Holding Bowo Kuntohadi, kebutuhan tersebut bisa dipenuhi mengingat kapasitas produksi mencapai sekitar delapan juta ton. Bahkan, pihaknya memproyeksikan produksi pada tahun ini sekitar 6,4 juta ton.

"Selain untuk pupuk urea bersubsidi, produksi urea juga ditujukan untuk memasok kebutuhan industri dan perkebunan besar yang tidak mendapat subsidi, di samping ekspor," katanya. nMIOL/JAK04