Kabar Pusri

Pusri Gandeng 52 Unit Usaha

14 June 2010

PALEMBANG - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) memprogramkan gandeng 52 unit usaha (UMKM) dalam membangun dan memproduksi pupuk organik. Dari jumlah tersebut empat diantaranya adalah UMKM di wilayah Sumsel.

Hal tersebut diungkapkan oleh GM Pemasaran Mohamad Romli HM, Kamis (10/6). Menurut Romli, saat ini Pusri sudah memproduksi lebih kurang 10.500 ton pupuk organik per tahun dari lima pabrik yang ada di Palembang, Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur.

Dalam rencana program kerjasama dengan 52 unit usaha di beberapa daerah itu. PT Pusri selain membantu dalam bimbingan pembangunan pabrik, juga akan membantu dalam pemasaran produksinya, kata Romli.
Dikatakan setiap pabrik yang akan dibangun masing-masing berkapasitas produksi 3000 ton.
Menurut jebolan Fakultas Ekonomi Unsri ini, upaya Pusri menggaet unit usaha kecil dalam memproduksi pupuk organik merupakan dukungan atas program pemerintah dalam meningkatkan penggunaan pupuk organik yang sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kualitas produksi pertanian.  

“Ada aspek ekologis didalam penggunaan pupuk organik ini, karena sifatnya yang dapat memperbaiki kondisi fisik tanah sebagai media tanam. Misalnya struktur dan tekstur lahan pertanian akan kembali menjadi baik sehingga respon pemupukan bagi tanaman akan jauh lebih baik, dan ujungnya pada meningkatnya produksi dan kualitas pertanian,” kata Romli.

Dikatakan, bahwa dalam usaha pertanian bagaimana pun akan tetap membutuhkan pupuk an-organik seperti; Urea, ZA, KCL untuk memenuhi kebutuhan nutrient tanaman. Namun pemupukan dengan pupuk an-organik yang berlangsung lama ternyata dapat menurunkan kualitas lahan terutama sifat fisiknya.

Dalam hal ini, penggunaan pupuk organik diyakini dapat memperbaiki dan mengembalikan kondisi lahan tersebut kembali pada kondisi ideal untuk bercocok tanam.

“Karena itulah makanya pemerintah menggalakkan penggunaan pupuk organik . Dan di Sumsel juga diharapkan adanya peningkatan penggunaan pupuk organik ini,” katanya.(Az)




Report Governance Public Info FAQ