HALO PUSRI 0800-12-000-11
Media Massa

Pemerintah Perketat Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

15 September 2008 Menteri Perdagangan Dr Mari Elka Pengestu mengatakan pemerintah akan memperketat mekanisme distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah kebocoran dalam penyaluran ke petani.

"Semua yang terlibat dalam distribusi pupuk harus terdaftar," tegasnya usai pertemuan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pihak terkait lainnya di Mataram, Sabtu.

Pertemuan tersebut digelar setelah Mendag melakukan serangkaian pemantauan pasar tradisional dan pasar murah di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Pendistribusian pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukkannya agar tidak memicu persoalan ikutan di kemudian hari.

Karena itu, pemerintah dituntut mengatur mekanisme pendistribusiannya agar yang berhak saja yang boleh menggunakan pupuk bersubsidi, kata Mari.

Mari menyatakan, urusan ketersediaan pupuk merupakan kewenangan Departemen Pertanian, sedangkan kewenangan Departemen Perdagangan hanya pada pola distribusi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan petani.

Namun, Mari berjanji berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Anton Apriantono terkait kekurangan jatah pupuk urea untuk petani di wilayah NTB.

"Nanti saya laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian soal kekurangan pupuk di daerah ini," katanya.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Dr Mashur melaporkan bahwa wilayah NTB terancam kelangkaan pupuk urea karena jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton pada 2008 sudah hampir habis, sementara kebutuhan petani masih banyak.

"Dari jatah pupuk urea sebanyak 116 ribu ton lebih itu, sebagian besar atau sekitar 83 persen telah terserap, kini hanya tersisa 17 persen," ungkap Mashur.

Secara keseluruhan alokasi pupuk bersubsidi untuk NTB guna membantu petani meningkatkan produksi padi pada 2008 sebanyak 152.137 ton.

Jatah pupuk urea sebanyak 116.335 ton, 12.001 ton SP-36, 7.001 ton pupuk Za, 10.800 NPK dan 6.000 ton pupuk organik.

Mashur berharap pemerintah pusat mempedulikan ancaman kelangkaan pupuk urea di NTB ini demi tercapainya target produksi padi pada 2008 sebanyak 1,71 juta ton lebih gabah kering giling (GKG).

Sampai 2007 NTB telah memproduksi padi sebanyak 1.526.346 ton GKG.